Virus corona: Haruskah kita laporkan karakter yang langgar pembatasan sosial ke polisi?

Virus corona: Haruskah kita laporkan karakter yang langgar pembatasan sosial ke polisi? post thumbnail image

anyak negara saat ini menerapkan pembatasan baik tertentu akibat pandemi Covid-19. Siap, jika Anda melihat seseorang mengenai ketentuan itu, akankah Anda melaporkannya ke pihak berwenang?

Apakah itu bagian dari kesibukan kita sebagai warga sipil ataupun lebih sebagai aksi memata-matai tetangga kita? Dan apa bedanya?

Jenny dan Veronika, dua warga Chicago, Amerika Serikat, baru-baru ini menyadari bahwa bar di depan rumah mereka beroperasi.

Seperti tempat minum alkohol yang diam-diam buka pada masa pelarangan minuman keras di Amerika Serikat tahun 1920-an, bar itu beroperasi selama karantina wilayah saat ini.

Jenny dan Veronika memasang raut wajah tak elegan kepada orang-orang yang mengabaikan petunjuk ‘lockdown’ di salah satu praja terdampak Covid-19.

Tetapi belakangan, saat pejabat pemerintah kota datang ke rumah mereka untuk menggali informasi tentang bar itu, Jenny dan Veronika diam seribu bahasa.

“Orang tersebut memiliki lencana bintang perak besar seperti seorang polisi. Saat perkara itu terjadi, kami memutuskan kalau kami bukan mata-mata, ” sirih Jenny.

Di semesta dunia, sebagian kalangan mematuhi keyakinan untuk tidak keluar rumah semasa pandemi. Namun banyak orang seperti Jenny dan Veronika mengalami dilema tentang dalam kondisi apa itu perlu melaporkan pelanggar ketentuan itu.

Apakah itu ialah kewajiban warga sipil atau pengingkaran itu semestinya menjadi urusan si pelanggar sendiri?

Penuh negara dan pemerintah kota meluluskan aturan yang berisi ancaman kurungan maupun denda terhadap pelanggar susunan karantina wilayah. Sejumlah pemerintahan apalagi memiliki pusat kontak untuk menerima laporan dugaan pelanggaran.

Di negara bagian Victoria, Australia, sekelompok orang yang berkumpul buat bermain gim video dilaporkan ke polisi. Adapun, orang-orang dalam suatu pesta ‘ilegal’ dijatuhi denda.

Karena jumlah kasus Covid-19 pada seluruh New South Wales, Australia meningkat, orang nomor satu di negara bagian itu, Gladys Berejiklian, mendesak masyarakat untuk melaporkan pelanggar ke polisi.

Permintaan itu muncul saat semakin banyak orang mulai berpergian ke pantai di New South Wales. Satu pekan setelahnya, lebih dari 5. 000 panggilan telepon hadir ke nomor kepolisian setempat.

Namun beberapa penelepon tidak memahami situasi yang sebenarnya. Polisi misalnya, menerima laporan bahwa dalam Facebook terdapat foto-foto sepasang kekasih yang tengah berlibur.

Saat polisi datang ke vila sepasang kekasih itu, mereka menjumpai fakta bahwa foto itu diabadikan satu tahun sebelumnya.

Di Singapura, negara yang peraturannya mendahulukan tanggung jawab kolektif ketimbang kebebasan pribadi, sebuah aplikasi berpengetahuan baru saja diperbarui agar penjaga bisa menerima laporan dari masyarakat.

Terdapat 700 laporan yang mereka terima dalam perut hari. Akhirnya, pemerintah setempat menodong publik hanya melaporkan pelanggaran dengan mereka saksikan sendiri.

Di luar pusat kontak sah, ribuan orang bergabung dalam wadah daring untuk memperolok orang-orang yang dianggap melanggar ketentuan pembatasan sosial.

Grup di Facebook bertajuk ‘Covidiot’ adalah grup terbesar di Singapura dengan total bagian lebih dari 26. 000 akun. Lini masa grup itu dipenuhi foto orang yang mereka sangka tak patuh pada aturan negeri.

Foto-foto yang itu unggah ke grup itu biasanya dipotret dari jauh.

Wajarkah melaporkan orang lain ke bagian berwenang?

Etiskah mengadukan atau tidak melaporkan seseorang dengan melanggar ketentuan hukum?

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang di swalayan hingga taman publik, bergumul dengan pertanyaan ini, kata spesialis filsafat moral di University of Sydney, Hannah Tierney.

“Saya memahami dorongan untuk saling berbincang, terutama dalam situasi serupa ini. Tapi sampai vaksin ataupun pengobatan Covid-19 ditemukan, satu-satunya jalan agar kita tetap aman adalah menjalankan prinsip jaga jarak. ”

“Bahkan sebagian mungil dari kita yang tidak mengindahkan itu dapat menggagalkan upaya bersusah-susah yang dilakukan orang lain, ” ujar Tierney.

Menurutnya, akan muncul perasaan yang betul mengganggu melihat orang lain tak menjalankan apa yang semestinya mereka lakukan.

Minzheng Hou, peneliti psikologi di National University of Singapore, dan sejawatnya Lile Jia, meneliti faktor yang mendorong seseorang melaporkan teman atau keluarga dengan diduga melakukan kejahatan.

Mereka menemukan bahwa sebuah kesadaran bersama mendasari keputusan itu.

“Bukan berarti semua orang-orang tercela ini duduk di panti, bosan menjalani karantina lantas itu membuat orang lain berada di dalam masalah, ” kata Jia.

“Kerap kali, mereka dengan melaporkan kesalahan orang lain merupakan orang yang ingin berbuat utama bagi kelompoknya. ”

Seperti cerita ‘liburan’ sepasang kesayangan di Australia di atas, ada kemungkinan orang-orang membuat tuduhan dengan tidak tepat jika mereka tak mengetahui kejadian secara utuh.

Itulah salah satu keterangan Jenny dan Veronika memutuskan tak melaporkan bar di lingkungan mereka kepada otoritas Chicago. Mereka tak benar-benar tahu yang terjadi.

Pakar filsafat moral, Hannah Tierney, menyebut ambiguitas tentang betul dan salah dalam melaporkan seseorang ke polisi ini juga bisa berimplikasi pada hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk terhadap pihak yang berwenang.

Dari New York hingga Sydney, angka kejahatan menunjukan denda yang tidak seimbang bagi warga permukiman miskin.

“Saya khawatir dampak dalam orang-orang rentan dan yang terpinggirkan dalam sistem ini, di mana polisi diberikan hak mengambil diskresi, ” kata Tierney.

Jalan playback tidak ada di perangkat Anda

Ketaksaan tentang apa yang boleh dan dilarang juga memicu debat panas di Inggris. Kepolisian meminta laporan pelanggaran ‘lockdown’ walau ada kawasan abu-abu dalam peraturan itu.

Kepolisian Inggris bekerja dalam konsep ‘pemolisian berdasarkan persetujuan’.

Konsep hukum tersebut menyatakan, polisi hanya bisa mendapatkan kewenangan luar biasa untuk menangkap dan menahan seseorang karena publik menghendakinya.

Setelah perdebatan selama beberapa pekan mengenai bisa tidaknya seseorang berjalan keliling desa–sesuatu yang ditolak masyarakat pedesaan, pengaruh kepolisian Inggris menyatakan aktivitas itu bukan pelanggaran hukum.

Namun seberapa efektif dorongan agar publik melaporkan kesalahan orang asing, terutama saat munculnya solidaritas berhubungan di kala pandemi seperti ini?

Ambil contoh New York, kota yang merupakan episentrum pandemi Covid-19 di AS. Tengah kontak aduan kota itu kelimpungan pada hari-hari pertamanya, bahkan mereka menerima penelepon yang bergurau had yang melontarkan olok-olok.

Tierney berpendapat, mengelola kepatuhan jemaah dan pemberdayaan sosial dalam satu waktu yang sama adalah hal kacau bagi pemerintah.

“Menghukum orang yang melanggar hukum merupakan salah satu cara menumbuhkan kepatuhan, tapi itu semestinya bukan satu-satunya strategi yang Anda miliki, ” ujar Tierney.

Related Post