Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim dalam Padang: ‘Sekolah negeri cenderung rusak terapkan kebhinekaan’

sejam yang lalu

Kementerian Pendidikan diminta menjadikan masalah di SMK Negeri 2 Padang sebagai momentum untuk membersihkan praktik-praktik intoleransi di sektor pendidikan.

LSM Setara Institute menyebut pemaksaan murid beragama lain mengenakan kudung di sekolah negeri sudah berlangsung lama dan terjadi di bermacam-macam daerah dengan alasan ‘tradisi’ ataupun ‘kearifan lokal’. Padahal, dengan tangkisan apapun, tindakan intoleransi tidak mampu dibenarkan.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan pemerintah “tidak akan mentolerir” guru dan kepala sekolah dengan melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi. Lalu apa yang harus dikerjakan pemerintah?

“Kalau saya (memaksakan) memakai kudung bagi anak saya, saya membohongi identitas anak saya. Di mana hak asasi agama saya? Tersebut kan sekolah negeri. ”

Itulah perkataan Elianu Hia kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMK Negeri 2 Medan, Zakri Zaini. Dalam pembicaraan Kamis (21/01) lalu itu, Elianu mempertanyakan kebijakan sekolah mewajibkan seluruh siswi mengenakan jilbab.

Pertemuan tersebut merupakan puncak dari rangkaian pemanggilan bagian sekolah terhadap putri Elianu, Jeni Cahyani Hia, selama dua pasar. Jeni dipanggil berkali-kali oleh pengasuh karena tak memakai jilbab zaman sekolah tatap muka dimulai 11 Januari 2021.

“Hampir tiap hari anak saya dipanggil karena nggak memakai jilbab, jawaban anak saya karena dia non-muslim, ” tuturnya pada wartawan Agus Embun di Padang yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Setelah bolak-balik dipanggil kiai, Jeni diberi waktu seminggu untuk mengambil keputusan apakah masih tentu pada pendiriannya atau tidak.

Jeni, kata Elianu, tetap tak sedia mengenakan jilbab.

Itu mengapa, ia dipanggil secara lisan untuk menemui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Padang, Zakri Zaini.

“Bukan kemauan saya (datang) ke sana, saya dipanggil secara lidah lewat anak saya, ” ujarnya.

Pada pertemuan kecil itu, antara Elianu dan bagian sekolah tidak terjadi kesepakatan. Karenanya ia harus menandatangani surat pernyataan yang isinya ‘bersedia melanjutkan masalah tersebut sembari menunggu keputusan daripada pejabat yang lebih berwenang’.

“Saya tidak ada tujuan lain. Aku tulus, kalau saya paksa tempat, nggak mau dia, ” imbuhnya.

Sejak kapan ada aturan wajib jilbab di Padang?

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi, mengaku tak tahu persoalan yang dialami Jeni setelah ramai di media baik.

Ia juga tak tahu adanya pertemuan antara Elianu Hia dengan Zakri Zaini lantaran tidak ada surat pemanggilan resmi kepada bagian orang tua.

“Tidak ada tulisan panggilan anak kami Jeni, makanya kami tidak tahu ada permasalahan di sekolah, ” imbuh Rusmadi.

Rusmadi beralasan baru mengetahui perkara Jeni setelah wali kelas Jeni mengatakan ada satu anaknya dengan tidak mau pakai kerudung. Di situ, ia sempat berpesan kepada wali kelas maupun Zakri Zaini agar tidak memaksa siswi Status X tersebut memakai jilbab.

“Tidak ada kami sampaikan paksa dia pakai kerudung. Kalau dia suka pakai kerudung silakan, kalau tidak jangan dipaksa. Selaku kepala sekolah saya menyampaikan permohonan maaf. ”

Jumlah murid beragama selain Islam dalam SMK Negeri 2 Padang, mencapai 46 orang. Mayoritas para siswi, klaimnya, sukarela mengenakan kerudung minus paksaan demi menyesuaikan diri secara murid lain juga mengikuti konvensi di Kota Padang.

Dia selalu berkata, kewajiban menggunakan jilbab telah ada sejak Wali Kota Medan Fauzi Bahar menjabat pada tahun 2005 yang setiap tahun diperbarui.

Satu diantara poin dalam Instruksi Pemangku Kota Padang No. 451. 442/BINSOS-iii/2005 itu tertulis mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan dalam sekolah negeri Padang.

Kendati nomenklaturnya ditujukan kepada siswi Muslim, nyatanya murid beragama lain juga menjalankan jilbab.

Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, berkata aturan itu dibuat untuk menjaga perempuan dan mengembalikan adat Minang sehingga tak perlu dicabut.

“Kalau tidak suka dengan aturan sekolah ya, tinggal cari madrasah lain saja. Toh itu semangatnya bukan paksaan buat non-muslim. Kita melindungi generasi sendiri, ” imbuhnya seperti dilansir Detik. com .

Dinas Pendidikan: evaluasi semesta aturan serupa di seluruh sekolah

Besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, mengatakan telah menurunkan tim investigasi ke SMK Negeri 2 Padang dan berupaya mengarah orangtua siswi Jeni Cahyani Hia.

Yang pasti, katanya, tidak ada patokan di Pemprov Sumatera Barat yang mewajibkan murid beragama selain Agama islam mengenakan jilbab. Kalaupun ada, tersebut merupakan kebijakan internal sekolah.

