Thailand umumkan dekrit darurat, ‘melarang kelompok, media dibatasi’ menyusul protes ‘hadang’ kendaraan raja

Thailand umumkan dekrit darurat, ‘melarang kelompok, media dibatasi’ menyusul protes ‘hadang’ kendaraan raja post thumbnail image

Negeri Thailand mengumumkan dekrit darurat untuk menanggapi serangkaian protes yang berlangsung di Bangkok, termasuk dengan melarang kerumunan orang dan pembatasan jalan.

Sebuah pengumuman yang dibacakan sebab polisi dalam siaran televisi membuktikan “banyak kelompok-kelompok orang telah mengundang, menghasut dan melakukan pertemuan dalam tempat-tempat umum yang melanggar patokan di Bangkok”.

Dikatakan langkah-langkah istimewa diperlukan untuk “menjaga perdamaian & ketertiban”.

Para pengunjuk rasa telah menyerukan pembatasan kekuasaan raja serta pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Untuk memutar video tersebut, aktifkan JavaScript atau coba dalam mesin pencari lain

Pengumuman yang ditayangkan di televisi pemerintah itu mengutarakan pengunjuk rasa telah “memicu kegemparan dan keresahan publik”.

Pengumuman itu menyuarakan bahwa pengunjuk rasa yang menghalangi iring-iringan kerajaan pada hari Rabu sebagai alasan keputusan tersebut.

Para-para pengunjuk rasa, yang didorong tertinggal oleh jajaran polisi, memberikan segan tiga jari yang telah menjelma simbol gerakan protes saat istri raja berada di dalam kendaraan dengan menelusuri Bangkok.

Keputusan darurat itu mulai berlaku pada pukul 04: 00 waktu setempat pada hari Kamis (15/10).

Selain membatasi perkumpulan hingga suntuk empat orang, keputusan tersebut menetapkan media.

Yaitu, melarang “publikasi berita, media lain, dan informasi elektronik yang berisi pesan yang dapat melahirkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan bahan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang bakal memengaruhi keamanan atau perdamaian nasional dan ketertiban “.

Keputusan itu pula memungkinkan pihak berwenang untuk mendiamkan orang-orang memasuki “daerah mana pun yang mereka tunjuk”, menurut petunjuk kantor berita Reuters.

Gerakan protes yang dipimpin oleh mahasiswa, yang dimulai pada Juli dan terus tumbuh, telah menjadi tantangan terbesar di dalam beberapa tahun terakhir bagi penguasa Thailand.

Serangkaian protes selama simpulan pekan di ibu kota ialah beberapa yang terbesar dalam kurang tahun, dengan ribuan menentang pihak berwenang untuk berkumpul dan menuntut perubahan.

Pihak berwenang mengatakan 18. 000 orang bergabung dalam demonstrasi hari Sabtu, meskipun yang lain menganjurkan angka yang lebih tinggi. Penuh yang tetap melanjutkan protes tenggat Minggu.

Seruan para pengunjuk rasa buat reformasi kerajaan sangat sensitif di Thailand, di mana kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan balasan penjara yang lama.

Apa kejadian terbaru di Bangkok?

Polisi anti huru hara Thailand memburbarkan pengunjuk mengecap yang berkumpul di luar dewan perdana menteri tak lama sesudah keputusan darurat berlaku pada Kamis pagi.

Sejumlah pengunjuk rasa mencoba melayani, menggunakan barikade buatan, tetapi mereka didorong mundur, seperti yang dilaporkan kantor berita Reuters.

Ratusan polisi tampak di jalanan-jalanan setelah pengunjuk menikmati dibubarkan.

Beberapa pengacara Thailand yang menempatkan perhatian terhadap isu hak pokok manusia mengatakan tiga pemimpin protes telah ditangkap. Polisi belum menghakimi klaim ini.

Mengapa ada protes?

Thailand mempunyai sejarah panjang soal kerusuhan kebijakan dan protes, tetapi sebuah gelombang baru dimulai pada Februari sesudah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang masih baru terbentuk buat dibubarkan.

Future Forward Party (Partai Maju Masa Depan) telah terbukti sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula & memperoleh bagian terbesar ketiga sebab kursi parlemen dalam pemilihan Maret 2019, yang dimenangkan oleh kepemimpinan militer yang sedang menjabat.

