Pengadilan memutuskan umat Kristen dalam Malaysia boleh gunakan cakap ‘Allah’ untuk menyebut Tuhan

5 jam yang berarakan

Malaysia

Pengadilan tinggi di Malaysia menyatakan bahwa umat Kristen boleh menggunakan sekapur “Allah”, mengakhiri perkara kaidah yang sudah berlangsung selama 13 tahun.

Seorang penduduk asli mengajukan gugatan setelah polisi menyita buku agama dan CD miliknya pada 2008.

Polisi mengeklaim bahwa orang beragama Kristen dilarang mempunyai material yang memuat nama bahasa Arab untuk Tuhan itu.

Pemerintah berpendapat sirih tersebut seharusnya hanya digunakan oleh umat Islam, karena “itu dapat membingungkan itu atau membuat mereka mencatat agama jika digunakan oleh agama lain”.

Kasus ini telah meningkatkan ketegangan berbasis agama pada Malaysia, yang merupakan negara sekuler secara konstitusi.

Baca juga:

Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, yang dikonfirmasi oleh advokat kasus tersebut dan dilaporkan oleh berbagai media, termasuk kantor berita nasional Bernama, adalah bagian dari tentang hukum yang diajukan seorang perempuan bernama Jill Ireland.

Ireland, yang beragama Kristen, merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar.

Pada 2008, otoritas menyita buku agama aforisme dan cakram padat (CD) berbahasa Melayu dari Ireland di bandara Kuala Lumpur, berdasarkan peraturan menteri di dalam negeri tahun 1986 dengan melarang publikasi Kristen pepatah Melayu menggunakan kata “Allah”.

‘Sudah dipakai selama berabd-abad’

Ilustrasi Alkitab

Banyak orang Kristen yang berbahasa Melayu mengutarakan kata itu telah dimanfaatkan di Malaysia selama berzaman-zaman, khususnya di wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan. Ireland adalah seorang Melanau, ikatan etnis penduduk asli sebab negara bagian Sarawak.

Pengadilan pada hari Rabu (10/03) menyatakan bahwa konstitusi Malaysia memberi Ireland paritas di hadapan hukum serta dia berhak mengimpor proklamasi dalam menjalankan haknya buat mendidik dan mempraktikkan agamanya, kata pengacara Ireland, Annou Xavier, kepada kantor berita Reuters.

“Pengadilan juga menyatakan bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986… menentang hukum dan konstitusi, ” kata Xavier.

Keputusan sempurna Pengadilan Tinggi tidak langsung tersedia bagi media.

Penguasa Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak menjawab permintaan catatan dari Reuters.

Umat Kristen mencakup sekitar 9% daripada populasi Malaysia, menurut sensus 2010.

Namun pengadilan mengutarakan keputusan pada hari Rabu tidak berbanding terbalik dengan keputusan tahun 2015, karena tersebut berurusan dengan hak konstitusional individu alih-alih masalah seputar penerbitan, menurut Xavier.

Related Post

Konflik Palestina-Israel berlanjut dengan ‘perang narasi’ di media sosial Indonesia: Jangan sampai oleh karena itu persoalan besarKonflik Palestina-Israel berlanjut dengan ‘perang narasi’ di media sosial Indonesia: Jangan sampai oleh karena itu persoalan besar

sejam yang lalu Sumber gambar, JUNI KRISWANTO/AFP Kembali memanasnya konflik Israel dan Palestina selama sepekan terakhir ternyata berlanjut dengan "perang narasi" di media sosial Indonesia. Banyak netizen yg mengecam