Virus corona: Ratusan perusahaan bus terancam gulung tikar, ‘Dari Rp6 miliar ke nol pendapatan’

Virus corona: Ratusan perusahaan bus terancam gulung tikar, ‘Dari Rp6 miliar ke nol pendapatan’ post thumbnail image

Larangan mudik dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah virus corona berpotensi menghancurkan industri transportasi darat, seperti yang dialami perusahaan otobus antar kota antar daerah (AKAP), angkutan antar jemput mengiringi provinsi (AJAP), dan bus wisata.

Perusahaan Otobus (PO) San Putra Sejahtera, memprediksi cuma mampu bertahan satu bulan saja jika pemerintah tidak memberikan tumpuan.

“Habis, tamat, jika sampai Juni tidak bangkit. Awak saja untuk PO SAN mampunya hanya sampai bulan depan menetap. Setelah itu kami tidak berharta kalau tidak ada stimulus serta saya akan kembalikan semua unit (bus) ke leasing , dan bank, ” cakap Komisaris Utama PO San Anak Sejahtera Hasanuddin Adnan kepada BBC News Indonesia Senin (27/4).

Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan finalisasi rancangan susunan pemerintah untuk memberikan keringanan nama kepada industri usaha termasuk pemindahan umum.

Diharapkan, susunan tersebut akan selesai dan bisa diterapkan pada pertengahan Mei mendatang.

‘Rugi Rp6 miliar, pendapatan Rp0’

Selama lebih dari 45 tahun berkecimpung di industri transportasi, Hasanuddin Adnan mengatakan virus corona adalah perkara terbesar yang ia hadapi & memiliki dampak luar biasa.

“Sekarang unit kami, 100 bus, semua tidak beroperasi, 460 kru kami tidak bekerja, tatkala tanggungan (kredit) sampai April sudah ditagihkan. Kalau bus tidak berdiam, darimana bisa kami membayar kesibukan, ” ungkap Hasanuddin.

Hasanuddin melanjutkan, akibatnya, perusahaannya menelan kerugian hingga Rp6 miliar akibat dari tidak beroperasinya bus dan tidak ada stimulus lantaran pemerintah.

“Kami saja sanggup bertahan sampai bulan ajaran, habis itu kita sudah taat, tidak sanggup apa-apa, ” katanya.

Hasanuddin meminta agar pemerintah segera memberikan tumpuan keringanan pembayaran pinjaman bagi perusahaan dan juga bantuan sosial pada awak pekerjanya.

Hingga bulan ini, April 2020, perusahaan Hasanuddin masih membayarkan kegiatan pembayaran pinjaman dan juga upah karyawan tetap.

Supir travel: Dipecat, tidak sanggup bansos, tidak bisa pulang kampung

Sementara itu, sebuah perusahaan antar jemput Jakarta-Bandung sudah memecat seluruh karyawannya. Yanto, supir di perusahan itu, menyebut sudah tiga minggu lebih dipecat & tidak mendapatkan pemasukan.

“Sistemnya di-PHK semua, jadi kalau buka, kami lamar lagi. Mampu pesangon tapi hanya cukup bertahan untuk satu bulan. Kalau menyimpang tidak cukup.

“Mau pulang kampung juga sudah tidak bisa sekarang. Lalu, Bansos juga tak ada di sini, ” sirih Yanto.

Dalam Jakarta, Yanto dan istrinya mengontrak rumah, sedangkan anaknya tinggal berhubungan kerabat di Jawa Timur.

Per bulan, pengeluaran Yanto termasuk Rp700 ribu untuk membayar sewa tempat tinggal, lebih dari Rp1 juta untuk kos makan sehari-hari dan Rp1 juta untuk biaya makan dan sekolah anak di kampung.

“Sekitar Rp3 jutaan pengeluaran. Penerimaan waktu di travel Rp255 seperseribu per hari. Sekarang, diam selalu di rumah. Mudah-mudahan cepat dapat bantuan, kami diperhatikan, disalurkan ke kontrakan-kontrakan seperti saya, karena penuh yang di-PHK di sini, ” ujarnya.

