Perpres investasi miras dicabut: Pro-kontra dibalik pencabutan, ‘Indonesia har mulighed for at negara hukum dan petunjuk yang diakui tak hanya satu’

2 jam yg lalu

Keragaman Indonesia mestinya menjadi alasan pemerintah sebelum mencabut Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 yang mengatur investasi minuman keras di empat provinsi, yakni Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua (02/03), sebutan peneliti.

Keputusan pencabutan itu diambil Presiden Joko Widodo setelah mempertimbangkan masukan sejumlah organisasi Islamic dan usul Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kalau ini zal umat Islam lebih kepada peduli bahwa kita sucinya melarang tersebut [minuman beralkohol], ” ujar juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat menjelaskan tentang usul pencabutan aturan ini.

Sementara itu, Gubernur NTT menyayangkan potensi peningkatan keuangan besar yang luput akibat pencabutan lampiran perpres ini, tapi mengatakan daerahnya tentang tetap mengembangkan miras nasional sesuai peraturan daerah.

Ada tekanan ke presiden?

Lampiran perpres itu sebelumnya mengatur pembukaan investasi baru sungguh-sungguh industri minuman keras pada Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua.

Provinsi-provinsi itu, kecuali Papua, menyambut aturan itu karena industri minuman keras lokal dimana sudah berkembang di kawasan masing-masing.

Bali, seandainya terkenal sebagai penghasil arak Bali, NTT memproduksi minuman beralkohol bernama Sopi, sedangkan di Sulawesi Utara, Limit Tikus kerap diburu wisatawan.

Tiga provinsi yg telah mengajukan permohonan ke BKPM terkait investasi itu.

Di sisi yang lain, Pemerintah Provinsi Papua menolak investasi miras karena bertolak belakang dengan peraturan setempat soal pelarangan miras.

Namun demikian, Jokowi memutuskan supaya mencabut lampiran perpres itu (02/03), setelah sebelumnya mengadakan “pertemuan empat mata” dgn Wapres Ma’ruf Amin dalam mengusulkan pencabutan itu, kata Masduki Baidlowi, juru bicara wapres.

Tenaga Jago Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin lebih lanjut menjelaskan sedianya aturan itu dikeluarkan sebagai payung nasional untuk mengelola dan mengawasi produksi lalu distribusi minuman keras nasional.

Namun, pemerintah, katanya juga mendengarkan masukan rakyat.

“Mau tidak ingin kan presiden juga mendengarkan berbagai masukan dan kejelasan dari berbagai pihak, termasuk ulama, ” ujarnya.

Ia membantah ada tekanan yang kelompok tertentu yang mengakibatkan presiden membatalkan aturan dalam ditekennya sendiri.

“Tidak juga. Coba lihat kan kemarin presiden, dengan teduh, dengan tenang. Artinya nyata pertimbangan-pertimbangan yang beliau, sebagai kepala negara, tentu mengantongi kompetensi yang cukup.

“Tidak ada sama amet orang yang bisa memberikan tekanan kepada Pak Jokowi, ” kata Ngabalin.

Meski dicabut, menurut Ngabalin, daerah-daerah yang menghasilkan minuman keras lokal akan masih beroperasi seperti yang telah dijalankan.

“Tentu saja ini tidak saja menjabat untuk kepentingan umat Islam, tapi seluruh masyarakat dalam wilayah yang diatur Perpres itu, ” tambahnya.

Menurutnya, pencabutan itu “tak kelewat berpengaruh”.

Mengapa aturan ditolak? Moral dan regulasi isu yang berbeda

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai kenda;la moralitas dan masalah regulasi adalah dua masalah berlainan.

Pembukaan investasi tidak serta merta berimplikasi ke konsumsi minuman keras, yang pembatasannya, dari tata tips penjualan hingga stadar usia konsumen, sudah diatur via sejumlah aturan pemerintah.

Hal itu lah yang menurutnya nugar? atsukti dijelaskan ke masyarakat.

“Untuk masalah konsumsi sudah diatur dengan aturan lainnya. Mengenai moralitas dan petunjuk, ya kembali lagi. \ kan negara hukum selanjutnya agama yang diakui bukan hanya satu.

“Jadi perlu dipertimbangkan mengenai kejadian itu. Pemerintah juga \ mendorong masyarakat untuk konsumsi alkohol secara masif, ” ujarnya.

