Pilkada: Mengapa tren calon tunggal melayani kotak kosong terus meningkat di pilkada?

Pilkada: Mengapa tren calon tunggal melayani kotak kosong terus meningkat di pilkada? post thumbnail image

Pilkada

Sekitar 34 daerah yang menggelar pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan calon. Politik pragmatis atau konsekuensi sistem pemilu?

Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik yang terjadi, setidaknya pemilihan kepala daerah di 34 daerah berpotensi gembung diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melayani kotak kosong terus meningkat di setiap tahun.

Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala wilayah secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.

Namun partai politik berkilah bahwa kesepakatan mengusung calon sendiri merupakan konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR pada tingkat pusat.

Pilkada yang diikuti utama pasangan calon kepala daerah langsung meningkat selama tiga kontestasi terakhir, menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang memiliki satu calon. Jumlah itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018.

Bila kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya hanya akan memiliki satu bagian calon.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk mengetengahkan satu calon yang sama hanya didasari hasrat untuk berkuasa.

Partai kebijakan, kata Khoirunnisa, saat ini tangan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah yang tak punya kans besar untuk menang.

“Semua indikator utama pencalonan merupakan popularitas, jadi yang dicalonkan dengan punya elektabilitas tinggi dan simpanan besar. Partai pragmatis dan masuk akal, hanya ingin menang pemilu, ” kata Khoirunnisa saat dihubungi melalaikan telepon, Kamis (03/09).

“Jadi tidak ada kaderisasi berdasarkan merit system . Yang dicalonkan yang populer dan punya modal, walau ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai, ” ujarnya.

Pilkada

Parpol: ‘Kami tidak ingin berada dalam posisi kalah’

Merujuk UU 10/2016 tentang pilkada, partai bisa mengetengahkan pasangan calon kepala daerah kalau memiliki minimal 20% kursi DPRD atau mendapatkan setidaknya 25% pandangan sah pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya.

Batas-batas angka itulah yang disebut Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, membakar partai kecil membentuk atau berpadu ke koalisi tertentu.

Partai politik yang tidak memenuhi syarat tadi, kata pendahuluan Hasanuddin, terpaksa bergabung ke gabungan agar tetap memiliki hak menganjurkan kandidat pada pilkada berikutnya.

“Partai tetap tidak ingin berada di gaya kalah. Kenapa ada koalisi luhur? Karena ada aturan bahwa golongan yang punya kursi tapi tidak mengusung calon tidak akan bisa ikut pilkada berikutnya, ” ucapnya.

“Jadi kalau kursi mereka untuk memboyong calon kurang, mereka otomatis hendak ikut ke partai lain. Jadi anggota koalisi semakin banyak, ” kata Hasanuddin.

Di Pilkada Balikpapan, Golkar bersekutu dengan semua partai di DPRD untuk mengusung Rahmat Mas’ud-Thohari Aziz.

Rahmat yang kini menjabat wakil walikota Balikpapan merupakan kadet Golkar. Sementara Thohari yang merupakan wakil Ketua DPRD Balikpapan bermula dari PDIP.

Dua partai itu merupakan pemegang kursi terbanyak dalam DPRD Balikpapan.

Pilkada

‘Calon tunggal tidak melanggar dasar demokrasi’

Di Kota Semarang, segenap partai di DPRD mengusung pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. PKB, yang tak mampu menganjurkan kandidat sendiri, termasuk partai dengan belakangan bergabung ke koalisi tersebut.

Sukirman, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah, berdalih partainya juga tak punya kandidat untuk bergandengan seimbang dengan petahana yang diklaim memiliki elektabilitas lebih dari 65%.

Baik akhirnya tak ada kandidat asing di Semarang, Sukirman menilai pilkada yang bakal bergulir tetap lulus dan demokratis.

“Melawan petahana berat karena dia punya modal sosial gede dan punya program di pemerintahan yang bisa dia klaim dan dinikmati masyarakat, ” kata Sukirman saat dihubungi.

“Demokrasi dan kebijakan harus bermanfaat. Kami anggap bagian ini masih bermanfaat bagi Semarang. Jadi kami percayakan kembali ke mereka.

“Calon tunggal tidak melanggar dasar demokrasi, kepantasan pun tidak dilanggar. Masyarakat tetap memiliki dua alternatif, petahana atau tidak memilih pasangan itu dengan cara mencoblos kotak kosong atau tidak menggunakan hak suara, ” ujarnya.

Pilkada

Apa dampak pilkada bercalon tunggal?

Masyarakat yang tak disuguhi calon alternatif, kata Khoirunnisa dari Perludem. Dia berkata, karena tidak tersedia debat program dan visi-misi antarcalon, pemilih tidak bisa memberikan pandangan kepada calon yang menawarkan rancangan pembangunan terbaik.

Selain itu, Khoirunnisa selalu memprediksi koalisi yang mengusung calon tunggal berpotensi menjalin kongkalikong mengiringi eksekutif dan legislatif jika kandidat mereka memenangkan pilkada.

“Seringkali liga itu besar bersikap pragmatis. Koalisinya bukan berdasarkan kesamaan ideologis, tapi ‘saya dapat apa, mereka mampu apa’, ” ujar Khoirunnisa.

“Dampak buruknya jika sudah ada kesepakatan pada dalam koalisi siapa dapat order apa, pemerintahan itu bekerja bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi semata-mata bagi-bagi kue, ” tuturnya.

Namun pandangan itu dibantah Sukirman. DPRD yang solid mendukung kepala daerah disebutnya justru akan memudahkan pemerintahan daerah menggenjot pembangunan.

“Jika calonnya terpilih, konfederasi mesti mendorong peningkatan prestasi petahana ketimbang periode sebelumnya karena tak ada oposisi, ” kata Sukirman.

“Artinya anggaran dan arah pembangunan bisa diatur bersama. Tidak ada gangguan apapun di DPRD. Jadi sepantasnya angka kemiskinan turun, layanan pendidikan dan kesehatan juga bisa menyusun 100%, ” ujarnya.

Pilkada

Pilkada dengan calon sendiri dianggap Perludem juga muncul karena syarat berat untuk calon perseorangan atau yang dari luar kelompok politik.

Secara umum, sebelum mendaftarkan diri, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dari 6, 5-10% pemegang hak suara. Persentase setiap daerah bertentangan, tergantung jumlah pemilih tetap.

Sejak 2015, dari 28 pilkada dengan diikuti calon tunggal, hanya utama yang dimenangkan kotak kosong. Perisitwa itu terjadi pada Pilkada Tanah air Makassar tahun 2018, saat bagian Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi gagal meraih lebih sejak 50% suara sah.

Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dimenangkan kotak kosong akan diulang tahun berikutnya. Kandidat yang kalah mampu mendaftar kembali.

Sebelum pilkada berikutnya berlangsung, tugas kepala daerah akan dijalankan seorang pelaksana tugas yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran calon pengikut Pilkada 2020 akan ditutup 6 September mendatang. Setelah kampanye & tahapan lainnya, pemungutan suara diagendakan dilakukan secara serentak pada 9 Desember depan.

Related Post