THR, polemik di masa pandemi virus corona: ‘Hilangnya keterangan Lebaran’ bagi pekerja dan ‘sulitnya bertahan hidup’ untuk pengusaha

  • Baginda Eben Lumbanrao
  • BBC News Indonesia

6 jam dengan lalu

unjuk rasa pekerja

Sumber gambar, Antara

Metode pemberian Tunjangan Hari Besar (THR) kembali menimbulkan polemik di tahun kedua pandemi virus corona.

Seorang pekerja menyebut, Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan – serupa dengan tahun sebelumnya – kehilangan maknanya jika THR kembali dicicil, diberikan sebagian atau tidak dibayarkan sedikit pun.

“Sudah tidak bisa pegangan, kami juga tidak bakal bisa memberikan uang ke keluarga kami di daerah. Makna Lebaran menjadi tidak ada lagi bagi ana, ” kata JP, seorang pekerja perusahaan garmen gembung di Tangerang, Banten, Senin (12/04) yang THR-nya tarikh 2020 dicicil tujuh kali.

Berdasarkan laporan sebab Serikat Pekerja Nasional (SPN) setidaknya terdapat 13 kongsi – mencakup lebih daripada 1. 400 pekerja- yang belum melunasi THR 2020 hingga sekarang.

Sementara berdasarkan pesan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI), jumlah perusahaan yang belum melunasi THR 2020 lebih besar, yaitu kira-kira 54 perusahan. Sedangkan masukan Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 103 perusahaan yang belum mengakhiri kewajiban THR tahun morat-marit.

Kekhawatiran JP tumbuh akibat “ketidakjelasan” keputusan pemerintah yaitu Menteri Ketenagakerjaan, dengan masih membuka ruang dilakukannya perundingan bipartit antar kongsi dan pekerjannya dalam mas THR, kata KSPI.

Pada sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Ikatan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyambut baik keputusan itu karena tidak semua kongsi mampu memberikan THR pada pekerjanya sehingga pintu musyawarah dibutuhkan.

Hilangnya makna Idul Fitri

Pengunjuk rasa mengenakan masker bertuliskan 'buruh bukan budak' di depan gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (07/10/20).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/AJI STYAWAN

JP, seorang pekerja garmen perusahaan gede di Tangerang, Banten, kacau pengalaman sedih Lebaran tarikh lalu akan terulang kembali.

“Tahun 2020, beta tidak bisa menikmati indahnya Idul Fitri karena dilarang mudik dan ditambah lagi tidak bisa memenuhi kebutuhan hari raya, bahkan tidak bisa mengirimkan uang ke orang tua sebagai tanda cinta akibat THR dengan dicicil dan saya kacau itu akan terulang balik, ” kata JP kepada BBC News Indonesia.

JP bercerita, ia dan sekitar 700 pekerja dalam perusahaannya diputus secara sepihak oleh perusahaan untuk menerima cicilan pembayaran THR tarikh 2020 selama tujuh kali hingga Desember 2020 secara besaran sekitar Rp500 ribu per bulan.

Kepedihan JP kembali muncul karena pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang perundingan antara perusahaan dan pekerja bila THR tidak bisa dibayarkan.

Apalagi, hingga kini, sirih JP, pembahasan mengenai THR antara perusahaan dan pekerja belum juga dilakukan.

“Kami melihat keputusan ini kaya melepaskan kepala ular akan tetapi dipegang ekornya. Artinya, memutuskan THR wajib dibayar, akan tetapi dibuka peluang perundingan buat kemungkinan itu dicicil, ” kata JP.

Padahal menurut JP, dari tarikh lalu hingga sekarang, produksi garmen perusahaan tempat ia bekerja berjalan dengan umum, bahkan ada rekrutmen pekerja kontrak.

“Namun kelanjutan ruang abu-abu keputusan pemerintah ini, perusahaannya lebih menjemput opsi pembayaran bertahap, serta jika dibawa ke jalan hukum juga hasilnya hampa, ” katanya.

‘Jangankan yang merugi, perusahaan bugar saja minta keringanan’

Ilustrasi uang pecahan yang biasanya dibagikan saat Hari Raya Idul Fitri ke sanak saudara.

Sumber gambar, AFP / GETTY

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI Ramidi menyebut, dampak dibanding keputusan pemerintah terkait THR 2021 akan menyebabkan banyak perusahaan memilih jalur rapat bipartit dalam menyelesaikan kesibukan THR.

“Karena perusahaan akan mengambil sesuatu yang memiliki peluang untuk mengurangi cost . Jangankan perusahaan yang merugi, perusahaan yang sehat pula akan minta keringanan cicilan THR dengan alasan Covid-19, ” kata Ramidi.

Berdasarkan catatan Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia, terdapat kira-kira 54 perusahaan yang mematok kini belum menyelesaikan pemberian THR 2020.

Tengah menurut laporan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) setidaknya terdapat 13 perusahaan – mencakup lebih dari 1. 400 pekerja- yang belum melunasi THR 2020 maka sekarang.

“Perusahaan yang belum membayar THR secara lunas ada di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat sebab perusahaan kecil hingga gede. Bahkan ada satu kongsi besar yang THR-nya cuma Rp250 ribu. Perusahaan-perusahan itu memproduksi barang branded , diekspor & nilai jual mahal, ” kata Ramidi.

