Peristiwa Djoko Tjandra: Buron kasus manipulasi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi perkara buron

Peristiwa Djoko Tjandra: Buron kasus manipulasi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi perkara buron post thumbnail image

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron dalam daftar pencarian orang (DPO) ke bermacam-macam instansi pemerintahan, termasuk lembaga di tingkat paling bawah seperti kelurahan.

Kejagung belakangan dikritik karena buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut tahu kembali ke Indonesia dan menyelenggarakan KTP elektronik di Jakarta.

Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk penjepretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan biasa kelurahan kami. Salah satu sarana pembuatan e-KTP, yang bersangkutan kudu merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan, ” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pengerjaan e-KTP Djoko disebut sah dan selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan itu klaim tak mengetahui sosok target itu.

Dalam keterangan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat berada dalam Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun dia saat ini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra sudah menjadi buron Kejaksaan Agung semenjak tahun 2009. Saat itu, meniti putusan tahap peninjauan kembali, Majelis hukum Agung menyatakan Djoko bersalah di korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama perut tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjadi rampasan negara.

Kekayaan itu diterima perusahaan Djoko, yakni PT Era Giat Prima sejak Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Tetapi Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Walau vonis itu sudah berlalu hampir 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya terus menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan.

‘Mirip’ kasus Harun Masiku

Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mudah-mudahan ditangkap saat mengurus e-KTP dalam kelurahan.

“Kelurahan mengatakan tidak tahu bahwa dia buron. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk merebak pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan, ” ujar Ninik era dihubungi.

“Dibutuhkan karakter aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat publik melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, ” kata Ninik.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra ini mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Awal Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tidak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang rusak.

“Isu Djoko tersebut menandakan koordinasi terkait buron dengan sampai sekarang belum terselesaikan, ” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu belakang orang yang keluar-masuk Indonesia. Tengah kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau kembali, ” tuturnya.

Juru Cakap Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah tercatat masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pengawasan pada 13 Mei lulus. Alasannya, interpol sudah menghapus status red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal buat Djoko, 27 Juni lalu, sesudah kejaksaan memasukkan nama buron itu ke DPO.

Bagaimanapun, kejaksaan menyatakan akan terus bekerja persis dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke publik, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah betul itu (yang buat e-KTP) benar yang bersangkutan, ” ujarnya per telepon.

“Kalau ana sedang cari orang, tidak kira-kira caranya kami buka. Prinsipnya ana mencari dan akan menangkap dengan bersangkutan. Pasti kami bekerja cocok dengan Imigrasi, ” kata Hari.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda mendatangi sidang PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia sudah dua kali mangkir dalam sidang gugatan terhadap putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak tetap menghadiri sidang tersebut. Namun bila mangkir, gugatan PK yang diajukannya bakal gugur.

Related Post