Perppu Pilkada 2020 digodok, Perludem ingatkan ‘tidak bisa buru-buru, jangan datang mendelegitimasi pemilu’

Perppu Pilkada 2020 digodok, Perludem ingatkan ‘tidak bisa buru-buru, jangan datang mendelegitimasi pemilu’ post thumbnail image

LSM pemantau pemilu, Perludem, meminta pelaksaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pertengahan tahun depan untuk menyiapkan infrastruktur teknis manuver, pemungutan, hingga penghitungan suara dalam tengah situasi pandemi Covid-19.

Tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengklaim waktu dengan tersisa selama dua bulan pas untuk menyelesaikan segala persoalan teknis di lapangan yang nantinya termuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Sementara partai politik mengecap aturan mengenai kampanye daring bahan menyulitkan pasangan calon yang berduel di daerah terpencil lantaran minim akses internet dan mahalnya catu.

Uni Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah dan Komisi Penetapan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 setidaknya hingga rata-rata tahun 2021.

“Setidaknya waktu bertambah panjang untuk mempersiapkan aturan. Oleh karena itu akan lebih siap, ” perkataan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (20/09).

Beberapa hal yang menjadi perhatian Perludem, ujar Khoirunnisa, yakni cara penghitungan atau rekapitulasi suara dengan diusulkan KPU menggunakan sistem elektronik.

Menurutnya e-rekapitulasi masih jauh dari sempurna. Itu tampak dari beberapa kali simulasi terjadi kesalahan.

“Memang rekapitulasi elektronik idealnya untuk menghilangkan perkara jual-beli suara, tapi kalau sedia begitu tidak bisa buru-buru. Kudu diperhatikan daerah-daerah lain apakah unit teknologinya sudah mampu? ” tukasnya.

“Ketika dilakukan simulasi, masih banyak kesalahan-kesalahan misalnya ketika di- scan dengan memotret, berbeda dengan apa yang pada kertas formulir C1 Plano dalam TPS, ” sambungnya.

Ia juga menilai, penggunaan e-rekapitulasi bukan sekadar kendala teknologi tapi juga kesiapan petugas di lapangan.

Sehingga, menurutnya, KPU kudu melatih anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan.

Selain tersebut masyarakat dan partai politik harus diyakinkan bahwa teknologi e-rekapitulasi tak rawan diretas.

“Jangan sampai pihak dengan tidak puas mendelegitimasi pemilunya. ”

Kejadian lain yang patut diperhatikan KPU, lanjutnya, adalah proses pemungutan pandangan agar tidak menimbulkan kerumunan beberapa orang.

Perludem mengusulkan pemungutan suara dilakukan secara beberapa opsi yakni memperpanjang masa pemungutan hingga pukul 16. 00 waktu setempat, pemilih mengirimkan tulisan suara lewat kantor pos, ataupun mendahulukan kelompok rentan yakni lansia dan orang yang memiliki aib bawaan untuk memilih dahulu.

Merujuk pada persoalan itu menunda Pilkada Langsung hingga pertengahan tahun depan, logat Khoirunnisa, sangat dimungkinkan dan bila terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, pemerintah pusat bisa menunjuk penulis daerah sebagai pejabat sementara.

“Kalau dilantik Juli 2021 misalnya, besar daerah terpilih masih bisa ikut membahas anggaran daerah. Karena biasanya pembahasan APBD Agustus. Nah kepala daerah ini bisa langsung merealisasikan program-programnya, ” jelasnya.

“Dan nggak perlu khawatir tersedia kekosongan jabatan. Di beberapa kawasan sempat menerapkan pejabat sementara. ”

KPU serta pemerintah siapkan Perppu

Hingga era ini pemerintah pusat menegaskan bakal tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak dalam 9 Desember 2020. Menteri Pemimpin bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berkata, “langkah-langkah telah diambil dan pada waktunya akan diumumkan”.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, mengatakan pihaknya beserta pemerintah pusat sedang menggodok Susunan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) buat mengatur pelaksanaan pilkada di sedang situasi pandemi Covid-19 agar selaras dengan protokol kesehatan.

Ia mengklaim waktu dua bulan cukup buat menyiapkan segala keperluan teknis dalam lapangan plus sosialisasi ke asosiasi.

“Secara teknis kita siap, ” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz kepada BBC News Indonesia.

Dalam perppu tersebut ada beberapa hal dengan diusulkan KPU. Pertama, mengenai tata cara pemungutan suara. Di mana pemilih bisa datang langsung ke Wadah Pemungutan Suara (TPS) dengan aturan kesehatan yang ketat atau aparat KPPS mendatangi tiap rumah buat mengambil surat suara.

