Virus corona: Pilkada disarankan ditunda, pemantau pemilu sebut ‘rawan politik transaksional’

Virus corona: Pilkada disarankan ditunda, pemantau pemilu sebut ‘rawan politik transaksional’ post thumbnail image

Setelah Presiden Jokowi merilis Sistem Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2020 mengenai pengoperasian pilkada, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto justru menyarankan agar tingkatan Pilkada ditunda.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sepakat bahwa pelaksanaan pilkada menetapkan ditunda kembali selama masa pandemi berlangsung.

Namun, Kementerian Dalam Negeri berkeras melaksanakan pilkada dengan protokol Covid-19.

Dalam Perppu No. 2 Tahun 2020, pilkada serentak dalam 270 daerah dari tingkat daerah maupun kabupaten/kota yang sedianya diselenggarakan 23 September 2020, ditunda had 9 Desember 2020 karena pandemi Covid-19.

Menurut Menjalani, jika dipaksakan untuk digelar 9 Desember nanti, ada beragam kejadian yang mengganjal pelaksanaan pilkada.

Pertama, pilkada sangat mengibakan dengan pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya menguatnya politik transaksional, yakni calon petahana memanfaatkan bantuan sosial di pusat krisis ekonomi masyarakat.

“Oknum-oknum menggunakan pendekatan politik transaksional, uang, dan barang di sedang situasi ekonomi yang memburuk tersebut untuk mendapatkan dukungan pemilih, ” kata Titi kepada wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, Minggu (17/05).

Hal dengan sudah terjadi di lapangan merupakan beredarnya foto-foto kepala daerah pada kemasan bantuan sosial, yang dianggap sebagai kampanye terselubung

Selanjutnya, kata Titi, penyelenggara pemilu di lapangan tidak bisa hidup optimal karena khawatir tertular virus corona.

“Pengawasan juga demikian, karena ada kekhawatiran risiko ketakutan mereka bisa terpapar, pengawasan juga menjadi tidak ideal, ” katanya.

Hal asing yang membuat pilkada serentak Desember mendatang patut dikaji ulang ialah pemilih dapat makin skeptis terhadap politik.

“Kok bisa-bisanya di tengah situasi terpuruk saat ini, yang harusnya jika kita bisa leluasa melakukan kebijakan yang deliberatif, dialog yang selaras, tapi malah dipaksakan. Kenapa kebijakan tak bisa menunggu humanisme dulu? ” kata Titi.

Titi menambahkan, persiapan prosedur teknis lapangan untuk beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19, tak cukup diselesaikan dalam waktu Juni – Desember mendatang.

“Yang kami sarankan adalah kita memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dan berdamai itu, ” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan tubuh Terawan Agus Putranto menyarankan biar pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang sedianya dilakukan tahun ini ditunda sampai Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencabut status pandemi Covid-19.

“Setelah pandemi dunianya ini dicabut oleh WHO, atau tidak pandemi lagi, jadi kita bisa melakukan pentahapan; karena jadinya endemi atau wabah yang sifatnya nasional, sehingga kita bisa memprediksikan, ” ujarnya Menkes Terawan dalam Uji Publik Rancangan Sistem Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada Serentak Tahun 2020, pada Sabtu (16/05) lalu.

Menurutnya, jika status pandemi belum dicabut, situasi dan kebijakan kesehatan pada Indonesia yang berkaitan dengan acara masyarakat luas belum bisa diperkirakan.

“Soalnya, kalau pandemiknya belum berhenti, pandemi yang ditetapkan WHO ini belum berhenti, rasanya semuanya masih unpredictable , karena ini adalah situasi dunia, ” ucap Terawan.

Masih terbuka ditunda

Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan, tahapan pilkada yang ditetapkan untuk pemungutan suara 9 Desember mendatang berangkat dari asumsi status pandemi sudah dicabut akhir kamar ini.

“Setelah itu kita melihat, bahwa kemungkinan tanggal 29 Mei ini telah dicabut (status masa pandemi), misalnya saja. Tentu kita harus optimistis, ” kata Ilham kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/05).

Sebelumnya, KPU mengumumkan rancangan Peraturan (PKPU) sebagai respons terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang jadwal pilkada yang ditunda karena pandemi. Perppu ini berisi ketetapan Pilkada 9 Desember sebab sebelumnya 23 September.

Melalui PKPU ini, lembaga penyelenggara pemilu menetapkan tahapan, program dan jadwal pilkada dimulai 6 Juni mendatang di antaranya mengaktifkan balik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tahapan persiapan lainnya adalah pemutakhiran data pemilih Daftar Pemilih Tengah (DPS) hingga pengumuman DPT (Juni – Oktober 2020).

Namun, jadwal ini masih terbuka untuk ditunda mengingat zaman pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Menurut Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, jika terjadi penundaan dalam bulan Desember, maka KPU sedang memiliki opsi jadwal pilkada ditunda lagi hingga Maret 2021.