Insentif yang dibutuhkan perusahaan

Klub Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan ada beberapa keringanan yang diperlukan kongsi transportasi darat angkutan orang supaya mereka bisa bertahan. Di antaranya adalah:

1. Relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda

2. Kebijakan penundaan pemungutan pajak (PPh21, PPh 22 Impor, PPh pasal 25)

3. Pembebasan pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) dan retribusi asing di daerah

4. Pembebasan iuran BPJS (Kesehatan serta Ketenagakerjaan)

5. Sandaran langsung kepada Karyawan dan Pilot perusahaan angkutan umum

6. Pembebasan pembayaran tol kepada angkutan umum plat kuning, dan

7. Penghentian kewajiban pembayaran PNBP (penerimaan negeri bukan pajak) pengurusan perijinan

“Kini pengusaha hidup daripada tabungan. Perusahan otobus penumpang minta penundaan, bukan uang, dan bantuan sosial bagi karyawannya. Kalau perihal sudah normal, saya yakin itu akan bayar, ” kata Pemimpin Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno.

Sementara itu, menurut Djoko, bagi perusahaan yang bekerja sama secara pemerintah melalui skema beli servis angkutan massal ( buy the service ) tak berdampak.

“Angkutan seperti TransJakarta, TransSemarang, TransJateng tak masalah karena sudah dianggarkan satu tahun di awal. Di sisi lain ada hikmahnya agar angkutan umum itu ke depan menggunakan skema buy the service agar negeri tidak pusing, ” katanya.

Skema buy the service adalah sistem pembelian layanan sebab pemerintah dari pihak swasta.

Berdasarkan data Direktorat Pikulan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dikutip dari MTI Pusat, saat ini terdaftar 346 perusahaan AKAP, 56 angkutan travel atau AJAP dan 1. 112 perusahaan bus pariwisata.

Keseluruhan ada 6. 328 tenaga kerja pekerja transportasi umum (bus AKAP dan bus Pariwisata) yang dipecat sejak wabah Covid-19 diumumkan di Indonesia, seperti dengan tertulis dalam rilis MTI Sentral.

“Ratusan perusahan otobus terancam terpuruk bahkan gulung tikar, jumlah pekerja transportasi umum yang di-PHK akan terus merayap, jangan sampai itu terjadi, ” katanya.

Negeri: Tiga stimulus bantuan

Pemerintah akan mengeluarkan tiga provokasi bantuan bagi masyarakat maupun pengusaha yang terdampak akibat virus corona, termasuk pengusaha transportasi.

Pertama adalah stimulus fiskal bagi pegawai atau karyawan, tercatat di sektor transportasi. Artinya, pegawai akan mendapat gaji penuh karena tidak dipotong pajak.

“Lalu stimulus fiskal untuk perusahaan yaitu berhak mendapatkan kelapangan angsuran pajak penghasilan bulanan, bisa sampai Rp0 jika proyeksi di 2020 akan rugi. Bisa diajukan permohonan, ” kata Staf Istimewa Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Kedua adalah stimulus finansial ataupun moneter berupa relaksasi kredit bagi para wajib bayar baik bagi perorangan maupun perusahaan, termasuk zona transportasi.

“Mereka yang terdampak berhak mengajukan janji pembayaran cicilan pokok dan kembang. Besaran dan jangka waktu nanti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) termasuk dengan kebijakan perbankan.

“Sekarang sedang finalisasi rancangan PP-nya karena harus kordinasi kurun Kemenkeu, OJK, BI, lalu harus inventarisasi jumlah tunggakan, profil debitor, termasuk kolektabilitas, lalu besarannya berapa. Sehingga bisa dibuat berbagai besar. Lalu ini juga melibatkan LPS, Jamkrindo, Askrindo untuk jaminan rekognisi.

“Tapi diharapkan bulan Mei bisa selesai. Moga tidak sampai Lebaran, pertengahan Mei kemungkinan selesai sehingga perusahaan mampu segera tertolong, termasuk individual. ”

Kemudian, stimulus moneter yang diberikan juga berupa pinjaman lunak kepada para pengusaha biar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencegah pemecatan.

Ketiga adalah pemberian bantuan baik bagi masyarakat Indonesia yang terdampak virus corona, termasuk di zona transportasi seperti para supir, kondektur dan kernet.

“Dimohon teman-teman di lapangan proaktif mendaftar agar dapat bantuan, jangan sampai tidak masuk dalam daftar. ”

Related Post