Protes dihidupkan kembali dalam bulan Juni ketika aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang dalam Kamboja, tempat dia berada pada pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui & pengunjuk rasa menuduh pemerintah Thailand mengatur penculikannya – sesuatu yang telah dibantah oleh polisi & pemerintah. Sejak Juli protes yang dipimpin mahasiswa secara rutin terjadi.

Para pengunjuk rasa menuntut agar negeri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth, mantan panglima angkatan tanah yang merebut kekuasaan dalam kudeta, dibubarkan; untuk konstitusi akan ditulis ulang; untuk pihak berwenang mundur melecehkan para kritikus.

Apa yang terjadi jelang dekrit?

Sebelumnya, pengunjuk menemui prodemokrasi di Thailand berhadap-hadapan dengan iring-iringan kendaraan yang membawa Maha Vajiralongkorn dan permaisuri Ratu Suthida ketika rombongan melewati pawai umum di ibu kota Thailand, Bangkok pada Rabu (14/10).

Namun massa jadi dipukul mundur oleh barisan kepolisian dan tidak sampai menghentikan iring-iringan itu. Ketika raja lewat, itu mengangkat salam tiga jari dengan telah menjadi simbol gerakan penolakan.

Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Gajah Prayuth Chan-ocha dan menuntut pemisahan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Protes keadaan ini digelar bersamaan dengan anjangsana raja ke sebuah upacara Buddha di Ratchadamnoen Avenue, tempat demonstrasi digelar.

Biasanya ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman serta telah kembali dari negara tersebut.

Raja tampak duduk di mobil bersama permaisuri Ratu Suthida.

Mobil itu melewati kawula yang meneriakkan yel-yel dan mengangkat salam tiga jari. Salam itu diyakini terinspirasi oleh film-film Hunger Games, yang menggunakan salam itu sebagai simbol persatuan dan perlawanan.

Pengunjuk rasa sebelumnya berjanji tak akan memblokir iring-iringan yang membawa raja dan mereka terbukti menetapi janji itu.

Penolakan tandingan dari kelompok baju kuning

Kawanan pendukung raja juga menggelar demonstrasi tandingan untuk menunjukkan dukungan kepada monarki.

Mengenakan baju kuning, warna yang digunakan kerajaan, mereka melangsungkan unjuk rasa di kawasan dengan sama dengan kelompok prodemokrasi, walau berada di titik berbeda.

Ke-2 kelompok dipisahkan oleh barisan polisi.

Beberapa pemrotes berbaju kuning terekam menyerang pengunjuk mengecap prodemokrasi. Menurut sejumlah saksi lengah, pemerintah menyamarkan polisi sebagai pengunjuk rasa pendukung raja.

“Kami ingin membuktikan bahwa kami mencintai raja, ” kata Sirilak Kasemsawat kepada kantor berita AFP. Ia menuduh aliran prodemokrasi hendak “menggulingkan” monarki, tuduhan yang selalu ditepis oleh gabungan prodemokrasi.

“Kami tidak meminta mereka dilengserkan, dilupakan atau tidak dihormati, ” kata Dear Thatcha, seorang pengikut unjuk rasa dari kelompok prodemokrasi.

“Kami meminta mereka berubah bersama kami. Negara kita perlu menyesuaikan muncul dengan banya hal, dan monarki adalah salah satu isu yang juga perlu disesuaikan, ” tambahnya.

Pekik reformasi di tubuh kerajaan merupakan isu sangat sensitif di Thailand, dan mereka yang mengkritik monarki dapat dihukum penjara yang periode.

Selama beberapa bulan terakhir, protes digelar untuk menyerukan pengunduran diri Pertama Menteri Prayuth Chan-ocha yang menjemput alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu tahun berantakan meskipun hasilnya disengketakan.

Sebagian awak juga mendesak reformasi monarki, meskipun seruan tersebut dapat diperkarakan berdasarkan undang-undang pencemaran nama baik negeri yang ketat di Thailand.

Related Post

Setahun Covid-19 di Indonesia: ‘Tingkat kesulitan semakin berat’, ancaman ’20. 000 kasus per hari’, hingga capaian vaksinasi ‘lambat’Setahun Covid-19 di Indonesia: ‘Tingkat kesulitan semakin berat’, ancaman ’20. 000 kasus per hari’, hingga capaian vaksinasi ‘lambat’

3 jam yg lalu ANTARA FOTO Setahun setelah kasus pertama Covid-19 terdeteksi, Indonesia masih menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus pathogen corona hingga mencapai twenty. 000 per hari, berdasarkan ahli pemodelan