TPNPB-OPM tolak klaim Benny Wenda perkara pemerintah sementara Papua Barat, negeri fokus percepat pembangunan

TPNPB-OPM tolak klaim Benny Wenda perkara pemerintah sementara Papua Barat, negeri fokus percepat pembangunan post thumbnail image
  • Ayomi Amindoni
  • BBC News Indonesia

Pendukung kemerdekaan Papua berunjuk rasa pada Selasa (01/12), bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Deklarasi pemerintahan tatkala Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat kepala oleh Gerakan Pembebasan, ULMWP dianggap ‘tidak memiliki legimitasi’ oleh klan bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Kendati begitu, keduanya menentang otonomi khusus kedua yang diklaim negeri Indonesia akan mempercepat pembangunan Papua.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TNPBP-OPM) – sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia – tak mengakui klaim ketua Persatuan Kegiatan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua awut-awutan ULMWP) Benny Wenda sebagai pemimpin sementara Papua Barat.

Langkah Benny Wenda dianggap justru “tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk langgas secara penuh” dari Indonesia.

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai kepala sementara Papua Barat pada Selasa (01/12), bertepatan dengan momen dengan diyakini sejumlah kalangan sebagai keadaan kemerdekaan Papua.

Dia menegaskan pihaknya “tak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta” serta “mulai menerapkan konstitusi dan meminta tanah kedaulatan” Papua Barat.

Tetapi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sungguh Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

Sementara Biro Staf Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai “jalan tengah” penyelesaian urusan Papua.

Akan tetapi, kelanjutan independensi khusus yang sudah berlangsung selama dua dekade itu ditentang sebab gerakan pro-kemerdekaan dan sejumlah warga Papua.

Mahasiswa Papua memperlihatkan poster menolak otonomi khusus saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar AS di Jakarta, pada 15 Agustus 2020.

Sudah saatnya negara Indonesia pergi

ULMWP, gerakan prokemerdekaan Papua yang mengkoordinir langkah-langkah politik di luar daerah, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, yang bertujuan untuk memobilisasi kaum Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.

Ketua ULMWP Benny Wenda menyebut pembentukan pemerintahan sementara tersebut adalah “satu-satunya jalan menuju kebebasan”.

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak hendak lagi tunduk pada aturan tentara ilegal Jakarta. Mulai hari itu, 1 Desember 2020, kami tiba menerapkan konstitusi kami sendiri serta mengklaim kembali tanah kedaulatan kami, ” ujar Benny Wenda dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.

Benny Wenda

Benny Wenda, dengan dalam pengasingan di Inggris, mau berperan sebagai presiden pemerintahan tatkala Papua Barat. Sementara kabinet mau diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

“Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi, ” kasar Benny Wenda, seraya menegaskan pihaknya menolak perpanjangan otonomi khusus di Papua.

ULMWP mengklaim pemerintahan sementara tersebut didukung oleh semua kelompok pro-kemerdekaan yang mewakili mayoritas rakyat.

Bakal tetapi, sayap militer organisasi Papua merdeka, TPNPB-OPM, menolak klaim Benny Wenda atas pemerintahan sementara Papua Barat.

1 Desember diperingati sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua

Usul tidak percaya kepada Benny Wenda

“TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negeri asing yang tidak mempunyai pengesahan mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari daerah hukum revolusi, ” ujar spesialis bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“TPNPB-OPM juga tidak bisa akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris serta menurut hukum international bahwa masyarakat negara asing tidak bisa menjadi presiden republik Papua Barat, ” tegasnya.

Ia justru beranggapan klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan warga Papua untuk merdeka penuh dari apa yang disebutnya sebagai “pemerintah kolonial Indonesia”. Jadi,, pihaknya mengumumkan mosi tidak membenarkan kepada Benny Wenda.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom

“Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua, ” ujar Sebby, seraya menambahkan “hal ini pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua. ”

Ketika dikonfrontir terkait perlawanan TPNPB-OPM atas klaim Benny Wenda, ULMWP enggan berkomentar.

Tidak mendapat dukungan penuh

Pengkaji Tim Kajian Papua pada Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi menjelaskan bahwa pemerintahan tengah Papua Barat ini merupakan gerakan ULMWP di luar negeri, tetapi dia memandang itu tak mau berdampak banyak dengan apa yang terjadi di Papua.

“Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh serupa di Papua, tidak mendapat sokongan penuh. Apalagi gerakan bersenjata seperti OPM jelas tidak mendukung kehadiran gerakan ini. ”

“Ini juga tak akan berdampak besar pernyataannya Benny Wenda terkait dengan dia mendeklarasikan diri sebagai presiden, ” ujar Rosita.

Demo Papua

Lebih jauh Rosita menegaskan bahwa kendati banyak sistem di Papua yang sama-sama menanggung kemerdekaan Papua, namun memiliki tiang yang berbeda-beda.

“Banyak sekali faksi-faksi, organisasi-organsiasi pro-merdeka. Itu juga dengan kemudian belum tentu sejalan secara apa yang dilakukan oleh Benny Wenda, ” cetusnya.

OPM meminta sebagai kelompok pro-kemerdakaan Papua tertua, yang didirikan pada 1965 untuk memisahkan diri dari Indonesia yang menguasai Papua sejak 1963.

Tengah itu, ULMWP dibentuk pada 2014 untuk menyatukan tiga gerakan pro-kemerdekaan Papua, yakni Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat melalui Keterangan Saralana.

Benny Wenda

Apa sikap pemerintah Indonesia?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan modus ULMWP untuk membentuk pemerintahan tatkala.

Sementara, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Kedeputian V bidang Kebijakan, Hukum dan Pertahanan Keamanan, & HAM, Laus Deo Calvin Rumayom, menegaskan bahwa otonomi khusus (otsus) sebagai ‘jalan tengah’ penyelesaian masalah Papua.

“Kami di KSP fokus di dalam persoalan pembangunan yang mandek, ” kata Laus.

“Isu utama pada Papua adalah isu pembangunan serta bagaimana kita bisa melakukan percepatan sehingga kita keluar dari ketertinggalan yang selama ini dikeluhkan sebab sejumlah masyarakat kita di Papua dan Papua Barat, terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan yang ada pada otsus, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, ” jelas Laus kemudian.

Presiden Jokowi di Papua

Lebih lanjut, Laus menjelaskan selama dua puluh tahun penerapan otsus sejak 2001 redup “masih ada banyak kekurangan dengan dibenahi” dengan “pendekatan antropologis dan kesejahteraan”.

“Tentu otsus harus dievaluasi sejak sisi keuangan dan kewenangan, yang belum secara maksimal terakomodir di dalam undang-undang Otsus. Perbaikan itu bakal dilakukan secara bertahap, ” cakap dia.

Sejak tahun 2002 had 2020 ini, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya menyentuh sekitar Rp94 triliun.

Tiap tahunnya, sedekah yang diperoleh kedua provinsi tersebut pun meningkat. Pada 2021, pemerintah menganggarkan Rp7, 8 triliun untuk dua provinsi itu, meningkat 3, 3% dari tahun 2020.

papua

Pasalnya, sebutan Timotius, banyak hal yang diatur dalam otsus yang hingga zaman ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah mengenai pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Bukti dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, hingga Komisi Hukum Ad Hoc.

Akan tetapi, gelombang penolakan otsus maka kini masih terjadi.

Meski bertentangan pandangan terkait pemerintahan sementara Papua Barat, kedua organisasi pro-kemerdekaan Papua, ULMWP dan TPNPB-OPM sepakat mendatangi otsus.

“Kami menolak perpanjangan ‘Otonomi Khusus’ dari Jakarta bersama dengan para-para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 pola yang mendukung petisi massa menyalahi pembaruannya, ” ujar ketua ULMWP Benny Wenda dalam keterangan terekam.

Sementara juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menegaskan ada atau tidak ada otonomi khusus, “tidak ada pengaruh sama sekali pada perjuangan” menetapkan kemerdekaan Papua.

“Itu kan program pemerintah Indonesia, tidak ada pengaruh setara sekali, ” kata dia.

“Itu Indonesia yang kasih, itu gula-gula elok, ” cetusnya.

Sementara, pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy memperhitungkan apapun kebijakan dan langkah kebijakan yang dilakukan terkait Papua, sepatutnya “membawa dampak yang positif bagi pemenuhan hak asasi rakyat Papua”

“Karena mereka selalu menjadi korban sejak kepentingan dua kelompok ini, gerombolan pemerintah Indonesia dan kelompok perlawanan, termasuk yang diwadahi oleh ULMWP itu sendiri, ” ujarnya.

Related Post