Pengamalan kerja paksa Muslim Uighur di China: Perusahaan-perusahaan Inggris ‘terlibat’, kata parlemen

4 jam yang lalu

Perempuan Uighur menarik seorang polisi dalamprotes di Urumqi, Provinsi Xinjiang pada 7 Juli 2009

Sejumlah perusahaan Inggris kira-kira ‘terlibat’ dalam penggunaan kegiatan paksa warga Uighur dalam Provinsi Xinjiang, China, patuh laporan anggota parlemen.

Komite Bisnis, Energi dan Strategi Industri (BEIS) Majelis Rendah Parlemen Iggris mengucapkan dalam rantai suplai terdapat ketidaktransparanan dan terjadi kegagalan di pihak pemerintah.

Xinjiang ditempati oleh banyak kawanan etnik minoritas, termasuk Muslim Uighur.

Dikatakan berbagai perusahaan pakaian, eceran, media serta teknologi kemungkinan terlibat, & kini tiba saatnya buat menjatuhkan denda dan memasukkan nama-nama perusahaan yang urung membuat perubahan ke di daftar hitam.

Komite BEIS mengutarakan pihaknya terkejut mendapati banyak perusahaan masih tak berpunya menjamin jaringan suplainya sunyi dari praktik kerja menekan. Oleh karena itu, itu berrpendapat bahwa perusahaan dengan tidak bisa membuktikan muncul bersih dari praktik kerja paksa di Xinjiang harus diberi sanksi.

Laporan itu mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah mempercepat rencana mengubah dan memperkuat Akta Perbudakan Modern 2015.

Para anggota parlemen juga merekomendasikan agar negeri menyusun kerangka kebijakan untuk membuat daftar perusahaan suci dan daftar perusahaan hitam bagi mereka yang jadi dan mereka yang malang memenuhi kewajiban dalam rangka melindungi hak asasi manusia di seluruh rantai suplainya.

Untuk menyusun laporan tersebut, Komite BEIS mendengarkan masukan dari berbagai saksi tercatat mereka yang bekerja buat perusahaaan Boohoo, H& M, TikTok, The North Face dan Nike.

Protes menentang perlakuan China terhadap komunitas Uighur

Disebutkan dalam masukan “jelas tidak dapat diterima” bahwa Boohoo hanya memiliki sedikit data tentang bervariasi jenjang di rantai suplainya.

Juru bicara Boohoo mengutarakan perusahaannya “telah membuat perubahan besar-besaran terhadap praktik-praktik jaringan suplainya”, dan “kelompok usaha itu menanti-nantikan penerbitan jaringan suplainya di Inggris pasar depan”.

Walaupun keterangan parlemen Inggris ini mengangkat banyak keprihatinan tentang penerapan kapas dari Xinjiang sebab perusahaan retail dan kongsi penyedia, perusahaan-perusahaan lain serupa mendapat sorotan.

Laporan anggota parlemen menyoroti Disney, yang oleh mereka dikatakan menumpukan memberikan bukti lisan dalam rapat dengan komite. Data Disney yang diminta ialah terkait dengan pembuatan film Mulan. Sebagian syuting film tersebut dilakukan di Daerah Xinjiang.

“Perusahaan Walt Disney Company mempunyai tanggungjawab buat menunjukkan bahwa tak satu pun tindakannya mendukung penindasan atau merongrong hak pokok manusia selama pembuatan Mulan, ” kata laporan parlemen Inggris.

Amat mengkhawatirkan

Seorang juru bicara Disney membalas tudingan dalam laporan parlemen dengan mengatakan: “Kami meluhurkan peran dan pandangan komite khusus dan ketika kami dihubungi oleh komite, kami memberikan keterangan yang relevan dan kesaksikan tertulis yang kuat. ”

Untuk memutar video itu, aktifkan JavaScript atau jika di mesin pencari lain

Nusrat Ghani, lupa seorang anggota Komite BEIS dari Partai Konservatif mengucapkan: “Sangat mengkhawatirkan jika perusaaan-perusahaan melayani jutaan konsumen Inggris tidak bisa menjamin kalau rantai suplai mereka terbuka dari kerja paksa.

“Legislasi perbudaan modern dan kebijaksanaan Departemen Bisnis, Energi serta Strategi Industri tidak siap mengatasi situasi berat itu. Di tengah bukti yang meyakinkan tentang pelanggaran, tidak ada langkah-langkah signifikan dengan baru dari pemerintah buat melarang perusahaan Inggris mengeruk keuntungan dari praktik kerja paksa etnik Uighur dalam Xinjiang dan wilayah-wilayah lain di China. ”

Tetapi seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: “Kerja paksa adalah salah satu wujud praktik yang paling cacat di dunia dan negeri tidak akan membelanya, boleh eksploitasi ini terjadi di Inggris atau di sungguh negeri. ”

Ditambahkan, “Inggris adalah negara pertama pada dunia yang mengharuskan kongsi melaporkan bagaimana mereka menyalahi perbudakan modern dan kegiatan paksa dalam operasional & jaringan suplainya, dan ana berencana memperluas jangkauannya ke lembaga-lembaga publik tertentu & memberlakukan sanksi keuangan kepada organisasi yang tidak mematuhi peraturan. ”

Wartawan BBC masalah perdagangan global, Darshini David melaporkan 20% produksi kapas dunia berasal sebab Xinjiang dan muncul bukti-bukti semakin kuat bahwa warga Muslim Uighur dipaksa menyala di ladang dan bengkel.

Kurangnya keterbukaan di dalam jaringan suplai, lanjutnya, memproduksi sejumlah perusahaan terlibat di dalam pelanggaran itu tanpa disadari.

Related Post

‘Saya dijual online dan dipermalukan karena saya perempuan Muslim’, Kisah perempuan di India yang jadi korban pelecehan di dunia maya‘Saya dijual online dan dipermalukan karena saya perempuan Muslim’, Kisah perempuan di India yang jadi korban pelecehan di dunia maya

sejam yang lalu Sumber gambar, Hana Khan Minggu pekan cerai-berai, puluhan perempuan Muslim di India menemukan diri mereka "dijual" secara daring (online). Hana Khan, seorang penerbang pesawat komersial, termasuk