Vaksinasi Gotong Royong: ‘Harga kemahalan’ dan kekhawatiran potong honorarium pekerja di tengah upaya percepatan target vaksinasi nasional

  • Raja Eben Lumbanrau
  • Kuli BBC News Indonesia

2 jam dengan lalu

Sumber gambar, Getty Images

Vaksinasi Gotong Royong yang harganya dipatok hampir Rp900 ribu per orang & dibebankan biayanya ke perusahaan dianggap terlalu mahal oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah hingga industri hotel dan restoran sehingga tidak semua pengusaha mampu berpartisipasi dalam skema tersebut.

Padahal, di dalam pelaksanaan vaksinasi perdana, Selasa (18/05), Presiden Joko Widodo berharap pemberian vaksin bagi para pekerja perusahaan swasta itu dapat berkontribusi pada mempercepat target vaksinasi nasional sebanyak lebih dari 181 juta orang.

Di sisi lain, serikat pekerja juga mengkhawatirkan jika ternyata biaya tersebut dalam pelaksanaannya akan dibebankan ke para-para pekerja mulai dari pemotongan upah hingga pengurangan sah lain yang digunakan untuk membayar vaksin.

Tetapi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menggelar kalender Vaksinasi Gotong Royong mengisbatkan bahwa biaya tersebut bakal ditanggung oleh para perusahaan dan bukan pekerja.

Baca juga:

‘Vaksin Gotong Royong Kemahalan’

Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi vaksin Covid-19 melalui skema gotong royong sebesar Rp439. 570 bola lampu dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik totalnya Rp879. 140.

Namun harga itu bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sungguh-sungguh mahal.

“Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Itu akhirnya lebih pada melaksanakan protokol kesehatan saja, ” kata Ketua Umum Gabungan UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, kepada BBC News Nusantara, Selasa (18/05).

Real, menurut Ikhsan, UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.

UMKM berkontribusi 61, 1% bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha gembung yang jumlahnya hanya 0, 01% dari jumlah karakter usaha.

Keluhan senada juga dirasakan oleh industri hotel dan restoran dengan bertugas untuk memberikan penyajian kepada publik.

“Sebagian hotel dan restoran dengan besar memang sudah divaksin, tapi bagaimana dengan hotel dan restoran yang kecil? Kasihan kalau dibebankan ongkos segitu, tidak akan siap, ” kata Ketua Lembaga Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwanton.

Sutrisno berharap agar pemerintah memberikan subsidi bahkan mengratiskan vaksin bagi dunia perhotelan dan restoran yang had kini masih tertekan akibat pandemi Covid-19.

Sumber tulisan, AFP via Getty Images

‘Kekhawatiran potong gaji’

Selain di kalangan pengusaha, vaksinasi gotong royong juga menerbitkan kegelisahaan di para pekerja berupa kemungkinan terjadinya pengeratan upah.

“Dengan ongkos di angka hampir Rp1 juta, keuangan perusahaan hendak berdampak, apalagi jika karyawannya banyak. Itu ujung-ujungnya mampu terjadi pemotongan upah, ” kata Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Kabupaten Karawang Rengga Pria Hutama.

Jikapun tidak terjadi pengeratan gaji, pembiayaan tersebut diduga akan diambil dari pangkalan anggaran lain yang ujungnya berdampak pada pengurangan benar buruh.

“Di Bekasi, ada perusahaan yang karyawannya 13 ribu. Kalau divaksin semua bisa miliaran Rupiah itu, lalu uang sebab mana yang akan diambil? Pasti dari pos lain yang menjadi hak buruh. Jadi, lagi-lagi buruh yang akan selalu dikorbankan, ” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.

Untuk itu Riden berharap agar pemerintah juga turut berpartisipasi memberikan subsidi untuk meringankan beban vaksin khususnya terhadap perusahaan kecil dan menengah atau dengan melakukan pengawasan yang ketat jadi hak-hak buruh tidak dikorbankan.

Dua ‘ketimpangan’ vaksin Gotong Royong

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyebut vaksin mengangkat royong menimbulkan dua bengkahan ketimpangan. Pertama, adalah disparitas antara perusahaan besar dan usaha kecil.

“Pengusaha UMKM jangankan beli vaksin, buat mempertahankan karyawan secara tetap mengaji dan tukar THR saja kesulitan, ” kata Bhima.

“Lalu untuk usaha padat karya dengan karyawan banyak, barang apa iya akan digratiskan selalu? Lalu pengawasannya bagaimana kalau sampai dipotong dari penghasilan atau tunjangan? Karena yang paling sulit adalah meninjau potongan gaji karyawan, ” tambah Bhima.

