Umrah Rp60 juta – bisakah Arab Saudi diyakinkan Nusantara longgarkan ‘persyaratan tak merembes akal’?

33 menit yang lalu

Sumber gambar, Reuters

Kementerian Agama menyoroti sejumlah kebijaksanaan Arab Saudi mengenai awal pendaftaran umrah mulai 9 Agustus 2021, yang dikenal asosiasi umrah dan haji sebagai “kurang masuk akal”.

Sejauh tersebut, Indonesia menjadi salah kepala negara berstatus ditangguhkan buat melakukan perjalanan langsung ke Arab Saudi di tengah angka kasus Covid-19 dan kematian yang masih agung.

Asosiasi penyelenggara umrah dan haji memperkirakan kecendekiaan Arab Saudi akan mengerek biaya umrah dua kali lipat, dan ini benar tergantung dari hasil lobi pemerintah Indonesia.

Baca juga:

Seperti apa syarat umrah dari Arab Saudi?

Sumber gambar, AFNAN Firdaus

Pemerintah Arab Saudi menerima seruan umrah bagi seluruh dunia mulai Senin, 9 Agustus 2021. Pemerintah mengatakan akan meningkatkan kapasitas umrah mematok 2 juta per kamar dari sebelumnya hanya 60. 000 kunjungan per bulan.

Dalam keterangan lain yang diterima Kementerian Agama, keyakinan calon jemaah umrah sembilan negara yaitu India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Lebanon, tercatat Indonesia harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba dalam Arab Saudi.

Selain itu, Arab Saudi cuma menerima jemaah yang sudah mendapat vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson& Johnson.

Bagi jemaah yang sudah memperoleh vaksin sebab China diwajibkan mendapat suntikan booster satu dosis sejak Pfizer, Moderna, AstraZeneca atau Johnson& Johnson.

Vaksin Sinovac yang paling menonjol yang didapat masyarakat Nusantara.

Apa yang diupayakan negeri Indonesia?

Sumber gambar, AFNAN Firdaus

Berdasarkan kebijakan umrah itu, pihak Kementerian Pegangan menyambangi Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, seolah-olah dilaporkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji serta Umrah, Nur Arifin.

“Kami bisa bertemu dengan Bungkus Kedubes, menyampaikan hal tersebut. Bahwa kondisi kita sedang terkena suspend , maka mohon biar bisa diakhiri suspend , ” kata pendahuluan Nur Arifin kepada BBC News Indonesia, Senin (09/08).

Indonesia masuk dalam daftar negara yang berstatus Suspend (penangguhan) dari pemerintah Arab Saudi sejak Februari 2021 lalu. Dengan demikian, Arab Saudi menutup penerbangan langsung dari Indonesia ke negaranya.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di instrumen pencari lain

Taat Nur Arifin, respon daripada pihak kedutaan besar Arab Saudi di Indonesia, kedudukan penangguhan itu “sangat berselirat dengan kondisi perkembangan Covid” di Indonesia.

Lalu, melanggar syarat vaksin, “Kami mengirimkan bahwa, saat ini WHO sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm diakui… Kalau diakui WHO, tentunya pemerintah Arab Saudi pula akan mengakui, ” sendat Nur Arifin.

Untuk tersebut, tim Kemenag mendorong pihak Arab Saudi mengakui vaksin asal China dengan melanjutkan “disiarkan dalam berita formal. Supaya dipedomani bersama. ”

Terkait dengan zaman karantina hingga 14 keadaan, disebut Nur Arifin jadi “kurang masuk akal”.

Sumber gambar, AFP

“Umrah satu minggu, tapi karantina 14 hari. Nanti sampai sana dikarantina lagi. Nanti sepulang ke Indonesia, dikarantina lagi 8 hari. Maka lebih banyak dikarantinanya, ” jelas Nur Arifin.

Di dalam 23 Agustus mendatang, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan menemui pemerintah Arab Saudi untuk melakukan lobi lanjutan.

“Pak Menteri awak sedang mau berangkat ke Saudi. Ini sedang anju, ” kata Nur Arifin.

Kementerian Agama melaporkan total calon jamaah umroh Indonesia yang tertunda keberangkatannya per 28 Februari 2020 mencapai 59. 757 orang.

