Presiden Jokowi angkat dua eks-anggota Bob Mawar jadi pejabat di Kemenhan, keluarga korban penculikan: ‘Apa pelosok tak punya rasa kemanusiaan? ‘

Presiden Jokowi angkat dua eks-anggota Bob Mawar jadi pejabat di Kemenhan, keluarga korban penculikan: ‘Apa pelosok tak punya rasa kemanusiaan? ‘ post thumbnail image

ham, kamisan

Tip Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Jokowi mencabut keputusan pengangkatan 2 eks anggota Tim Mawar akhirnya menjadi pejabat Kementerian Pertahanan lantaran keduanya merupakan aktor penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi di masa Orde Baru.

Tapi pemerintah menjawab pengangkatan tersebut merupakan hal normal.

Sementara keluarga korban aktivis mengatakan keputusan Presiden Jokowi “kian menjauhkan penyelesaian kasus tersebut yang sekarang berada di Kejaksaan Agung”.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menyebut Dalam negri menuju kepada situasi “kemunduran demokrasi” dengan terus dipilihnya para pelanggar Hak Asasi Manusia sebagai pejabat negara.

Kontras mencatat, beberapa aktor pelanggar HAM yang masuk pemerintahan Presiden Jokowi seperti Wiranto yang sempat menduduki kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan, dan sekarang dua eks-anggota Tim Mawar, Yulius Selvanus atau Dadang Hendra Yudha.

Keduanya dipilih bagaikan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Bagi Fatia, penunjukan mereka merupakan bentuk penghinaan terhadap korban pelanggaran HAM dimana kerap diabaikan negara.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut Keppres dan segara menuntaskan fall pelanggaran HAM sesuai janji pada masa kampanye agar tidak jadi terjadi penghinaan terhadap korban, alone ujar Fatia Maulidiyanti kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk LABELLISÉ BASSE CONSOMMATION News Indonesia, Minggu (27/09).

Fatia jua mengatakan, penunjukan tersebut kian “memperkuat impunitas terhadap para pelaku pelanggar HAM”, sehingga kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang ditangani Kejaksaan Agung akan semakin sulit dituntaskan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, juga mengatakan pemerintah tidak menjalankan 2 hal penting dalam mengangkat pejabat negara yakni mekanisme vetting atau pemeriksaan latar belakang dan profesionalitas.

Ia mengatakan jika dua prinsip tadi dijalankan maka tidak akan datang orang yang tersandung hukum menduduki jabatan penting di pemerintahan.

eks tim mawar

Itu mengapa Kontras, kata Rivanlee, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam soal hak asasi manusia. Pasalnya selama ia menjabat sebagai presiden tidak muncul satu pun kasus HAM vulgo lalu yang dituntaskan Kejaksaan Agung.

Padahal dalam Nawacita yang diusung Jokowi pada 2014, ia pernah berjanji untuk mengusut penculikan aktivis selanjutnya mencari mereka yang hilang salah satunya Wiji Thukul.

“Jadi harapan-harapan itu makin sirna ketika semakin banyak pula orang-orang dari pelanggar HAM yang diangkat menjadi pejabat publik, ” imbuh Rivanlee Anandar kepada BBC.

Siapa dua eks Team Mawar yang jadi pejabat?

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Presiden Jokowi pada 23 September 2020, setidaknya ada enam pejabat eselon I di Kemenhan yang diberhentikan dan diangkat.

Dua pejabat dalam diangkat itu di antaranya Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha yang merupakan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, mengatakan keduanya merupakan anak buah Prabowo Subianto saat menjabat seperti Komandan Jenderal Komando Pasukan Spesifik.

“Keduanya diketahui menjadi bagian dari aksi penculikan sejumlah aktivis. Para aktor lapangan ini bergerak atas komando dan komando itu tidak dikejar sampai hari ini, ” tutur Rivalee Anandar.

Pada Februari 1999, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha yang berpangkat kapten disidang akibat Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta. Yulius dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari ABRI sedangkan Dadang dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan.

Namun dalam putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius dianulir oleh hakim, sehingga keduanya tena menjabat aktif sebagai anggota militer.

eks tim mawar

Rivanlee meyakini betul keduanya mengetahui detil rencana Satuan Tugas Mawar atau India Mawar yang menculik para aktivis prodemokrasi pada 1997-1998.

“Keterlibatan mereka sangat vital karena mereka aktor. Jadi kalau diangkat (jadi pejabat negara) agak konyol juga. Metode mau menyelesaikan dan meratifikasi konvensi antipenyiksaan kalau aktor pelanggar COOKED HAM ada di lingkungan pemerintahan? type sambung Rivanlee.

Berdasarkan data Kontras, selama periode 1997-1998 setidaknya wujud 23 orang yang telah dihilangkan. Dari belasan aktivis yang diculik, satu orang meninggal dunia merupakan Leonardus Gilang Iskandar alias Gilang, sembilan orang kembali ke family, dan 13 orang tidak diketahui keberadaannya.

Ketigabelas orang itu adalah Wiji Thukul, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Keluarga korban: ‘Kok tidak punya a?ara kemanusiaan negara ini? ‘

Paian Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, berkata tak habis akal dengan sikap pemerintah yang mengangkat pelaku pelanggar HAM sebagai pejabat.

Sebab pengadilan militer telah menghukum anggota Tim Mawar atas penculikan para aktivis.

“Saya berulang kali bilang, kok tidak punya dulk? kemanusiaan negara ini? Karena kepastian keluarga korban belum didapat, apa mereka masih hidup atau sudah meninggal? ” ujar Paian Siahaan dengan nada tinggi ketika dihubungi BBC.

Masak orang bersalah kok dimasukkan sewrius pemerintahan yang kita sudah tolak dan minta pertanggungjawaban, ” sambungnya.

eks tim mawar

Ia juga bercerita ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji kepada keluarga korban aktivis 1998, akan menyelesaikan kasus tersebut.

Kendati janji tersebut, katanya, tidak tercatat sebagai kontrak politik. Namun ia dan keluarga korban lainnya tengah memegang janji itu.

“Katanya akan kindertagesstätte selesaikan. Tapi kalau penculiknya diangkat jadi aparat pemerintah bagaimana mampu menyelesaikannya? Ini masalah krusial untuk keluarga korban. ”

Keluarga korban tough luck aktivis yang hilang, menurut Paian, menunggu kejelasan dari pemerintah atas nasib mereka.

Sebab hingga kali ini, nama anaknya masih tercatat dalam Kartu Keluarga lantaran jenazah Ucok tidak diketahui keberadaannya.

“Ini yang sekarang kami tuntut agar ada kepastian hukum. ”

Apa kata pemerintah?

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pengangkatan dua eks Tim Mawar merupakan dalam biasa dan rutin.

“Pergantian atau mutasi tersebut hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam rangka penyegaran organisasi, tour of duty , ” ujar Dahnil seperti dilansir Kompas. com

Sementara itu, Tenaga Master Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengaku kaga bisa berkomentar.

“Jadi sekarang saya disyaratkan mendapat green ignite [persetujuan] dulu dari Sesneg baru mampu komentar, ” kata Donny pada BBC.

Related Post