Vaksinasi Covid: Penyuntikan massal minus pembatasan sosial ketat ‘tidak akan cukup cepat hentikan laju penularan’

9 tanda yang lalu

VAKSIN

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Kebijakan vaksinasi massal, yang ditargetkan mencapai perut juta orang per hari di bulan Agustus, dinilai tak akan mampu menekan angka lonjakan kasus Covid-19, tanpa pembatasan mobilitas masyarakat yang ketat.

Sejauh ini, pemerintah berkukuh bahwa pemberlakukan pembatasan kesibukan masyarakat (PPKM) skala mikro adalah strategi yang memutar tepat.

Sementara, taat pakar kesehatan, tanpa menyekat mobilitas 70% warga di zona merah, vaksinasi massal “tak akan mampu menurunkan lonjakan kasus yang zaman ini membebani sejumlah wahana kesehatan”.

Membaca juga:

Warga antusias divaksin

Sejumlah daerah menggencarkan vaksinasi Covid-19, di tengah lonjakan kejadian yang mencapai hingga 20. 000 kasus per hari.

Di Solo, Jawa Tengah, masyarakat terlihat berduyun-duyun mendatangi Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta, untuk divaksinasi, Selasa, (29/06).

Salah warga yang divaksin adalah Bambang Sulistyono, 46 tahun.

“Sudah vaksin selalu bisa tertular, apalagi yang tak divaksin.

“Kalau takut tertular [meski sudah divaksin] semua takut, akan tetapi paling tidak kita antisipasi, mengikuti protokol kesehatan, menjaga imun, dan istirahat lulus. Insya Allah kita bisa terhindar, ” ujar Bambang kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Solo vaksin

Sumber gambar, Fajar Sodiq untuk BBC News Indonesia

Gelora warga menyebabkan kerumumunan zaman mereka menunggu proses penelitian pasca vaksinasi dan menduduki pemberian sertifikat vaksinasi.

Petugas kepolisian dengan pengeras suara berkali-kali mengimbau warga untuk tidak berkerumun, akan tetapi imbauan itu tampak tak diindahkan warga.

vaksin

Sumber gambar, Fajar Sodiq untuk BBC News Indonesia

Pada Makassar, Sulawesi Selatan, vaksinasi massal juga berlangsung, lupa satunya di Posko Pangkalan Paotere.

Dari bahan vaksinasi 100 orang per hari, jumlah orang yang datang ke posko menyentuh lebih dari 160 orang, Selasa( 29/06).

Walaupun demikian, pelaksanaan itu dipuji karena tak menimbulkan kelompok, sebagaimana dikatakan Puspita Putri, 21 tahun.

“Vaksinasinya teratur, berjalan lancar, tidak ada yang ricuh, ” ujar Puspita pada kuli Faisal di Makassar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

vaksinasi massal

Sumber gambar, Faisal untuk BBC News Nusantara

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi, maka dua juta suntikan bohlam hari, pada Agustus mendatang.

Anak-anak usia 12 hingga 17 tahun selalu akan diberikan vaksin di dalam waktu dekat.

‘Tak cukup cepat hentikan penularan’

Namun begitu, pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada, Riris Andono mengatakan kebijakan vaksinasi massal tak akan menyerahkan dampak segera (i mmediate ) terkait peningkatan kasus saat ini.

“Vaksin itu sebuah prasyarat istimewa agar kita bisa mengarahkan pandemi, tapi bukan penyelesaian yang immediate karena butuh waktu agar vaksinnya beroperasi.

“Yang immediate ya harus menghentikan mobilitas awak karena dengan kecepatan penularan tinggi, kemampuan kita untuk mendeteksi kasus itu kira-kira kalah cepat dengan kecepatan penularan, ” ujar Riris.

VAKSIN

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Jumlah populasi yang divaksin demi menciptakan kekuatan adalah 70%.

Tetapi, saat ini jumlah bangsa yang divaksin dua kala baru sekitar 7, 3% dari total 188 juta warga yang menjadi bahan vaksinasi.

Setelah divaksin pun, kekebalan baru terbentuk sekitar sebulan sejak jumlah kedua, kata Riris.

Mereka yang sudah divaksin juga belum pasti kukuh dari Covid-19.

Vaksin Sinovac yang digunakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia.

Sumber gambar, EPA

Terkait itu, Risis Andono menyarankan negeri untuk membatasi mobilitas masyarakat, yakni 70% persen warga di zona merah status di rumah, selama besar kali periode penularan, atau sekitar tiga minggu.

“Tidak harus seluruh provinsi, tapi juga bisa siap lebih besar dari provinsi.

“Misalnya DKI harus mencakup greater DKI [Jabodetabek]. Kalau Jawa Barat, itu mungkin kabupaten-kabupaten yang merah atau wilayah aglomerasi yang memang tiap keadaan ada mobilitas harian, ” ujar Riris.

Minus melakukan itu, Riris mengutarakan, laju penularan kasus suram dikendalikan.

“Kita pantas berlomba lari dengan kemajuan penularan. Dengan apa yang kita lakukan sekarang, protokol kesehatan, testing, tracing, itu kita tidak mampu mengejar kecepatan lari penularan. Sejenis juga dengan vaksin.

“Kalau penghentian mobilitas tidak dilakukan, kita tak akan cukup cepat untuk bisa menghentikan penularannya tadi, ” ujarnya.

Penularan kejadian yang cepat membuat sejumah rumah sakit kewalahan.

Di Bogor, Jawa Barat, keterisian tempat tidur panti sakit (BOR) dilaporkan melebihi 90%.

Sementara, di Surabaya, keterisian peraduan RS rujukan Covid-19 juga mencapai 100%, ujar pemerintah daerah setempat, Kamis (29/06).

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, BOR mestinya tak melewati 60%.

Masih kebijaksanaan PPKM Mikro

Menanggapi itu, Siti Nadia Tarmizi, Ujung Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, mengatakan sepakat bahwa kecendekiaan vaksinasi tidak berdiri tunggal, apalagi dengan cakupan vaksinsi yang masih di lembah 10%.

Namun, dalam pernyataan tertulisnya pada BBC News Indonesia, Siti mengutarakan hingga saat ini negeri masih akan memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Di awal pekan ini, negeri mengatakan berencana memperketat sebesar aturan PPKM Mikro.

Pusat perbelanjaan atau mal, misalnya, direncanakan hanya dapat buka hingga pukul 17. 00 dan restoran hanya boleh melayani takeaway ataupun pesanan yang dibawa kembali.

Namun, hingga Selasa (29/06), pemerintah belum memberikan keterangan lebih lanjut pustaka kebijakan itu diberlakukan.

vaksin

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Tengah itu, dalam hal pelaksanaan pembatasan sosial, epidemiolog Riris Andono menyarankan pemerintah bertambah memperhatikan teknis pelaksanaan di lapangan dan pengawasannya.

“Aturan operasionalnya harus lebih jelas, ” ujarnya.

Misalnya, alih-alih membatasi jumlah pengunjung restoran sebanyak 25%, negeri lebih baik membuat pembatasan berkumpul atau bergerombol, misalkan tak boleh lebih lantaran lima orang.

Dengan begitu, aturan pembatasan bertambah mudah ditegakkan dan diawasi, katanya.

Kuli di Solo, Fajar Sodiq, dan wartawan di Makassar, Faisal, berkontribusi dalam laporan ini.

Related Post