“Untuk waktu pemungutan yang sebelumnya selesai pukul 13. 00 waktu setempat nanti diperpanjang pukul 15. 00 waktu setempat agar menjamin proses distribusi pemilih secara proporsional dan mengurangi daya kerumunan, ” imbuhnya.

Kedua, penggunaan e-rekapitulasi dalam penghitungan surat suara selain menggunakan cara manual.

Kata Viryan, penggunaan e-rekapitulasi bergantung pada suasana suatu daerah. Khusus untuk kota-kota besar kemungkinan akan menggunakan e-rekapitulasi.

“Dalam hal seperti daerah sederhana, e-rekapitulasi tidak mungkin, ” tukasnya.

“Selain itu dengan e-rekapitulasi, kerumunan kawula bisa diminimalisir. ”

Viryan mengklaim infrastruktur untuk pelaksanaan e-rekapitulasi sudah mumpuni. Selain itu, tata cara penggunaannya pula dianggap sederhana karena memakai penerapan khusus dengan fitur kamera.

“Jadi memakai handphone saja. Pakainya biasa saja kayak foto kamera. Jadi kita bagi sesederhana mungkin. Begitu formulir C1 difoto akan langsung masuk datanya, ” papar Viryan.

“Kalau ada kelainan dalam rapat pleno, langsung diproses untuk konfirmasi. ”

Ketiga, mengenai hukuman bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Sejauh tersebut usulan yang berkembang adalah hukuman administratif yakni diskualifikasi. Akan pasti KPU menyerahkan bentuk sanksi itu kepada pemerintah.

Terakhir adalah aturan persuasi daring bagi calon kepala daerah.

Menurutnya, segala jenis kampanye bagaikan rapat umum, konser musik, ataupun kegiatan olahraga dan kebudayaan kudu dilaksanakan secara daring.

Tujuannya tidak lain demi menghindari kerumunan massa seperti yang terjadi saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah, di mana 60 paslon dinyatakan tentu Covid-19.

“Paslon bisa dengan pancaran langsung di YouTube atau Facebook. Kalau paslon kreatif, semestinya bukan hanya orang sekitar yang bisa dimobilisasi tapi lebih banyak sedang. ”

“Dan kalau daring kan tersedia rekaman, jadi bisa ditonton ulang. Kalau gitu, lebih banyak yang bisa mengakses. ”

Viryan juga mengatakan kenaikan kasus harian positif Covid-19 tidak menjadi halangan untuk tetap menunaikan pilkada.

Sebab beberapa daerah dengan melaksanakan pemilihan tidak ditemukan peristiwa Covid-19. Karena itu ia meminta perppu tersebut bisa segera dibahas dan dirampungkan.

“Mayoritas kontributor kejadian positif Covid-19 secara nasional tersebut di DKI Jakarta dan Jakarta tidak ada pilkada. Di beberapa daerah ada pernyataan, ‘di wadah kami tak ada masalah’. Oleh karena itu di bawah beragam kondisinya, ” pungkasnya.

Apa kata partai politik?

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Imelda Sari, berharap pemerintah pusat dan KPU menghitung benar konsekuensi yang muncul jika pilkada serentak tetap dilangsungkan.

Kendati demikian, ia menilai aturan persuasi daring oleh pasangan calon kepala daerah menjadi problem utama.

Sebab kampanye seperti itu memberatkan pasangan calon kepala daerah yang bertarung di daerah terpencil lantaran kurang akses internet dan mahalnya bagian.

“Untuk kampanye daring butuh listrik, butuh pulsa untuk kuota. Kalau difasilitasi KPU sih oke. Tapi masalahnya dengan jalan apa semua wilayah bisa dapat bagian yang sama? ” ujar Imelda Sari kepada BBC.

“Kalau ada masyarakat yang tidak punya handphone , kuota internet bagaimana mau mendengarkan? Belum lagi listrik atau sinyal susah, bagaimana? ” sambungnya.

Kalaupun aturan kampanye daring diberlakukan, dia berharap KPU menggandeng penyedia servis telekomunikasi untuk menggratiskan internet kala paslon berkampanye.

Dengan begitu, katanya, kampanye akan lebih efektif.

Sebab dari pengamatannya, khusus untuk pemilih yang tinggal di perkampungan warga setempat masih menginginkan model kampanye tatap muka.

“Mungkin di perkotaan tumbuh perhatian ke internet besar. Tapi kalau masyarakat bawah sebagian besar lebih suka melihat langsung paslon. ”

“Sebab yang lebih penting merupakan touching people . ”

Untuk diketahui, penetapan pasangan bahan kepala daerah akan dilangsungkan di dalam 23 September mendatang.

Kemudian pengundian dan pengumuman nomor urut dilakukan pada 24 September 2020. Namun masa kampanye diselenggarakan pada 26 September – 5 Desember 2020.

Related Post