Virus corona: Mudik dan perjalanan antarwilayah tetap dilarang, kecuali untuk 3 kelompok masyarakat

Virus corona: Mudik dan perjalanan antarwilayah tetap dilarang, kecuali untuk 3 kelompok masyarakat post thumbnail image

Pemerintah menegaskan pembatasan mudik dan perjalanan antarwilayah tetap berlaku selama pandemi Covid-19. Tetapi, pembatasan perjalanan tidak berlaku buat tiga kategori masyarakat.

“Kami dapat kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat terbatas atau pelonggaran, ” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam jumpa pers virtual, Rabu (05/05).

“Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, pegangan dilarang. Saya tegaskan sekali sedang, mudik dilarang, ” ujar Doni.

Doni mengatakan, kaum pertama yang dikecualikan dari pembatasan itu adalah aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, personel BUMN, wirausahawan dan pekerja pola non-pemerintah.

Syaratnya, sekapur Doni, orang-orang dalam kategori itu harus memiliki aktivitas yang perkara dengan penanganan kasus Covid-19.

Pembatasan perjalanan juga tak berlaku untuk orang-orang yang sanak saudaranya meninggal atau sakit tulang.

Adapun kelompok ketiga yang diizinkan tetap melakukan kunjungan antarwilayah adalah pekerja migran, anak sekolah, mahasiswa, serta warga negara Indonesia yang baru saja kembali lantaran luar negeri.

Meski begitu, Doni menyebut tiga kelompok bangsa tadi tetap harus memenuhi sejumlah syarat untuk melakukan perjalanan.

Aparatur sipil negara, tentara, dan polisi, kata Doni, kudu mengantongi izin perjalanan dari majikan, minimal yang pangkatnya setara eselon dua, dan kepala kantor.

Adapun, jika tidak memiliki instansi, pelaku usaha yang perkara dengan penanganan Covid bisa mengabulkan perjalanan dengan menunjukkan surat pemberitahuan bermaterai. Doni berkata, surat tersebut harus diketahui kepala desa ataupun lurah setempat.

“Masyarakat yang dikecualikan ini wajib mendapatkan surat keterangan sehat. Artinya yang berpergian harus sehat dan saat kembali ke daerah asal pula dia harus sehat, ” perkataan Doni.

“Surat bahan sehat ini harus diperoleh lantaran dokter, rumah sakit, puskesmas ataupun klinik, setelah yang bersangkutan melakukan rangkaian tes kesehatan, termasuk PCR dan rapid test, ” ucapnya.

Lebih dari itu, sebutan Doni, mereka yang dikecualikan tersebut diwajibkan menjalani protokol kesehatan semasa perjalanan antarwilayah, dari pemakaian kedok wajah hingga prinsip jaga renggang.

Selain itu, Doni menyebut semua masyarakat yang dikecualikan itu harus bisa menunjukkan data tiket perjalanan pulang-pergi.

Sebelumnya, larangan mudik diumumkan Presiden Joko Widodo pada 21 April lalu. Larangan itu berlaku 3 hari setelah pengumuman tersebut.

Related Post