RUU HIP menjadi RUU PIP, pemimpin Muhammadiyah: ‘Kalau substansinya sama, itu membohongi rakyat’

RUU HIP menjadi RUU PIP, pemimpin Muhammadiyah: ‘Kalau substansinya sama, itu membohongi rakyat’ post thumbnail image

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju untuk mengganti Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Aliran Pancasila (PIP).

Namun keputusan itu dinilai tak menjawab tuntutan masyarakat yang menodong RUU itu dicabut dan tak dibahas di DPR.

“Kita menginginkan RUU itu dicabut, tidak dilanjutkan dan tidak menganti judul. Saya kira dengan mengganti judul tapi substansi masih langgeng, itu kan sama saja secara membohongi rakyat, ” kata Kepala Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Selasa (30/06).

Golongan Demokrat juga mengusulkan, jika RUU HIP diubah menjadi RUU PIP maka harus melalui proses sebab awal dan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan publik.

Pengamat politik menilai “berkerasnya” PDIP mengegolkan ini tidak terlepas dari tujuan untuk mengeklaim jadi satu-satunya partai yang memperjuangkan ideologi Pancasila dan penerus gagasan Presiden Indonesia pertama, Soekarno.

Dengan tidak menarik RUU itu maka gelombang penolakan daripada masyarakat masih akan terus berlaku, tambah pengamat politik.

‘Membohongi rakyat’

Ormas Islam Muhammadiyah meminta agar RUU HIP dibatalkan, bukannya dilanjutkan dengan menganti nama menjadi RUU PIP.

“Kalau pokok masih tetap sama itu kan sama saja dengan membohongi rakyat karena Pancasila itu sudah final. Tidak usah diotak-atik lagi, sekarang fokus saja pada masalah dengan jalan apa pelaksanaan dari Pancasila itu di berbangsa dan bernegara, ” cakap Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad kepada wartawaan BBC News Indonesia Raja Eben.

Menurut Muhammadiyah, Pancasila mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat yang diatur mulai dari Peraturan Dasar 1945 dan turunannya.

  • Pemilu 2019: ‘Pertarungan Pancasila vs khilafah’ laku karena pemilih ‘belum rasional’
  • Pancasila: Mengapa siswa jadi tetap nyanyikan Indonesia Raya?

Kenapa RUU HIP perlu dibatalkan? Karena banyak penjelasan dalam RUU tersebut yang bermasalah, logat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Tidak hanya tentang upaya mereduksi lima sila di Pancasila menjadi utama sila yang tercantum dalam Urusan 7, dan tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembatalan PKI sebagai konsiderans “mengingat”, namun juga bagian tentang penjelasan sejak Pancasila dan tujuan RUU tersebut.

“Seharusnya DPR khususnya PDIP memahami situasi kebatinan bangsa Indonesia dan hendaknya tak memaksakan kehendaknya dengan terus menganjurkan RUU yang saya menduga berpotensi sangat kuat mendapatkan reaksi sungguh-sungguh dari masyarakat, ” kata Mu’ti.

Mengapa sekarang oleh karena itu RUU PIP?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa RUU HIP diusulkan oleh PDIP.

Setelah beraneka macam penolakan datang, PDIP kini setuju mengubah RUU HIP menjadi RUU PIP.

“Pramuka saja itu ada UU-nya, dokumen nasional ada UU-nya, BNN tersebut ada UU-nya. Masa kita tidak jaga ideologi yang otentik digali dari bumi Indonesia, ” sebutan Hasto.

RUU PIP disebut akan menjadi perlengkapan hukum dalam memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang pemimpin dewan pengarahnya dijabat oleh kepala umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP), ” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lewat keterangan terekam, Sabtu (27/6).

RUU PIP nantinya akan mengatur tentang fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP.

Kini BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 sehingga dapat dengan mudah dibubarkan sebab presiden.

Balik, Hasto mencurigai ada kepentingan politik yang melabeli PDIP seolah-olah mau membangkitkan komunisme.