Sebab itu Dinas Pendidikan bakal mengevaluasi seluruh aturan serupa untuk dikaji ulang dan direvisi.

Sementara khusus untuk peraturan di SMK Negeri dua akan diminta segera diubah jika tidak memiliki dasar yang kuat.

“Tidak ada aturan yang mengatur (wajib memakai jilbab) dan tidak ada pemaksaan. ”

“Akan kita buat informasi lagi ke bawah suruh cek semua apakah aturan ini akan memunculkan hal yang sama. Urusan ini kita ambil hikmahnya. ”

Biro juga menjamin Jeni Cahyani Hia akan tetap bersekolah di SMK Negeri 2 Padang, kata Adib.

Semacam apa praktik intoleransi di madrasah?

Peneliti di Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan kebijakan diskriminatif seperti dengan terjadi di SMK Negeri 2 Padang merupakan potret mayoritanisme, yaitu kelompok mayoritas kerap memaksakan nilai-nilanya menjadi standar bagi aturan hidup bersama.

“Itu masalah di kita, ” ujar Halili Hasan pada BBC News Indonesia.

Di sektor pelajaran, sikap atau praktik intoleransi semacam ini sudah berlangsung lama & terjadi di berbagai daerah dan tidak hanya menyasar agama Kristen.

Ia mencontohkan kasus di Bali pada tahun 2014, murid mematuhi Islam dilarang memakai jilbab di sekolah negeri. Kemudian pada 2016 di Yogyakarta, siswa baru tetap memakai jilbab ketika Masa Orientasi Siswa (MOS) berlangsung.

Lalu pada Semarang, Jawa Tengah, seorang murid penghayat kepercayaan tidak diluluskan sebab sekolah lantaran tidak ada biji mata pelajaran agama Islam.

“Jadi tidak ada spesifik daerah tertentu tapi kecenderungan sekolah negeri kandas menjadikan toleransi dan kebhinekaan diterapkan kepada siswanya. ”

“Padahal sekolah daerah harus menjadi etalase bagi Pancasila, kebijakannya harus kondusif untuk perkembangan toleransi. Tapi faktanya tidak. ”

Catatannya sepanjang tahun 2016-2018 ada tujuh kasus pemaksaan pelajar beragama Kristen mengenakan jilbab. Peristiwa ini berlokasi di SMP dan SMA Jati di Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Perilaku intoleransi asing, sambung Halili, tidak hanya mewujud dalam bentuk aturan tapi selalu ‘ekspresi guru’ seperti yang berlaku di SMA Negeri 58 Jakarta. Seorang guru mengajak murid-muridnya menetapkan Ketua OSIS yang seagama.

“Ada semacam pemaksaan kehendak dari orang dewasa terhadap siswa terkait identigas keagamaan. ”

Mengapa aturan diskriminatif masih terjadi?

Kasus semacam ini, lanjutnya, terjadi semenjak era Reformasi ketika berbagai ragam ekspresi keagamaan terbuka lebar setelah bertahun-tahun ditekan Orde Baru.

Privilese itu pun sejalan dengan munculnya konservatisme agama.

“Ketika Orde Mutakhir hancur, harapan bagi keterbukaan gede, maka aspirasi yang terbuka itu menjadi makin ekspresif termasuk di dalam bentuk intoleransi terutama dari golongan mayoritas. ”

Sayangnya, kata Halili, perlakuan diskriminatif dan intoleransi yang terjadi di sekolah negeri dibiarkan sebab Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan atas nama ‘tradisi’ atau ‘kearifan lokal’.

Pengawasan sebab Dinas maupun Kemendikbud hanya hingga administratif semisal penyiapan kegiatan bersekolah mengajar. Tapi tidak pernah sekali pun menyentuh aspek ‘tata kelola kebhinekaan’ di sekolah.

“Ya selama ini ada pembiaran. Kita tahu ada masalah karena tersebar di media sosial. ”

‘Momentum membereskan pengamalan intoleransi di sekolah negeri’

Baginya, kasus di SMK Negeri 2 Medan harus menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk membereskan persoalan intoleransi di sekolah negeri.

Caranya adalah dengan mengevaluasi ulang kapasitas pendidik di hal pengetahuan tentang toleransi. Bila dirasa masih kurang maka departemen harus meningkatkan kemampuan para kiai di bidang tersebut.

Sehingga tidak melulu fokus pada peningkatan secara akademik atau metode pengajaran.

“Di sekolah negeri harus ditingkatkan kapasitas prospek dan keberpihakan pada pluralism kehbinekaan karena Indonesia bukan negara pegangan. Sehingga kapasitas guru harus ditingkatkan. ”

Seperti apa respons Menteri Pendidikan?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Barat untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi penyelenggara sekolah yang melanggar preskripsi Menteri Pendidikan Nomor 45 Tarikh 2014 tentang Pakaian Seragam Madrasah.

Pasalnya sekolah tidak boleh membuat aturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian agama tertentu sebagai seragam sekolah.

Menurut Nadiem, hal itu ialah bentuk intoleransi.

“Untuk itu negeri tidak akan mentolerir guru serta kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut, ” ujar Nadiem.

“Saya minta pemda memberi sanksi yang tegas, termasuk prospek menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama-sama ke depan. ”

Sebagai tindak tinggi Kemendikbud, lanjut Nadiem, akan membina Surat Edaran dan membuka hotline pengaduan mengenai praktik intoleransi agar kejadian serupa tak terulang.

Related Post