Transgender: Menanti vaksin untuk masyarakat marginal – ‘Saya ngerasa tidak diperhatikan pemerintah’

3 jam yang lalu

Sumber gambar, Getty Images

Komunitas transpuan di berbagai daerah menanti rangkulan pemerintah setempat untuk mendapatkan vaksin. Banyak sejak mereka yang tak mempunyai kartu identitas, sementara negeri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis masukan penerima vaksin. Perlu penghampiran berbeda untuk kelompok marginal, kata ahli epidemiologi.

“Saya merasa tidak diperhatikan pemerintah. Tidak pernah ada arahan ke kelompok LGBT soal vaksin. Padahal aku pengen banget divaksin biar merasa aman, ” sejenis curahan hati Elsa Fadia, seorang transpuan yang tahun ini berusia 51 tahun.

Elsa tinggal di Depok, Jawa Barat. Sehari-hari dia bekerja sebagai perias pengantin. Tapi karena pandemi Covid-19, panggilan untuk mendandani mempelai nihil.

“Terakhir saya merias pengantin awal tahun 2020. Untungnya saya sudah selesai merias, soalnya diserbu Satpol PP. Tersebut makanan habis dilemparin yang punya hajatan, marah. Soalnya dia sudah minta persetujuan ke RT/RW.

“Di Depok ketat banget aturan hajatan, ” ujarnya kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Menyuarakan juga:

Untuk merias, Elsa bisa mengantongi paling banyak Rp6 juta sebulan, tapi kini ia menetap hidup dengan membuka salon kecil-kecilan. Penghasilannya jadi tidak menentu, tergantung jumlah konsumen yang datang.

Tersebut mengapa ia sangat berniat pada program vaksinasi Covid-19 gratis yang disokong negeri.

Setidaknya kalau sudah divaksin, katanya, dia merasa tenteram untuk bekerja lagi jika ada panggilan merias.

Pengen banget divaksin, biar tenang. Apalagi saya ada penyakit sakit. Tapi kita nggak ada pemberitahuan dari pemda, di mana dan kapan sanggup giliran vaksin. ”

Tak cuma Elsa yang berniat. Hampir 60-an transpuan di Depok juga kerap bertanya-tanya, apakah mereka bakal menerima vaksin atau tidak?

Banyak transpuan di Depok tidak punya kartu identitas kependudukan (KTP). Sementara, untuk mendapatkan vaksin Covid-19, pemerintah bertaut pada data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Kalau teristimewa kumpul-kumpul main voli, di curhat… ‘Bagaimana ya kita nggak pernah ada konseling vaksin’, ” kata Elsa menceritakan keresahan kawan-kawannya.

“Jadi serba salah, kita nggak divaksin, nggak bisa ke mana-mana. ”

Sumber gambar, Getty Images

‘Kalau datang ke tempat vaksinasi mandiri masih ada yang menstigma’

Kelompok transpuan di Semarang, Jawa Tengah, selalu merasa dianaktirikan pemerintah.

Ketua Persatuan Waria Semarang (Perwaris), Silvy Mutiari, berkisah, dari 110 anggota yang terdaftar di organisasinya terakhir 11 transpuan lansia dengan telah tuntas divaksinasi. Tatkala jumlah transpuan lansia dalam situ ada 27 orang.

Baca selalu:

Adapun sisanya, transpuan usia produktif, satu pun belum ada yang divaksin.

Kendalanya serupa, penuh yang tak punya KTP dan tak ada keterangan lebih lanjut dari pemda kapan divaksinasi.

“Makanya saya lagi cari orang Pemda Semarang yang bisa membantu untuk vaksin teman-teman waria, ” imbuh Silvy sedikit mengeluh.

“Kalau begini, kita merasa terlupakan. Dulu sebelum Covid-19 program HIV/AIDS lancar di masyarakat waria. Kok untuk vaksin tidak begitu?

“Soalnya kalau kita sendiri ke wadah vaksinasi mandiri, kadang beberapa orang masih menstigma. Itu kan membuat antusiasme teman-teman waria jadi hilang. ”

Sumber gambar, Sanggar Seroja

Transpuan berusia 40 tahun dengan berprofesi sebagai perias mempelai ini sangat berharap pemda memperhatikan mereka. Sebab selama pandemi, mereka masih main dan beberapa khawatir tertular virus corona.

“Yang waria usia produktif membangun mobilitasnya tinggi, sering bertemu laki-laki karena open BO [prostitusi]. Itu membentuk lebih rentan tertular. Jika lansia kebanyakan sudah di rumah. ”

Epidemiolog: Pemerintah Indonesia harus permudah kondisi

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, Dicky Budiman, mengatakan minimnya kelompok marginal seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang ikut serta di dalam program vaksinasi Covid-19, “sudah pasti berdampak pada capaian vaksin yang ditargetkan pemerintah untuk meraih kekebalan kawanan [ herd immunity ]”.

Apalagi jumlah mereka dalam Indonesia cukup banyak, yakni sekitar dua sampai 3 juta orang.

“Katakanlah dari 3 juta, 20% masuk kategori lansia & komorbid. Itu kan artinya cukup berkontribusi dalam kalender vaksinasi. Tidak boleh terkatung-katung oleh pemerintah, ” ungkap Dicky Budiman saat dihubungi BBC News Indonesia.

“Data epidemiolog juga membuktikan usia 50 tahun ke atas ini sangat dianjurkan vaksinasi karena kondisinya riskan, berkontribusi pada kesakitan dan kematian. ”

Sumber gambar, Getty Images

Pemerintah Nusantara, menurut Dicky, harus memperingan syarat administrasi bagi kaum marginal. Caranya, mengganti kondisi KTP dengan data jati berisi nama, tempat status, dan usia.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah menggaet “kader khusus” yang berbeda dengan petugas puskesmas.

“Ada kader penjangkau. Karena ada beberapa klan tidak bisa diraih negeri dalam mekanisme formal, ” kata Dicky.

“Seperti kalender HIV/AIDS kan tidak memakai orang puskesmas. Kalau aparat puskesmas, mereka berpatokan pada kartu identitas. ”

Barang apa kata pemerintah?

Juru bicara vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, berkata penggunaan NIK sebagai syarat vaksinasi tidak bisa ditawar lagi. Maksudnya supaya “tidak ada pemakaian dobel”, mengingat jumlah vaksin yang ada saat itu terbatas.

Itu sebabnya dia menyarankan kelompok LGBT agar segera mengurus KTP.

Sumber gambar, BBC Indonesia

“Saya rasa semua penduduk Indonesia punya NIK. Terlepas dari status gendernya apa, dan itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Jadi kalau ada yang belum punya KTP, silakan diurus di kantor dukcapil, ” ujar Nadia kepada BBC News Indonesia.

Petunjuk berkali-kali Nadia agar segera membuat kartu identitas, tidak lepas dari program vaksinasi tahap tiga yang dimulai bulan Juni dengan sasaran 140 juta masyarakat rentan semisal warga miskin pada lingkungan padat dan kumuh, orang dengan gangguan kejiwaan, dan penyandang disabilitas.

Tapi bagaimana dengan transpuan? Nadia menjelaskan, mereka masuk dalam kategori masyarakat rentan.

“Waria sama dengan kelompok lainnya, tidak ada yang beda, ” katanya menegaskan. “Dari segi kesehatan semua karakter diterima untuk mendapatkan kanal kesehatan. ”

Menurut Lembaga Waria Indonesia, sekitar 50%-60% transpuan lansia tidak memiliki KTP. Banyaknya transpuan tidak memiliki kartu identitas sebab mayoritas dari mereka mengambil pergi dari rumah atau diusir keluarga yang menegasikan keberadaan mereka ketika piawai mereka masih sangat muda.

Related Post

Virus corona di Brasil: Kunjungan keluarga yang berakhir dengan tragedi di tengah pandemi, 'Saya kehilangan suami dan ayah dalam dua hari'

Virus corona di Brasil: Kunjungan keluarga yang berakhir dengan tragedi di tengah pandemi, ‘Saya kehilangan suami dan ayah dalam dua hari’Virus corona di Brasil: Kunjungan keluarga yang berakhir dengan tragedi di tengah pandemi, ‘Saya kehilangan suami dan ayah dalam dua hari’

Hidup Márcia Cristina dos Santos, seorang mantan perawat, berubah tanggal 12 Maret sesudah kunjungan dari orang tuanya. Orang tua Márcia, Adalgiza Gonçalves, 80 tahun, dan Benedito dos Santos, 84