UNDANG-UNDANG Omnibus Law: Presiden Jokowi menghasut ke Mahkamah Konstitusi, buruh dan aktivis minta perppu, apa ustaz tengahnya?

UNDANG-UNDANG Omnibus Law: Presiden Jokowi menghasut ke Mahkamah Konstitusi, buruh dan aktivis minta perppu, apa ustaz tengahnya? post thumbnail image

Sejumlah elemen masyarakat sipil menolak ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan uji wujud (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka memilih buat melakukan demonstrasi turun ke hidup untuk mendesak Jokowi segera melahirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan UU Cipta Kerja.

Tetapi permintaan itu kata pengamat adat tata negara sulit dipenuhi karena akan menjatuhkan wibawa dan kehormatan pemerintah sebagai pengusul UU Cipta Kerja, sehingga solusinya adalah penerbitan perppu penundaan, bukan pembatalan.

Aliansi Tindakan Rakyat Indonesia bersama Kongres Perserikatan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) akan melakukan demo dari 20-22 Oktober 2020.

Tiga puluh perut konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melakukan demonstrasi walaupun belum ditentukan jadwalnya.

Beberapa kelompok ormas Islam juga menyatakan akan berdemonstrasi.

Pada keadaan Senin (12/10), terjadi beberapa lagak demo di beberapa tempat dengan melibatkan buruh, mahasiswa dan kaum masyarakat, seperti dilakukan oleh Konglomerasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) di Medan, Aliansi Gerakan Rakyat di Makassar, Komite Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam Jakarta, dan beberapa tempat lain seperti di Palembang, Bandung.

Desakkan perppu pencabutan UU Cipta Kegiatan

Kaum buruh, masyarakat, dan mahasiswa menyatakan akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga pemerintah mengeluarkan perppu penghapusan atau pembatalan UU Cipta Kegiatan.

Spesialis Bicara Aliansi Gerakan Rakyat Makasar Rizki Anggriana mengatakan, “Kami dibanding organisasi buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajar tidak akan berhenti mengabulkan aksi untuk menuntut rezim keadaan ini pemerintah dan DPR buat mencabut UU Omnibus Law. ”

Di Sumatera Utara, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat atau AKBAR berdemo meminta Jokowi mengeluarkan perppu, Senin (12/10).

“Kami kembali turun ke jalan agar Omnibus Law dibatalkan. Persoalannya bukan pesangon, status PKWT, karyawan tetap semata, tapi itu bentuk pengkhianatan cita-cita NKRI. UU ini akan menjual Indonesia serta isinya kepada investor dan perhatian kaum modal internasional, ” sirih Martin Luis, seorang wakil buruh.

Senada, Komite Nasional Pembaruan Pertanian (KNPA) meminta presiden menerbitkan perppu, “karena UU berbahaya, sangat terbuka, bahkan ultra neo liberal sebab mengukuhkan kapitalisme agrarian di Nusantara, ” kata perwakilannya Dewi Bintang.

Kemudian, dari Fraksi Rakyat Nusantara, Asfinawati mengatakan jika UU Membikin Kerja dilaksanakan maka akan mendatangkan Indonesia kembali ke masa Susunan Baru.

“Demokrasi sedang bergerak mundur, hukum dibuat untuk mengatur kepentingan penguasa, mendisiplinkan dan merampas sah rakyat seolah-olah legal padahal ilegal akibatnya kesejahteraan berkurang, kebebasan berbicara hilang. Selamat tinggal demokrasi, kita resmi masuk ke dalam Neo Orde Baru, ” kata Asfinawati.

Kelompok masyarakat tersebut yang terlibat dalan Jejaring Gerakan Rakyat mengancam akan melakukan demo besar dibanding 20-22 Oktober.

Lalu, 32 pakta buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melangsungkan demonstrasi dan mendesak dikeluarkannya perppu ( executive review ) atau pembahasan ulang dalam DPR ( legislative review ).

“Kami minta dikeluarkan perppu, walaupun presiden sudah tak berkenan, atau legislative review , melakukan uji legislasi, ” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menolak ke MK, mengapa?

Ketua Konvensi Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menumpukan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti jalur hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat kaidah. Dari awal, pembahasan UU ini tidak terbuka, partisipasi publik kurang, maka kita sebut cacat modus dan cacat hukum, ” sirih Nining.

Arif Minardi, Ketua Ijmal Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan, serikat pekerja menyangsikan hasil yang akan diputuskan di dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Kita was-was di MK. Terus terang saja, kami curiga MK tidak netral maka kami akan turun aksi untuk menuntut UU ini dicabut, ” kata Arif.

