UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?

UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia? post thumbnail image
  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Demonstrasi UU Cipta Kerja

Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Pegiat HAM menyebut dalam satu tahun terakhir, terjadi “resesi demokrasi” dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun pemerintah melalui Kantor Staf Presiden membantah tudingan tersebut.

Sementara pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, memperhitungkan koalisi gemuk dalam periode ke-2 Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat yang pernah ada”, tetapi itu justru menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kinerja satu tahun tadbir periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah tadbir terkuat yang pernah ada. Oposisi tidak terlalu berperan banyak, bahkan sedikit sekali jumlahnya di dewan perwakilan rakyat dan pemerintah bisa bergerak seenaknya dan semaunya karena dengan dukungan parkemen yang maksimal maka tidak ada tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

“[Oposisi] dari civil society pun bisa kala dibantah atau sering ditutup secara UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas ini membuat kebebasan berpendapat menjadi redup.

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepala Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau terhadap “mereka yang berseberangan” tidak dilakukan atas nama kebijakan, melainkan “murni kasus hukum”.

UU Cipta Kerja

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan pekerja kembali turun ke jalan di sejumlah kota untuk berunjuk menemui menentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam Selasa (20/10), bersamaan dengan ketika satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

UU Cipta Kerja

Gelombang perlawanan UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, siswi dan masyarakat

Yaysan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mulia tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi bani adam, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, serta merampas ruang hidup masyarakat

Salah utama contoh yang diangkat adalah pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK dan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket biar oligarki semakin berkuasa di Indonesia sudah lengkap, ” kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan terekam.

UU Cipta Kerja

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis kepada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kebengisan terhadap massa aksi juga terus terjadi.

Berdasarkan data kepolisian bagi 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

UU Cipta Kerja

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal karet dalam UU ITE dan kebengisan oleh polisi membuat Indonesia tak hanya mengalami resesi ekonomi pada tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya penyempitan ruang masyarakat biasa, pola yang berulang terkait adat kekerasan dan pelibatan aparat kesejahteraan dan pengabaian penyelesaian kasus pengingkaran berat dan minimnya partisipasi public dalam implementasi proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran masukan catatan Kontras atas kinerja kepala tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio melahirkan kehadiran Undang-undang ITE “meminimalisir nilai demokrasi pada satu tahun pemerintahan Jokowi karena “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

UU Cipta Kerja

“Undang-undang ITE itu benar-benar menutup perhimpunan mufakat dan meminimalisir arti demokrasi. Bila tidak suka gunakan UU ITE. Itu yang menurut aku menjegal demokrasi dalam era Pak Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat, juga sangat kurang, kata Hendri.

Misalnya, dalam UU Cipta kerja yang dikeluhkan pengikut yang berdemo adalah beberapa bagian pasal dalam UU setebal 812 halaman.

“Namun pemerintah tidak mencari jalan untuk mendengarkan bahkan cenderung melindungi dengan pernyataan ‘Kalau Anda tak suka silakan judicial review ke MK’, ” jelas Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan itu dibantah oleh Tenaga Lihai Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman ataupun penahanan terhadap mereka yang berseberangan tidak dilakukan atas nama politik, mengecualikan murni kasus hukum.

“Saya batas bawahi pemerintah tidak pernah laksana rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan menjalankan mereka yang kritis karena asas politik, ” tegasnya.

“Semua asli dilakukan di atas koridor patokan dan supremasi hukum menjadi platform yang jadi pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

UU Cipta Kerja

‘Inovasi politik’ & ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio yang juga merupakan pendiri Gerombolan Diskusi dan Kajian Opini Terbuka Indonesia (KedaiKOPI) menilai pada periode kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan kurun kedua tahun lalu.

Inovasi politik dan pemerintahan tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri yang tak biasa dilakukan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa dengan dia sebut sebagai “menteri milenial” dengan jabatan usia muda serta menggaet politisi yang sebelumnya antitesis untuk menduduki kursi menteri.

Nadiem Makarim

“Itu adalah inovasi dengan dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya untuk memudahkan dia menyelesaikan janji-janji kampanye pada pilpres waktu itu. Namun tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di awal pemerintahan, kata Hendri, juga tercermin dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Oleh karena itu, dia menyebut kalau trias politika yang diagung-agungkan sebab teori politik demokrasi “tidak berlaku baik” di tahun pertama tadbir Jokowi.

Sebab, peran legislatif benar minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang semestinya mengawasi legislatif dan eksekutif.

Secara koalisi gemuk yang kini tersedia di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Kesamarataan Sejahtera yang saat ini menjelma oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan situasi parlemen yang dikuasai oleh kelompok pendukung Jokowi, membuat demokrasi tidak sehat.

“Kondisi sekarang terus terang adalah cermin demokrasi yang sakit, karena ada lompat pagar setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias masyarakat, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement terbuka terhadap demokrasi. Kekecewaan public merupakan counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P yang menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen harus kuat demi memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih menekankan soal deliver, daripada sending, hal ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” sekapur dia.

“Salah satu yang luar biasa di periode kedua ini adalah dukungan politik di dewan perwakilan rakyat dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima lalu.

UU Cipta Kerja

Bagaimana dengan kepuasan umum?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46, 3% respondden merasakan tidak puas dengan kinerja tadbir Jokowi selama satu tahun final. Sementara 6, 2% menyatakan sangat tidak puas.

Hasil itu didapat dari survey yang dilakukan kepada 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP membenarkan ketidakpuasan publik dalam satu tahun periode kedua Jokowi, disebabkan sebab adanya “anomali” berupa pandemi virus corona yang membuat semua urusan dan target pemerintahan Jokowi macet.

Corona

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat – yang juga adalah oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil di kepala tahun pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjelma 74, 92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1, 26 poin, ” ujarnya, merujuk pada data indeks yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya mengarungi betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa bakal memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan supaya seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak lantaran rakyat, ” cetusnya.

Related Post