‘Permainan nakal’ yang dilakukan perusahan tersebut seperti yang dicontohkan oleh Riden Hatam Teragung dari Federasi Serikat Praktisi Metal Indonesia (FSPMI).

“Ada perusahaan di Sukabumi yang bilang tidak bisa bayar THR, padahal produksi berjalan terus. Lalu, diminta laporan keuangannya tidak suka. Lalu kemudian karyawannya macet kerja dan unjuk menemui. Ujungnya, THR dibayar sebab perusahaan sanggup.

Ketidakjelasan aturan pemerintah ini digunakan perusahaan nakal untuk mempermainkan THR dan menciptakan kontroversi di lapangan antara kongsi dan pekerja, ” katanya.

Untuk itu Riden meminta, pemerintah mencabut tempat bipartit dalam pemberian THR.

Kesulitan bertahan hidup’

Pelanggan duduk berjarak saat menunggu makanan pesanannya di sebuah restoran cepat saji di Surabaya, Jawa Timur, Senin (06/04/20).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/ZABUR KARURU

Perundingan bipartit jarang pengusaha dan pekerjanya benar dibutuhkan karena hingga kini masih ada perusahaan dengan kesulitan untuk ‘bertahan hidup’ akibat pandemi virus corona, kata Ketua Komite Advokasi Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto.

“Permasalahan langgeng masalah klasik, cash flow saja. Jadi masih ada perusahaan yang masih terdampak secara signifikan dari Covid-19, dan kesulitan untuk menetap hidup, tapi banyak serupa perusahaan yang sudah mulai berangsur normal aktivitasnya.

“Sehingga kalau kita bandingkan 2020 dengan 2021 maka dengan tidak mampu lebih kecil, tapi kan masih tersedia. Yang masih ada itu yang harus diberikan tempat sebagai contoh misalnya daerah perhotelan, pariwisata, dan pemindahan penumpang, ” ujar Darwoto.

Untuk itu, taat Darwoto, diperlukannya mekanisme & pedoman bagi perusahaan dengan terus terhimpit akibat pandemi, yaitu dilakukannya diskusi secara bipartit.

Darwoto membaca, dalam diskusi tripartit nasional pekan lalu disepakati bahwa pembayaran THR bagi perusahaan yang tidak mampu paling lambat Desember 2021.

Serangan ke sektor hotel dan restoran

Pengunjung menyantap hidangan di antara meja yang diberi tanda silang di salah satu restoran di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Kamis (09/04/20).

Sumber gambar, KURUN FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

Pengusaha restoran yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sudradjat menyebut pandemi virus corona masih menyampaikan dampak dominan bagi industri pariwisata seperti perhotelan, restoran, hingga destinasi pariwisata.

“Sekarang orang-orang banyak dengan mengurangi makan di mall, menginap di hotel, lari wisata. Kami sendiri yang punya restoran minus tetap pendapatannya karena omset mungil, sementara kalau ditutup sayang karyawannya, ” Kata Sudradjat.

“Sekarang kami dihadapkan dengan THR, memang perlu ada perundingan untuk jalan tengahnya, jadi ada saling pertimbangan, saling mengisi satu pas lain melalui ruang rapat ini, ” tambah Sudradjat.

Seorang karyawan tempat wisata di pantai Sanur, Bali, menunggu tamu.

Sumber gambar, EPA

Namun Sudradjat mengingatkan biar ruang bipartit ini tak diselewengkan karena pemberian THR kepada pekerja memiliki posisi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kalau yang mampu saya harapkan tukar, dan yang tidak mampu, hanya separuh, musyawarah seia lah. Meskipun ketentuan kudu dilakukan tapi kalau duitnya tidak ada bagaimana? sedia dipailitkan, jual dulu pertama bagi THR kan metode juga panjang, ” perkataan Sudradjat.

Perusahaan wajib bayar THR secara lengkap dan tepat waktu

Menaker Ida menerbitkan Surat Edaran THR Keagamaan 2021 yang wajib dibayar penuh dan tepat waktu.

Sumber gambar, Kementerian Ketenagakerjaan

Gajah Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Cetakan M/6/HK. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Awam Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang menetapkan bahwa THR Lebaran tahun ini harus dibayarkan secara penuh dan pas waktu.

“Pemerintah telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dukungan ke pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 agar perekonomian masyarakat bergerak. Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara lengkap dan tepat waktu pada para pekerja atau pekerja, ” kata Ida pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4).

Menaker Ida meminta perusahaan supaya waktu pembayaran THR Keyakinan dilakukan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sementara untuk perusahaan yang masih terdampak Covid-19 sehingga tidak siap memberikan THR, Ida mewajibakan dilakukan dialog secara menyenangkan antara pengusaha dan praktisi untuk mencapai kesepakatan dengan dibuat secara tertulis melanda waktu pembayaran THR.

“Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh supaya melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan kesibukan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat, ” katanya.

Menaker Ida juga menodong kepada perusahaan agar sanggup membuktikan ketidakmampuan untuk menunaikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 103 perusahaan dengan belum menyelesaikan kewajiban THR tahun 2020 lalu dibanding total 410 laporan pengaduaan.

Related Post