Sementara itu, jumlah calon jamaah yang sudah membayar uang muka sebesar 41. 516 orang, serta jamaah yang telah menyabet tiket dan visa sebanyak 18. 752 orang.

Kenapa ketentuan ini menaikkan biaya umrah?

Sumber gambar, AFNAN Firdaus

Bendahara Umum Koalisi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi memperkirakan biaya umrah “kemungkinan akan sangat mahal” dengan skema sebab pemerintah Arab Saudi.

Hal ini berdasarkan ketentuan lamanya karantina, tes PCR, dan vaksin tambahan dengan dibebankan kepada calon jamaah umrah.

“Kalau kita kata harga, akan jadi perut kali lipat, bisa datang Rp54-60 juta per orang, untuk selama 30 hari menyelenggarakan ibadah umrah, ” kata Tauhid kepada BBC News Indonesia, Senin (09/08).

Sumber gambar, Kementerian Umrah & Haji Saudi

Tauhid juga memperkirakan dari dekat 60. 000 calon jamaah umrah, hanya 70% yang akan melanjutkan perjalanan ziarah itu sampai penangguhan balik dibuka.

“Tapi jika membatalkan itu banyak kasus. Travel itu sudah membayarkan ke airlines, dan hotel-hotel di Saudi Arabia, ” kata Tauhid.

Bagaimana pula, kata Tauhid, hal tersebut sangat tergantung dari diplomasi pemerintah Indonesia ke Arab Saudi.

“Kasian masyarakat kita yang sudah menggalang uangnya. Begitu lama, mau umrah. Kemudian jadi mahal, ” katanya.

Ia juga mencontohkan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia yang kasus Covid-nya masih luhur beberapa hari belakangan tersebut, tapi tidak masuk ke dalam daftar penangguhan pemerintah Arab Saudi. “Itu membangun (persoalan) diplomasi aja, ” tambah Tauhid.

Apa kata calon jamaah umrah?

Sumber gambar, Kementerian Umrah dan Haji Saudi

Iip Ropiah, 42 tahun, sudah mendaftar keberangkatan umrah sejak Januari 2020. Ia bubar berangkat pada Maret 2020, karena saat itu posisi pandemi dunia ditetapkan.

Mulia tahun kemudian, ibu 4 anak ini kembali mendapat tawaran pergi umrah.

“Waktu ditawarin itu diminta tambahan uang enam juta (rupiah), untuk macam-macam, ” introduksi Iip kepada BBC News Indonesia, Senin (09/08). Namun, tawaran tersebut ditolak.

Guru TK ini mengatakan, kartu umrah ini merupakan derma dari kantornya. Sehingga, buat memenuhi syarat yang ditentukan dengan penambahan waktu karantina yang berdampak pada penambahakan biaya “itu pasti keberatan”.

“Mungkin buat orangyang nafkah bisa saja, ibadah umrah itu istilahnya dambaan pada setiap kaum muslim. Kalau untuk saya, keberatan, saya nggak punya juga uangnya buat nambahinnya, ” tambah Iip.

Sejauh ini, Iip bertambah memilih menunggu pandemi mereda, untuk berangkat ke desa suci.

Sejauh mana lobi ini akan berhasil?

Sumber gambar, Kementerian Umrah dan Haji Saudi

Peneliti umrah dan haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ahmad Fauzan mengatakan, selama ini pemerintah kerap mengikuti kebijakan-kebijakan dari Arab Saudi.

“Jadi sebenarnya dari masa morat-marit, pemerintah kita selalu mengikuti kebijakan yang ada di Arab Saudi, ” katanya.

Mengenai berhasil atau tidak, ini sangat tergantung sebab usaha pemerintah untuk menetapkan pihak Arab Saudi.

Selain itu, kata Fauzan, bila diplomasi ini tak menyentuh titik temu, maka negeri perlu memikirkan cara buat menekan pengeluaran calon jamaah haji umrah.

“Coba dicari di mana sumber dengan tidak terlalu digunakan, laksana pendidikan, yang saat itu sedang online. Itu mampu dijadikan biaya tambahan untuk para jamaah, ” katanya.

Related Post