Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar menimbulkan pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar menimbulkan pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin post thumbnail image

covid-19

Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-buru melayani vaksinasi Covid-19 pada November kelak di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pengamatan epidemiolog dan pakar biologi molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara masih berlangsung atau belum selesai sehingga data keamanan dan efektivitasnya masih diragukan.

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berangkat ke China untuk melakukan inspeksi ke lokasi produksi vaksin dalam China dengan tujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Sementara Kementerian Kesehatan bakal menjelaskan kepastian vaksin tersebut pada Senin (19/10).

Sejumlah negara seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia masih melangsungkan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19.

Khusus di Nusantara yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sekitar ini tidak ada laporan buntut samping yang berat atau serius di antara ribuan relawan dengan menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, patuh pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data tes klinis fase satu dan perut yang berlangsung di negara-negara asing.

Namun demikian, katanya, bukan berguna bisa langsung disuntikkan kepada klub, sebab dasar program vaksinasi kudu menjamin keamanan dan efektivitas.

“Memang dibanding uji klinis fase satu & dua sejauh ini belum ada kasus kematian, tapi bagaimana efektivitasnya? Dari data yang saya menentang sejauh ini belum melihat tersedia data efektivitas yang terpublikasi dengan publik. Sejauh ini data efektivitas belum ada, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

covid-19

Pun, jika dengan petunjuk sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu tidak cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab kalau terbukti tidak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin buyar, ” tukasnya.

Karena itulah, Institusi Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga otoritas yang memberi izin edar obat di Indonesia kudu “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran bahan yang mereka pegang kemungkinan tak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus ingat-ingat karena data yang separuh itu apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tidak perlu tergesa-gesa melakukan vaksinasi di Indonesia dalam November mendatang.

Sebab hingga saat ini belum ada data keilmuan yang menunjukkan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan status “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tidak ada kondisi genting yang mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan peristiwa kalau tidak dilakukan vaksinasi bakal mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin tidak solusi jangka pendek. Kita berhenti sampai benar-benar aman juga tidak apa-apa, kenapa harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

covid-19

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mendahulukan penelusuran, pengetesan, dan perawatan di menghadapi pandemi Covid-19 seperti dengan dijalankan Korea Selatan, China, & Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir yang salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan kepribadian. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai gaya kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 membuktikan akan mendukung rencana pemerintah tersebut selama telah mendapat persetujuan lantaran BPOM.

“Harapan kami vaksin yang digunakan memenuhi standar keamanan dan efektivitas serta tersedia dalam total yang cukup sehingga bisa membangun membentuk kekebalan individu dan populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya selalu, kata dia, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Departemen Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penyambut vaksin hingga lokasi yang dalam tuju.

“Mikro planning belum ada, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang bakal turun, jumlah, sasaran logistik dengan diperlukan dan seterusnya. ”

Akan tetapi, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin itu.

160 juta orang akan menjadi sasaran penerima vaksin

Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjelma sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

covid-19

Cansino dilaporkan menyanggupi 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Namun Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, dalam mana lima juta dosis mau mulai datang pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai tenggat tiga juta dosisi vaksin dalam akhir Desember 2020 dengan janji pengiriman 1, 5 juta jumlah pada minggu pertama bulan pendahuluan, kemudian 1, 5 juta dosis lagi pada Desember awal.

Eksekutif Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berceloteh pemberian vaksin tersebut akan menunjuk pada data uji klinis fase tiga yang diperoleh dari China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita akan transfer data-data itu semua dengan nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM berangkat ke China untuk mendapatkan masukan dari BPOM China, ” perkataan Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu perangkat pemerintahan mulai daripada kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penyambut Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.

Related Post