Bhima mencontohkan, untuk iuran BPJS selalu tingkat kepatuhan perusaah lembut – gaji karyawan dipotong tapi tidak distor ke BPJS – apaagi vaksin.

Ketimpangan kedua adalah, vaksin cenderung hanya bakal diberikan kepada manajemen, direksi, dan staf senior perusahaan – tidak bagi para-para pekerja level bawah.

“Jadi malah membuat komersialisasi karena hanya sedikit sekadar yang bisa menikmati, ” kata Bhima.

Lantas bagaimana solusinya? Bhima menyarakan pemerintah untuk mengatur ulang harga untuk pengusaha mungil dan menengah – sumbangan dari pemerintah atau sumbangan dari perusahaan besar ke perusahaan kecil.

“Terakhir, pengawasan harus ketat daripada pemerintah, jangan nanti gaji karyawan dipotong, ” katanya.

Sumber gambar, Antara Foto

Kadin: Biaya ditanggung perusahaan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menjadikan program vaksinasi Gotong Royong menegaskan bahwa biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan, bukan karyawan.

“Vaksinasi Gotong Royong ditujukan untuk perusahaan yang mau mengambil vaksin untuk karyawannya. Maka biaya tidak bisa dilimpahkan ke karyawan, tapi harus dibayar perusahaan, ” introduksi Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dunia Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Kemudian, Shinta menyadari bahwa banyak perusahaan yang terdampak Covid—19 dan tak mampu membeli vaksin sehingga harus menunggu program negeri.

“Tapi ada serupa banyak perusahaan besar, makanya didahulukan yang seperti pabrik manufaktur besar, karena kalau mereka menunggu vaksin percuma satu per satu itu kan jumlahnya sangat kurang.

“Jadi mereka mengambil untuk membantu pemerintah supaya anggaran pemerintah bisa terbantu dengan adanya biaya dengan keluar dari perusahaan buat membiayai vaksin, ” logat Shinta.

Shinta memasukkan, target vaksin Gotong Royong diberikan kepada 20 juta pekerja, namun semua tersebut tergantung dari jumlah vaksin yang didapat.

Had kini, berdasarkan data Kadin, terdapat 22. 736 kongsi yang terdaftar dengan lebih dari 10 juta pekerja.

Jokowi: Percepat bahan vaksinasi nasional

Presiden Joko Widodo menghadiri pemberian perdana vaksin gotong royong di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/05) – terdapat 18 perusahaan yang telah melakukan vaksinasi Gotong Royong.

Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap agar vaksinasi Mengangkat Royong dapat mempercepat proses vaksinasi pemerintah di pusat sulit mencari bahkan mengambil vaksin karena diperebutkan 215 negara.

“Untuk vaksin gotong royong tahap prima kita sudah mendapatkan 420 vaksin dan diharapkan bakal mendapatkan supply yang bertambah banyak sehingga vaksinasi Mengangkat Royong bisa mempercepat tumpuan vaksinasi nasional yaitu 181, 5 juta orang, ” katanya.

Ditargetkan, maksimal akhir September 2021, sekitar 70 juta orang sudah divaksin sehingga kurva penularan covid sudah di bawah & industri dapat berproduksi kembali dalam suasana yang biasa.

“Vaksinasi ini juga diharapkan bisa memulihkan ekonomi kita, kuartal pertama 2021 minus 0, 74%. Kita semua berharap dengan kerja keras di kuartal ke-2 sesuai dengan target kurang lebih 7% bisa kita capai karena produksi di seluruh lini perusahaan bisa begerak normal kembali, ” kata Jokowi.

Sumber tulisan, AFP/Getty Images

Tentang vaksin gotong royong

Vaksinasi Gotong Royong yang diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 merupakan vaksinasi yang diberikan pada karyawan/karyawati swasta, keluarga dan individu lain dalam suku yang pembiayaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha.

Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi vaksin Covid-19 yang disalurkan meniti skema gotong royong sebesar Rp439. 570 per ukuran – terdiri dari pembelian vaksin sebesar Rp321. 660 dan layanan vaksinasi Rp117. 910. Sehingga total vaksinasi untuk satu orang (dua kali suntik) sebesar Rp879. 140.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di fasilitas kesehatan non-pemerintah agar tidak menganggu jalannya program vaksinasi negeri.

Kemudian, vaksin yang digunakan pada tahap awal adalah vaksin Sinopharm, serta selanjutnya yaitu vaksin CanSino yang berasal dari China.

Vaksin Sinopharm telah mendapatkan sertifikat halal lantaran Majelis Ulama Indonesia serta lolos uji tes Institusi Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk perusahaan yang ingin mendaftarkan karyawannya mengikuti program vaksinasi Gotong Royong dapat mendaftarkn melalu Kadin di https://vaksin.kadin.id

Related Post