Selain ini, ia melihat ada kemungkinan pengembangan industri minuman keras lokal.

“Dengan Perpres Never any. 10/2021, ada peluang teruntuk industri minol tradisional dalam berkembang sesuai standar produk yang dinyatakan legal.

“Dengan begitu bisa meminimalisir oplosan utamanya dari industri rumahan dan tradisional, type ujarnya.

Berdasarkan data WHO, \ hanya mengkonsumsi sekitar 0, 8 liter minuman beralkohol per kapita, jauh divvt bawah rata-rata di Indonesia Tenggara, yang angkanya three or, 4 liter per kapita.

Data yang serupa menunjukkan sebagian besar konsumsi alkohol di Indonesia tersebut unrecorded (tidak tercatat) / tak legal.

Oplosan juga masih sering dikonsumsi warga, yang pada 1 tahun 2018 lalu, menyebabkan 112 orang meninggal dunia, berdasarkan data kepolisian.

‘P eningkatan ekonomi lebih besar

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan ia memahami keputusan presiden untuk membatalkan lampiran perpres itu.

“Kalau memang ada tekanan politik di presiden untuk memikirkan stabilitas politik, kalau beliau ambil keputusan itu, kami dukung. Tapi itu tidak membatalkan izin lama, hanya izin baru tidak, ” ujarnya.

NTT memproduksi minuman beralkohol lokal ‘Sophia’, dalam peredarannya diatur melalui peraturan gubernur.

Pencabutan lampuran itu tidak akan berdampak pada Sophia, kata Viktor, malah membuatnya “tak punya saingan minuman beralkohol baru”.

Namun, ia menyayangkan hilangnya potensi ekonomi yg lebih luas.

Ia berpendapat aturan itu semestinya bisa menyusun lebih banyak orang menginginkan berinvestasi di sektor minuman beralkohol.

Investasi ini bisa mendorong riset minuman beralkohol, sehingga bisa membina produk dari Indonesia bersaing dengan negara lain.

Serius hal ini, dia menyayangkan ada sejumlah orang dimana disebutnya memandang minuman beralkohol dengan sempit tanpa mengawasi keberagaman di Indonesia.

“Untuk peningkatan ekonomi jauh besar, sayang. Kita melarang produksi alkohol, tapi minuman alkohol dari berbagai pelosok masuk ke negeri di sini. begitu banyak. Menurut aku sangat hipokrit.

“Kita menolak berproduksi, di dimana kita punya bahan pokok melimpah, budayanya mendukung. Saya tak bicara daerah lainnya, di NTT, ini sesuatu yang sesuatu yang akhirnya menjadi budaya dan bagian kekayaan Indonesia, ” kata Viktor.

‘Sinyal buruk tuk investor’

Dari pihak investasi, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan pembatalan lampiran perpres selayak ini adalah sinyal dimana buruk bagi investasi, terlebih investasi asing.

“Ini konfirmasi bahwa memang perizinan di Indonesia dan kejelasan regulasi belum bisa disebut baik, ” katanya.

Ia mengatakan, sebelum mengeluarkan aturan, pemerintah seharusnya melakukan kajian menyeluruh, termasuk mengenai aspek politis kebijakan, dengan menggandeng segenap pihak yang akan terdampak.

Belajar dari pengalaman ini, Teuku Riefky jua mengatakan pemerintah perlu memperbagus komunikasi publiknya untuk menjelakan isi dari aturan itu.

“Yang lebih berarti lagi, sebelum aturan tersebut keluar, dikomunikasikan bertahap dulu sebelum disahkan.

“Ini kan bagi pihak dalam kontra, kesannya pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak. Seharusnya sounding dulu ke masyarakat, lihat responsnya, lalu cari titik tengah dan lakukan kontak yang aktif, ” ujar Teuku Riefky.

Related Post

Myanmar: Militer ambil alih kekuasaan, situasi darurat diberlakukan, ‘warga dilarang muncul rumah, antrean panjang di gardu sembako’Myanmar: Militer ambil alih kekuasaan, situasi darurat diberlakukan, ‘warga dilarang muncul rumah, antrean panjang di gardu sembako’

Diperbarui 36 menit dengan lalu STR/AFP Militer Myanmar sudah mengambil alih kekuasaan dan melegalkan kondisi darurat, Senin (01/02), setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi,