Virus corona dan bantuan sosial: Foto kepala daerah di kemasan bansos, ‘kampanye terselubung’ yang dapat dipidanakan

Virus corona dan bantuan sosial: Foto kepala daerah di kemasan bansos, ‘kampanye terselubung’ yang dapat dipidanakan post thumbnail image

Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyebut terjadi upaya ‘kampanye terselubung’ dengan berpotensi mengarah pada penyelewengan kejahatan pemilu seperti yang dilakukan sebab beberapa kepala daerah yang mencantumkan foto mereka dalam bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di sedang pandemi virus corona.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan apa yang dilakukan sebanyak kepala daerah itu dapat dipakai sanksi pidana namun belum mampu diterapkan karena belum ditetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, setelah diundur dari tanggal 23 September 2020. Terdapat 270 kawasan yang akan melaksanakan Pilkada.

Tenaga ahli utama Jawatan Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ia meminta para besar daerah untuk stop berkampanye menggunakan bansos sementara pihak Istana mempertimbangkan apakah perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Bawaslu: Foto kepala kawasan di bansos masuk pidana pemilu

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut tindakan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah dengan mencantumkan fotonya di bansos meresap dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, mengacu pada Pasal 71 Bagian (3) UU Pilkada.

“Ini sebenarnya masuk dalam pidana pemilihan, larangan yang bisa diberikan sanksi pidana, namun ada mulia unsur yang belum terpenuhi, yakni menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya karena belum ada pasangan bahan. Maka sebaiknya ada kepastian pustaka pemilihan ini akan dilaksanakan (terbit Perpu) sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ” kata komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Senin (04/05).

Pasal 71 Bagian (3) UU Pilkada berbunyi, “melarang gubernur atau wakil gubernur, tumenggung atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kesibukan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di kawasan sendiri, maupun di daerah asing dalam waktu enam bulan pra tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih’.

“Ada empat bagian dalam aturan itu, subjeknya ada yaitu kepala daerah, lalu memakai program pemerintah, dan dilakukan di dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Tiga unsur itu terpenuhi, tapi satu unsur menguntungkan serta merugikan pasangan lainnya belum penuh karena belum ada pasangan bahan, ” kata Ratna.

Menurut data Bawaslu, besar daerah yang diduga menaruh memotret dalam bantuan sosial itu merupakan mereka yang berpotensi besar maju kembali dalam pemilihan kepala wilayah berikutnya.

Itu, di antaranya adalah kepala wilayah di Klaten, Jawa Tengah, kaum daerah di Provinsi Lampung sesuai di Pesawaran, Way Kanan, Terkatung-katung Tengah, Lampung Timur dan Dalang Lampung, kemudian di Pangandaran, Jawa Barat, serta di Sumenep dan Jember, Jawa Timur.

“Motifnya sama, menempel foto di sembako bansos yang diberikan serupa beras, minyak, dan gula. Masa bantuan dikasih label foto besar daerah yang berpotensi ikut pilkada, itu adalah upaya kampanye tersembunyi. Bansos digunakan sebagai pencitraan, sosialisasi, dan elektoral, ” katanya.

Apakah sanksi dengan bisa diberikan?

Walaupun demikian, kata Ratna, proses pelanggaran kejahatan pemilihan masih bisa diproses ke depan jika tahapan pilkada balik dilanjutkan dan batas waktu sedang berlaku.

Tetapi untuk saat ini, kata Batu mulia, terjadi kekosongan hukum akan kegiatan para kepala daerah tersebut. Jadi yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah memberikan surat imbauan kepada para kepala daerah itu buat menghentikan tindakannya.

Senada dengan itu, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, janji tahapan pilkada menyebabkan ketidakpastian asas.

Jadwal pencoblosan pilkada serentak awalnya adalah 23 September 2020. Setidaknya ada 270 daerah yang menggelar Pilkada.

Namun, Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 karena wabah virus corona.

Namun, penundaan tersebut tidak dibarengi dengan munculnya aturan baru yang mengikat.

“Akibatnya muncul ruang hukum dengan abu-abu karena tahap pilkada tidak kunjung jelas karena Perpu tak segera keluar hingga hari ini. Paling mungkin sanksi diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, harus tersedia tindak tegas dari pusat kepada oknum-oknum ini.

“Kemendagri harus keluarkan aturan bahana soal politisasi bansos karena jika tidak, mentalitas politik pragmatis pemipin daerah ditambah pengawasan lokal dengan lemah akan membuat mereka leluasa melakukan penyimpangan, ” katanya.

Istana: Stop politisasi bansos

Pihak Istana meminta para-para kepala daerah untuk tidak memakai momen bencana untuk berkampanye kebijakan melalui bansos.

“Itu tidak tepat dari perspektif etika politik karena masyarakat sekarang tidak butuh kampanye, mereka kemaluan bantuan untuk bertahan hidup. Stop berpolitik dan mulai bekerja menyelamatkan rakyat, ” kata tenaga cakap utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.

Masa ditanya mengenai rencana penerbitan Perpu terkait penundaan tahapan pilkada, Donny mengatakan Istana masih menimbang sembari mencermati dinamika.

“Tapi sejauh ini saat belum ada hukum yang mengatur, pemerintah mengimbau agar momen krisis tersebut jangan dipakai untuk politik jangka pendek, kampanye. Ini momen kesejahteraan rakyat di atas apapun, ” katanya.

Kok bansos rawan politisasi?

Titi Anggraini mengatakan terdapat beberapa dalil mengapa bansos rawan diselewengkan jalan untuk kepentingan politik maupun tujuan pelanggaran lainnya.

Baru, kata Titi, adalah mentalitas serta perilaku kepala daerah yang keluar, koruptif, dan tidak berintegritas. Ciri ini yang menjadi penyumbang terbesar penyalahgunaan dana bansos.

“Kedua, mentalitas itu ditambah dengan tipologi penggunaan bansos yang lebih mudah dan fleksibel. Berarti perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban uang itu mudah dibandingkan penggunaan agenda pemerintah yang lain, ” introduksi Titi.

Ke-3, lanjut Titi, adalah tidak berfungsinya institusi pengawasan sehingga membuka lebar pintu penyimpangan. “Kalau DPRD serta inspektorat mengawasi maksimal maka politisasi bansos itu tidak akan terjadi, ” katanya.

Terakhir, karena para kepala kawasan tidak berprestasi sehingga merasa curiga untuk tidak terpilih kembali pada pilkada mendatang.

“Mereka tidak pede mengandalkan kemampuan yang sudah dilakukan, makanya berusaha mempercantik diri dengan cara instan dan menggunakan sumber daya negeri pula melalui bansos, ” katanya.

PDIP: Jangan diperdebatkan , rakyat cerdas

Beberapa kepala daerah yang diduga menaruh foto mereka di bansos – termasuk dari wilayah di provinsi Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah, merupakan kandidat PDIP.

Saat dikonfirmasi, politikus PDIP Aria Bima meminta agar isu tersebut tidak dipolemikan terlalu berlebih sehingga dapat menghambat distribusi bansos sampai ke bangsa dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

“Kemudian bansos pusat langsung ditimpa stiker bupati, dan ketimpa stiker gubernur. Ginilah, bansos tidak bisa diselesaikan semua oleh tengah, tapi juga provinsi, daerah, preman, LSM, NGO, ormas. Semua bergotong royong memenuhi bansos. Jadi patuh saya ada salah-salah sedikit tak usah dibesar-besarkan lah.

“Bansos dari pusat itu nisbi jumlahnya biasa-biasa saja. Jumlah luhur ada di gotong royong klub dan bupati. Nyawa itunya adalah bansos dimonitor sampai ke umum. Kedua, datanya tepat waktu pas sasaran, itu paling penting, ” kata Aria.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menyebut bahwa kaum Indonesia telah cerdas, dan siap melihat kinerja kepala daerah.

“Rakyat tidak akan tahu itu [bansos] akan memperkuat [elektabilitas] sebab mereka melihat track record bupati yang sudah lima tahun, kinerja indah dan buruk sudah terlihat kenapa, ” katanya.

Bupati Klaten Sri Mulyani menengkari tuduhan kesengajaan dan berargumen bahwa ada “kesalahan di lapangan. ”

Kepala Dinas Baik Ogan Ilir Irawan Sulaiman yang dikontak kompas. com juga membantah tuduhan kepentingan politik dalam pemasangan foto Bupati Ogan IIir Ilyas Panji Alam.

“Tidak ada urusan kepentingan politik dalam kemasan yang memasang paras bupati, sebab memang saat tersebut bapak Ilyas Panji Alam sedang menjabat bupati. Lagi pula pelaksanaan pilkada kan diundur, ” katanya.

Related Post

KAMI: Dubes Palestina hadiri deklarasi klan pengkritik pemerintah – ‘Kami tak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia’KAMI: Dubes Palestina hadiri deklarasi klan pengkritik pemerintah – ‘Kami tak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia’

Diperbarui 4 jam yang lalu Sumber gambar, Antara Foto Kedutaan Besar Palestina dalam Jakarta menyatakan "tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik pada Indonesia" setelah Dubes Zuhair al-Shun tampak