Polusi udara Jakarta: Menanti putusan hakim setelah kasusnya tergantung hampir dua tahun berantakan ‘Saya ingin anak aku hidup lebih sehat’

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

sejam yang berarakan

Sumber tulisan, KURUN

Pengadilan Jati Jakarta Pusat dijadwalkan menjatuhkan putusan terhadap gugatan masyarakat Negara atau citizen lawsuit terkait pencemaran udara di Jakarta hari ini, setelah kasus itu menggantung selama hampir dua tahun.

Salah satu bagian penggugat berharap gugatan tersebut dapat dikabulkan agar ada jaminan bagi warga negara untuk menghirup udara suci.

Di sisi lain pemerintah mengklaim sudah melangsungkan berbagai upaya untuk menekan tingkat pencemaran.

‘Saya ingin anak saya tumbuh lebih sehat’

Sudah sebulan terakhir ini, kualitas hawa di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mayoritas menghunjam dalam kategori tidak segar untuk kelompok sensitif, sebagaimana ditunjukkan data Airnow, pengukur kualitas udara yang dipasang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Airnow mengukur partikel kecil yang berukuran dua, 5 mikron atau kurang, yang bisa masuk paru-paru dan membahayakan kesehatan.

Sumber gambar, AIRNOW. GOV

Kondisi ini sudah dikeluhkan masyarakat Jakarta selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu itulah sejumlah warga menggugat pemerintah pada tahun 2019 lalu untuk bertanggung berat atas polusi udara yang terjadi.

Peneliti institusi Walhi, Khalisah Khalid, ialah salah satu penggugat.

Dia mengaku semakin terdorong mengajukan gugatan karena anaknya, dengan berusia 10 tahun, kerap mengalami alergi dan mimisan sejak kecil.

Oleh sebab itu, menurut Khalisah, udara bersih tak mampu ditawar-tawar, baik bagi anaknya maupun anak-anak lain, yang disebutnya kelompok rentan.

“Ini yang melatarbelakangi. Aku ingin anak saya mampu hidup lebih sehat, memperoleh udara yang bersih serta sehat.

Sumber tulisan, KURUN FOTO

“Saya yakin semua orang tua, semua ibu, ingin anaknya bisa tumbuh dan berkembang, bukan seadanya, tapi dengan karakter lingkungan yang bersih serta sehat, ” ujar Khalisah.

Sementara itu, peneliti kesehatan masyarakat, Irma Hidayana, mengatakan ada korelasi kurun udara yang kotor secara kesehatan.

Penelitiannya tersebut dipaparkan saat ia menjadi saksi ahli dalam persidangan.

“Di tempat-tempat yang polusi udara tinggi, level kesehatan ibu dan anaknya lumayan rendah, jadi korelasinya terbalik, ” ujar Irma yang juga penggagas Platform Lapor Covid-19 itu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Berdasarkan data Air Quality Life Index yang disajikan Energy Policy Institute, Universitas Chicago, tahun 2020, Indonesia adalah negara memutar tercemar kesembilan di negeri.

Menurut laporan tersebut, polusi udara dapat memperpendek harapan hidup rata-rata karakter Indonesia sebanyak dua tarikh, dan di wilayah menyesatkan tercemar sebanyak tujuh tahun.

Di Jakarta, level polusi disebut enam kala lipat dari pedoman WHO, dan jika hal tersebut terus terjadi, angka harapan hidup warga Jakarta bisa berkurang sebanyak 4, 8 tahun.

Pihak penuntut berharap dapat memenangkan mengenai ini agar pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang menjamin perlindungan kesehatan warga Negara.

Parameter PM 2, 5 hingga uji emisi

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan mengatakan telah melakukan sejumlah upaya buat mengurangi polusi udara.

Salah satunya, pemerintah menancapkan PM 2, 5 jadi salah satu parameter pencemaran udara dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian, Sigit Reliantoro, dalam pernyataan terekam pada BBC Indonesia.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KLHK, katanya, juga sudah membuat baku mutu emisi yang hangat untuk pembangkit listrik thermal, kendaraan bermotor, industri pupuk, semen.

“Dari segi transportasi penggunaan busway & regulasi transportasi listrik juga sudah disiapkan. Pengawasan terhadap implementasi peraturan juga sudah dilaksanakan, ” ujarnya.

Pihak tergugat lainnya, yaitu pemprov DKI Jakarta selalu mengatakan sudah menjalankan sebanyak kebijakan.

Sumber tulisan, KURUN FOTO

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono Supalal, mengatakan Pemprov secara gencar melakukan uji emisi organ bermotor, juga terus memeriksa polusi pabrik-pabrik yang ada.

Ia mengeklaim gaya positif dari kebijakan itu.

“Jadi data hasil pemantauan, kami kan setiap hari mengukur dan menilai. Tren dari 2018 datang 2021 ini [polusi udara] menurun di DKI Jakarta, ” ujar Yusiono.

Ia menambahkan pihaknya akan melakukan inventarisasi sumber-sumber polusi di Jakarta di dalam upaya pengurangan polusi suasana.

Jika dikabulkan, apa akan dilaksanakan pemerintah?

Sebelumnya, sejumlah aktivis pernah menggugat pemerintah dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan, dengan juga menggunakan mekanisme citizen lawsuit.

Meski demikian, kaum poin dari gugatan itu belum dijalankan pemerintah.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pengajar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Agung Wardana menjelaskan beberapa problematika dalam citizen lawsuit, salah satunya adalah karena mekanisme itu dilakukan dengan jalur teliti.

“Dalam konteks citizen lawsuit, yang jadi tergugat adalah negara, bisa pemimpin, kementerian, gubernur. Ketika itu dinyatakan kalah dan diminta harus melakukan sesuatu, permasalahan timbul karena logika perdata tidak masuk, dalam peristiwa ini ke hal administrasi negara.

“Ada semacam blind spot (titik buta) sehingga menyebabkan gugatan-gugatan citizen lawsuit yang banyak dimenangkan, semacam dalam kasus Palangkaraya, eksekusinya lambat karena titel eksekutorial yang dikeluarkan PN tenggat MA belum bisa memaksa putusan itu dilakukan sebab negara, ” ujarnya,

Meski kadang dianggap sebagai “kemenangan di atas kertas”, menurut Agung, kemenangan bisa menjadi secercah harapan yang menunjukkan negara sudah patah pucuk dalam mewujudkan lingkungan tumbuh yang sehat.

“Dan itu termanifestasi dalam putusan hukum, ” ujarnya.

Dalam hal pemerintah lemah melaksanakan eksekusi pengadilan, Agung mengatakan penggugat dapat menodong pengadilan memanggi tergugat.

Di sana, ujarnya, meja hijau bisa membuat tergugat menghasilkan rencana atau timeline pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi kegiatan mereka.

Related Post