Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: ‘ke mana posisi kehumasan? ‘

Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: ‘ke mana posisi kehumasan? ‘ post thumbnail image

influencer

Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menjumpai penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para-para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, berangkat marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Dari penelusuran ICW yang menunjuk pada situs Layanan Pengadaan Dengan Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua institusi hukum, hampir semuanya menggunakan uluran tangan influencer atau pemengaruh.

Salah satu model lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Arahan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Atas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. “Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

Pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan simpanan Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya lawatan turis imbas virus corona.

Egi memerhatikan sejumlah nama influencer yang tercantum dalam LPSE, sesuai Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran dengan ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak mengambil artis atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib & jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi pada diskusi online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek langsung di Layanan Pengadaan Dengan Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cari kata pokok influencer pasti keluar semua. ”

gritte

Lembaga lain yang juga memakai jasa influencer sejak temuan ICW yakni Kementerian Turisme untuk kegiatan publikasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah taksiran mencapai Rp5 miliar.

Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet departemen dan lembaga tersebut, lanjut Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni hingga Rp937 miliar.

“KemenPar kadar anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu perkiraan yang dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yakni Rp1, 9 miliar, Kemenhub anggaran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran belanja buat influencer semakin marak sejak 2017 dan meningkat di tahun berikutnya. ”

influencer

Egi menyebut penggunaan influencer oleh pemerintah nantinya akan semakin marak dan secara anggaran yang jauh lebih tumbuh. Namun di balik penggunaan para influencer tersebut, ia menilai pemerintah seakan tidak yakin dengan kebijakan dengan dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya muncul, peran kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer makin marak sesuai ini? Jadi tidak berguna kegiatan kehumasan. ”

“Tidak menutup kemungkinan anggarannya akan lebih besar. ”

influencer

Tapi lebih sejak itu, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penggunaan influencer betul lemah. Sebab tak ada tolok ukur yang dipakai ketika mengesahkan atau memilih seorang pemengaruh di menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang memakai influencer apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer bahwa ini aktivitas berbayar atau didukung pemerintah dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah menentukan suatu isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menentukan individu yang layak menjadi influencer ? Karena ini terkait akuntabilitas. ”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Patokan Indonesia (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penerapan teknologi atau media sosial dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak pasti dalam demokrasi.

Sebab publik atau rakyat bisa menyampaikan langsung aspirasinya tanpa hambatan.

influencer

“Teknologi membuat pemerintah lebih responsif. Contoh pengaduan bisa secara langsung ataupun bercakap-cakap secara langsung melalui akun menteri atau presiden, ” ujar Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi bertambah akuntabel dan transparan karena seluruh hal bisa diunggah. Misalnya rancangan APBN, peraturan daerah. Kalau dulu berbelit-belit sekarang bisa lebih segera diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, logat Asfi, ada sisi gelap lantaran penggunaan teknologi apalagi ketika disusupi influencer atau buzzer . Sebab, baginya, mereka “bersuara tempat pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa memisahkan mana pendapat pribadi dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita mampu tahu mana yang berita & iklan. ”

Lebih dari itu, Asfi menilai penggunaan influencer & buzzer telah menciptakan stigmatisasi ataupun ‘pembelahan’ dengan sebutan tertentu. Dia mengambil contoh istilah ‘cebong’ serta ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjadi tidak valid dan ini membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah tempat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law, pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja anyar ramai di media sosial di rentang 13 sampai 16 Agustus.

influencer

“Kampanye sebab influencer terjadi di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan ada serangan balik. ”

“Kemudian di Twitter pada agenda 10-12 Agustus masih adem ayem, tapi pada tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan seluruh bukan promosi lagi. ”

Ismail memperhitungkan percakapan yang begitu riuh dalam media sosial terkait #indonesiabutuhkerja pas seimbang antara yang setuju serta menolak.

Dan semestinya, kata dia, negeri mendengarkan keriuhan tersebut dalam menjemput kebijakan.

“Ini harus didengar oleh negeri. ”

Related Post