Sebab, Perppu dengan ditandatangani Presiden Jokowi mengatur pengumpulan suara serentak dapat dijadwalkan balik, segera setelah bencana nonalam sudah.

“Kalau kamar Maret tidak memungkinkan dilakukan, selama pandemi covid ini berlangsung, maka kita lakukan setahun (lagi). Oleh sebab itu, bukan tergesa-gesa sebetulnya, ” logat Ilham.

Saat ini, KPU masih mengumpulkan masukan sejak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Sekapur Ilham, masukan dari pelbagai institusi akan dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Negeri dan DPR sebelum akhir bulan Mei.

Petunjuk melanjutkan, rapat ini akan memutuskan pilkada tetap diselenggarakan 9 Desember, atau akan kembali ditunda tenggat tahun depan. Jika tetap dijalankan Desember, maka KPU harus mempersiapkan protokol pilkada dengan skenario Covid-19.

“Misalnya, pemilih tetap menggunakan masker, petugas kami wajib menggunakan masker, sarung tangan, juga harus ada hand sanitizer dalam setiap TPS. Dan itu memerlukan anggaran dan memerlukan biaya, ” kata Ilham.

Pemerintah mengambil pilkada dengan protokol Covid-19

Juru bicara Kementerian Di dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan penundaan pelaksaan pilkada yang berkelanjutan dapat mewujudkan persoalan pembangunan daerah. Sebab, tak ada pergantian kepemimpinan.

“Kalau sementara waktu tak urusan, tapi jangka panjang itu tak baik. Karena undang menyatakan setiap lima tahun sekali kita menuruti kepala daerah, ” katanya kepada BBC Indonesia, Minggu (17/05).

Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan, pemerintah menunggu protokol pilkada secara skenario Covid-19 dari KPU. Sirih dia, pelaksanaan pilkada tak bisa ditunda lagi, karena sampai era ini masa pandemi tak mampu diprediksi.

“Poin lebih penting itu, hingga hari ini tidak ada ilmuan dengan bisa menentukan kapan Covid selesai. Yang bisa kita lakukan itu melaksanakan pesta demokrasi dengan adat covid, ” katanya.

Bahtiar menjelaskan, protokol Covid-19 yang dimaksud adalah segala aktivitas terkait tahapan pemilu harus mempertimbangkan pemisahan sosial. Misalnya, dalam tahapan manuver menghindari pengumpulan masa dengan propaganda keliling. “Jadi calonnya yang aktif keliling, ” katanya.

Pengaruhi kualitas verifikasi

Ketua KPU Sumatera Barat, Amnasmen mengatakan “sangat berhati-hati” untuk pasti melaksanakan pilkada di daerahnya. Sebati jadwal, Sumatera Barat akan melakukan pilkada gubernur, termasuk di 11 kabupaten dan dua kota.

Persoalan yang akan menonjol adalah tahapan verifikasi faktual, khususnya untuk menghitung jumlah KTP sokongan bagi calon perseorangan. Saat tersebut tercatat 13 pasangan calon independen, termasuk satu calon gubernur.

Sebagai gambaran, KTP dukungan untuk calon perseorangan di tingkat gubernur yang perlu diverifikasi secara faktual mencapai 300. 000 KTP. Sementara untuk tingkat kabupaten kota mencapai 15. 000 – 30. 000 KTP.

“Ini bukan pekerjaan main-main, tak hanya secara teknis, tapi juga risiko pandemi yang akan ditemukan oleh penyelenggara yang akan melangsungkan verifikasi faktual, ” kata Amnasmen.

Amnasmen khawatir metode verifikasi faktual, termasuk melakukan pemutakhiran data pemilih akan ditolak oleh masyarakat yang takut tertular virus corona.

“Karena tidak semua penduduk yang hendak didatangi, masyarakat yang memberikan KTP ketika didatangi oleh penyelenggara itu belum tentu mau untuk membukakan pintu atau pagar (rumah), ” katanya.

Sementara tersebut, Ketua KPU Sulawesi Utara, Ardiles Mario Revelino Mewoh, mengaku pihaknya siap melaksanakan Pilkada Desember mendatang. Di Sulawesi Utara tahun ini dijadwalkan Pilkada gubernur, empat di tingkat kabupaten dan tiga praja.

“Jadi, kalau covid-nya sudah istilahnya, membaik, atau grafiknya mulai menurun, tentu kita sudah siap untuk menyelenggarakan pilkada tambahan, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/05).

Namun, lanjut Ardiles, jika negeri, KPU dan DPR memutuskan buat tetap melaksanakan pilkada pada Desember mendatang, maka ia menanti protokol Covid-19.

“Kita berharap ketika ini dijalankan, memang harus ada ketentuan, atau protokol kesehatan yang ketat sehingga semua pihak merasa terjamin keselamatannya, ” katanya.

Related Post