Di tambah lagi, Presiden KSPI Said Iqbal juga memprediksi kecilnya peluang mendapatkan keadilan di MK.

“Kami dapat info ada beberapa kelompok mau mengajukan uji materi klaster ketenagakerjaan ke MK. Jangan-jangan kelompok ini akan membuat dalil pasal lemah sehingga kalah, dan menolak permohonan juga karena mengajukan pasal yang sama, itu berbahaya sekali. Kami membaca pola itu, ” kata Said.

Terkait tudingan tersebut, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan “mengajukan perkara ke MK bukan semata-mata utk mencari menang, melainkan mencari dan menemukan keadilan, ” katanya.

Di MK, kata Fajar, seluruh pendapat dan argumentasi konstitusional diberi ruang di persidangan dan putusan MK bergantung di dalam argumentasi yang dibangun para pihak, alat bukti, dan keyakinan ketua.

“MK dapat menegaskan keadilannya sendiri berdasar konstitusi, yang mungkin tak bahasa dengan harapan pemohon. Situasi tersebut harus dipahami sebelum mengajukan aplikasi. Mengajukan perkara ke MK bermakna memercayakan sepenuhnya MK untuk mengadili, jadi apapun putusannya kelak, pada nama hukum dan konstitusi, semua pihak harus menghormatinya, ” katanya.

Sebelumnya, Pemimpin Joko Widodo mengatakan, “ketidakpuasan kepada Undang-Undang Cipta Kerja” dapat disalurkan melalui uji materi ke MK.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan bagaikan itu. Jadi kalau masih tersedia yang tidak puas dan menegasikan silakan diajukan uji materi ke MK, ” ujarnya setelah menyelenggarakan rapat terbatas secara virtual “tentang undang-undang Cipta kerja bersama barisan pemerintah dan para gubernur”, Jumat (09/10).

“Saya perlu tegaskan pula Peraturan Cipta Kerja ini memerlukan penuh sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan tampak PP dan Perpres yang bakal kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. ”

“Pemerintah menelungkupkan dan mengundang masukan dari kelompok dan masih terbuka usulan-usulan & masukan dari daerah-daerah, ” tambahnya.

Pemerintah: Tidak ada alasan berdemo teristimewa

Pekerja Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan tidak ada lagi alasan untuk melakukan demo UU Cipta Kerja.

“Tidak ada legitimasinya karena ada jalur hukum ke MK yang bisa diikuti, dan mereka bisa ikut pada perumusan rancangan peraturan pemerintah, anak dari UU itu, ” kata pendahuluan Dita.

Ia pun menegaskan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan sama saja all or nothing , tidak bisa begitu, tak fair karena UU ini tidak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi serupa sektor penting lain, ” katanya.

Buat itu, Dita menghimbau agar masyarakat berpartisipasi membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP), turunan dari UU Membuat Kerja, dibandingkan berdemo.

“Instruksi presiden membahas RPP jadi areannya sudah lain, bukan lagi bahas pasal dalam UU tapi pasal di RPP. Jangan ditarik mundur, mari lulus ke depan, kami menunggu serta bisa rapat penyusunan minggu tersebut, ” katanya.

Apa jalan tengahnya?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menjelaskan dekat tidak mungkin Jokowi mengeluarkan perppu pembatalan karena UU Cipta Kerja merupakan usulan dari pemerintah itu sendiri.

“Pertama, kalau dibatalkan oleh sebab itu wibawa kehormatan pemerintah dan DPR akan jatuh, kedua pembatalan akan menyebabkan hal-hal yang baik dalam Omnibus Law menjadi hilang sama sekali, ” katanya.

Untuk itu, Asep menawarkan jalan tengah, yaitu dikeluarkannya perppu penundaan pelaksanaan UU Membentuk Kerja.

“Keluar perppu penundaan, laksana satu tahun, untuk dilakukan review balik, didiskusikan lagi. Dan ada untungnya juga, pertama, pilkada takutnya terhambat karena khawatir akan diboikot umum kalau pemerintah terus bergeming tidak melakukan perubahan, ” kata Asep.

Kedua, lanjutnya, UU ini bisa dipersiapkan dan dipublikasikan kembali lebih matang dan menemukan jalan terbaik.

“Ketiga, waktu membuat aturan pelaksanannya juga lebih leluasa, bayangkan sekarang dalam waktu tiga bulan mesti dibuat PP dan Perpres, dalam tengah demo yang menguras tenaga dan pikiran pemerintah, kan tak realistis, ” katanya.

Related Post