“Kita PDIP paling kokoh pada jalan Pancasila, kita tidak mungkin mengubah Pancasila karena Pancasila digali oleh Bung Karno, ” katanya.

PDIP pula membukan dialog dan musyawarah pada membahas RUU PIP tersebut.

Sebelumnya, pemerintah membatalkan untuk menunda pembahasan RUU HIP dengan DPR, “dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih penuh berdialog dan menyerap aspirasi zaman dengan semua elemen masyarakat, introduksi Menteri Koordinator Politik, Hukum, & Keamanan, Mahfud MD.

‘Kembali ke proses awal’

Anggota Baleg DPR sejak Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut tidak bisa dengan gampang RUU HIP diubah menjadi RUU PIP dan masih masuk di Program Legislasi Nasional RUU Pengutamaan 2020.

“Semestinya dicabut dulu (RUU HIP), lalu memulai lagi masukan (RUU PIP) ke prolegnas prioritas dan tetap ada naskah akademik, dikonsultasikan pada publik, kemudian menjadi draf RUU.

“Polemik yang muncul karena urusan substansi kemudian solusinya mengganti judul, rasanya agak ganjil, ” kata Herman.

Mengapa PDIP ‘berkeras’ golkan RUU ini?

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Bujang Komarudin, melihat bahwa RUU HIP atau PIP adalah bentuk peneguhan eksistensi secara politik.

“PDIP ingin menunjukan sebagai partai pemenang, partai besar, & ini adalah kesempatan mereka untuk memberikan legacy terkait dengan ideologi, ” katanya.

Apakah RUU ini merupakan langkah kebijakan untuk memperkuat dukungan dalam bertemu pemilu selanjutnya? Menurut Ujang tidak.

Sebaliknya, perlawanan yang besar dari masyarakat kepada RUU HIP berpotensi meruntuhkan sokongan elektoral kepada PDIP.

Ujang pun menambahkan, jika PDIP tetap berkeras melanjutkan pembahasan RUU PIP maka gelombang protes mau terjadi lagi di masyarakat, makin berpotensi lebih besar.

Wakil Ketua Pusat Uraian Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah memandang alasan PDIP “berkeras” mengegolkan RUU ini merupakan bentuk klaim ideologis bahwa PDIP adalah satu-satunya partai penerus gagasan Soekarno

Salah kaprah memahami Pancasila

Hurriyah melanjutkan terdapat dua poin yang keliru ditunjukan PDIP dan koalisi pendukung di DPR di memandang Pancasila dan RUU HIP.

Pertama adalah pemahaman yang salah para politisi dalam mendudukan fungsi dan letak Pancasila sebagai sebuah ideologi kaum.

“Pancasila itu ideologi yang sifatnya konsensus, artinya disepakati bersama sehingga menjadi aliran terbuka yang mengakomodasi semua bagian baik agama, ideologi sosialisme, demokrasi, marhenisme.

“Tapi kemudian di era Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi tertutup yang dipergunakan sebagai alat pengebuk, pengatur lagak masyarakat.

“Cara pandang ini yang ditunjukan para politisi sekarang bahwa Pancasila sebagai pengatur masyarakat. Sehingga Pancasila terlihat seperti ingin dikembalikan sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat yang sama dengan Orde Baru. Harusnya Pancasila ini menjadi dasar berperilaku untuk negara dan masyarakat, bukan pengurus, ” katanya.

Kedua adalah RUU ini dibahas di saat masyarakat berjuang bertemu pandemi Covid-19 dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berjuang dalam rumah sakit, dan dampak yang lain.

“Ini bagaikan mengajak orang untuk menikmati pertunjukan biola saat kapal Titanic masuk. Ini sangat tidak relevan taat saya, ” katanya.

Related Post

Auto DraftAuto Draft

Apakah Anda pernah bermain lotre sebelumnya? data hk keluar , kemungkinan raksasa Anda sudah terbiasa dengan cara kerjanya. Anda adalah sesuatu yang baik olehkarena itu paragraf berikut ini penting untuk