Pilkada Boven Digoel ditunda karena bahan pernah korupsi, pemilihan kepala daerah di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan

Pilkada Boven Digoel ditunda karena bahan pernah korupsi, pemilihan kepala daerah di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan post thumbnail image

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, Papua, yang semestinya berlangsung 9 Desember besok ditunda.

Satu hari jelang pemungutan suara, belum ada keputusan akan gugatan calon bupati Yusak Yaluwo yang dicoret karena pernah dipenjara dalam kasus korupsi. Akibatnya, KPU belum mencetak surat suara buat pilkada kabupaten itu.

Akhir November lalu kericuhan pecah di Boven Digoel setelah keikutsertaan Yusak digugurkan. Pendukungnya merusak sejumlah tempat di kabupaten itu dan bentrok dengan kepolisian.

Panti calon petahana, Chaerul Anwar, juga dibakar massa. Peristiwa itu berlaku di tengah penolakan beberapa kelompok terhadap calon bupati yang itu anggap ‘pendatang’.

Selebihnya, pilkada di 10 daerah lain di Papua tetap akan digelar. KPU mengklaim telah mendistribusikan surat suara ke bervariasi wilayah itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boven Digoel, Selasa (08/12), dijadwalkan akan membacakan hasil sidang gugatan yang diajukan Yusak. Namun dengan alasan gangguan jaringan internet, sesi putusan itu ditunda sehari.

Proses konvensi di Bawaslu yang bergulir mematok jelang hari pencoblosan itu, introduksi Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, menjadi dasar penundaan pilkada Boven Digoel.

“Kami untuk sementara menunda tingkatan pilkada karena ada sidang sengketa di Bawaslu. Karena sidang tersebut kami juga tidak cetak tulisan suara, ” kata Theodorus melalui telepon.

“Kami tunggu putusan Bawaslu, berantakan berkonsultasi ke KPU RI, terakhir kami bisa menjadwalkan ulang pengoperasian tahapan berikutnya, ” ujarnya.

Penundaan itu, menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, untuk menghormati hak pengikut pilkada menggugat pencoretan keikutsertaan itu. Arief berkata, hak untuk menggugat KPU itu dijamin UU Pilkada.

Mengenai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut penundaan ini diputuskan melalui forum musyarawah berbagai institusi terpaut.

Yang jelas, kata Tito kepada pers di Jakarta, Pilkada Boven Digoel akan tetap berlangsung.

Warga sempat cemas

Saat liputan ini disusun, kepolisian mengklaim situasi ibu kota Boven Digoel, Tanah Merah, kondusif.

Walau gerakan massa tidak lagi muncul setelah kekacauan pekan lalu, sebanyak 500 personel Polri-TNI disiagakan di kantor-kantor pemerintahan, termasuk milik KPU dan Bawaslu kabupaten.

Pernyataan itu dikatakan Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal.

“Kami mengimbau warga untuk tidak melakukan aksi destruktif. Dari awal kami sudah melayani pendekatan persuasif ke semua kawanan, ” ucapnya.

Usai kericuhan akibat pencoretan Yusak pekan lalu, rapat penyerasian terbatas tingkat menteri digelar pada Jakarta. Forum di kantor Kemenko Polhukam itu hanya untuk membahas penegakan hukum terkait Pilkada Boven Digoel.

Tito Karnavian, Menteri Dalam Jati yang pernah menjabat Kapolda Papua, menilai bantuan personel kepolisian perlu dikirim ke Boven Digoel kalau konflik kembali pecah.

Pencegahan, kata Tito, perlu dilakukan karena akses menuju Boven Digoel dari kota-kota tinggi memakan waktu beberapa jam.

“Aparat ketenangan juga akan melakukan antisipasi tercatat pada saat pelaksanaan kalau memang nanti potensi kekerasan atau konfliknya dianggap ada, ” ujarnya seolah-olah dilansir Kompas. com .

Hiruk-pikuk Pilkada Boven Digoel sempat memicu kecemasan warga setempat. Beberapa hari sesudah kericuhan pecah pekan lalu, pertokoan di Tanah Merah tutup, cakap Vincent, warga lokal.

Namun Vincent berkata aktivitas masyarakat berangsur normal. Dia melihat aparat keamanan terlihat berputar kota secara rutin.

“Orang-orang sempat curiga dan kios- kios yang tutup sekarang sudah buka lagi. Dewan pemerintah sempat tidak buka, akan tetapi hari ini sudah beraktivitas umum, ” ujar Vincent.

Protes dugaan pencaplokan tanah ulayat ditunda

“Beberapa titik seolah-olah kantor KPU, Bawaslu, Dinas Kominfo, dan tempat umum yang dijaga ketat aparat. Mungkin mereka curiga setelah pengumuman Bawaslu ada pihak yang tidak terima, ” katanya.

Di sisi lain, dinamika pilkada itu memaksa kelompok adat di Boven Digoel menunda unjuk rasa terkait dugaan pencaplokan tanah ulayat sebab perusahaan.

Hal ini dikatakan Franky, peserta suku Awuyu.

“Saya terganggu situasi itu karena saya sudah menyiapkan ulah tanggal 1 Desember lalu buat memperjuangkan tanah adat, ” perkataan Franky.

“Baru-baru ini perusahaan sudah meresap ke wilayah kami untuk bongkar lahan adat. Karena situasi tidak mendukung, akhirnya saya ragu untuk adakan aksi unjuk rasa. Real kami harus membuat aksi untuk menyatakan penolakan, ” tuturnya.

Di samping persoalan calon bupati Yusak Yaluwo, Pilkada Boven Digoel juga dirundung isu calon kepala daerah yang berstatus ‘warga asli dan pendatang’.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang menggantikan secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menolak pencalonan calon kepala daerah yang tidak orang asli Papua.

Calon bupati Chaerul Anwar, yang rumahnya dibakar pengikut pekan lalu, masuk dalam putaran isu ini. Di Pilkada Boven Digoel, Chaerul berpasangan dengan Nathalis Kaket.

Aspirasi orang asli Papua, patuh peneliti di Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, akan bertambah tersalurkan pada kepala daerah dengan juga berstatus orang asli.

Namun pendirian itu dianggap bentuk diskriminasi sebab pegiat HAM, Theo Hasegem. Mengenai sejumlah partai berargumen bahwa kedudukan yang wajib dijabat orang asli Papua hanyalah gubernur dan pemangku gubernur.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut pilkada di Papua rawan konflik. Sebanyak 600 personel Brimob awal pekan ini diterbangkan ke Papua untuk membantu proteksi pilkada.

KPU Papua menyatakan telah mengirim surat suara ke 10 provinsi yang menggelar pencoblosan, Rabu nanti, yaitu Keerom, Supiori, Waropen, Asmat, Merauke, Yahukimo, Pegununngan Bintang, Nabire, Yalimo, dan Mamberamo Raya.

KPU menyuarakan distribusi diprioritaskan ke lokasi yang paling sulit diakses seperti Yahukimo.

Yuhikimo menjadi satu-satunya daerah di Papua yang akan menerapkan sistem noken pada pilkada ini. Prinsip mulia orang satu suara tidak bisa diterapkan di Yahukimo, klaim KPU, karena jarak permukiman yang berjauhan satu sama lain di pegunungan itu.

Wartawan di Jayapura, Yuliana Lantipo, berkontribusi untuk artikel ini.

Related Post