Pencemaran udara Jakarta: Presiden Jokowi hingga Gubernur DKI Anies Baswedan dinyatakan lakukan perangai melawan hukum

  • Abraham Utama
  • Wartawan BBC News Indonesia

20 Mei 2021

Diperbarui 16 September 2021

polusi

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images

Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tiga menteri divonis melangsungkan perbuatan melawan hukum di perkara gugatan pencemaran hawa di ibu kota.

Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/09).

Elok hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Koalisi Prakarsa Bersihkan Udara Koalisi Semesta.

Namun hakim menegasikan gugatan agar para penguasa tinggi negara ini dinyatakan melanggar hak asasi manusia karena lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Mengabulkan gugatan para penggugat buat sebagian dan menyatakan tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah mengabulkan perbuatan melawan hukum, ” ujar ketua majelis ketua saat membaca putusannya.

Baca juga:

Dalam putusan hakim, Jokowi dihukum untuk mengetatkan patokan mutu udara ambien nasional yang cukup untuk menyembunyikan kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan warga yang sensitif. Pengetatan tersebut, kata hakim, harus didasarkan pada ilmu pengetahuan serta teknologi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Banten & Jawa Barat dalam inventarisasi emisi lintas batas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dihukum untuk menyoroti dan membina kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara.

Adapun Gajah Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dihukum untuk menghitung kemerosotan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di DKI Jakarta yang perlu dicapai jadi dasar penyusunan strategi serta rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Khusus untuk Anies Baswedan, majelis hakim melahirkan sejumlah hukuman. Pertama, tempat dihukum untuk mengawasi ketaatan setiap orang terhadap sistem perundang-undangan di bidang pengoperasian pencemaran udara atau sertifikat lingkungan hidup.

Wujud nyatanya, merujuk putusan itu, merupakan melakukan uji emisi kepada kendaraan tipe lama, mengadukan evaluasi penataan ambang pemisah emisi gas buang organ bermotor lama, serta mengatur rekapitulasi sumber pencemar tak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi walau memiliki izin lingkungan dan permisi pembuangan emisi.

polusi

Sumber gambar, NurPhoto/Getty Images

Anies selalu dihukum mengawasi ketaatan penopang dan spesifikasi bahan menjilat yang ditetapkan dan meneliti kepatuhan atas larangan membakar sampah di ruang terkuak yang mengakibatkan pencemaran hawa.

Lebih dari itu, lembaga hakim juga menghukum Anies untuk menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang mengabaikan ketentuan pengendalian pencemaran udara.

Sanksi itu, sekapur hakim, dapat dijatuhkan pada pemilik kendaraan bermotor & kegiatan usaha yang tak memenuhi baku mutu emisi.

Selain itu, Anies dihukum menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi terkait pencemaran udara kepada masyarakat beserta menetapkan baku mutu udara ambien daerah yang cukup untuk melindungi kesehatan.

Hukuman lain yang harus dijalankan Anies adalah menginventarisasi mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis serta metode guna tanah dengan mengingat penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan jemaah.

Yang terakhir, Anies dihukum untuk menetapkan status harga udara ambien daerah di setiap tahun dan mengumumkannya pada masyarakat; menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana laku pengendalian pencemaran udara. Ketua menyebut hal ini kudu dilakukan secara terfokus dan melibatkan partisipasi publik.

Gugatan soal polusi udara Jakarta itu diajukan oleh Federasi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yakni Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Di Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, & Gubernur Banten.

‘Saya ingin anak saya hidup lebih sehat’

Pada Mei berantakan, kualitas udara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mayoritas masuk dalam bagian tidak sehat untuk klan sensitif, sebagaimana ditunjukkan bukti Airnow, pengukur kualitas suasana yang dipasang Kedutaan Tinggi Amerika Serikat di Jakarta.

Airnow mengukur bagian kecil yang berukuran 2, 5 mikron atau invalid, yang bisa masuk peparu dan membahayakan kesehatan.

KUALITAS UDARA

Sumber gambar, AIRNOW. GOV

Kondisi ini sudah dikeluhkan warga Jakarta selama bertahun-tahun. Maka itulah sejumlah masyarakat menggugat pemerintah pada tarikh 2019 lalu untuk bertanggung jawab atas polusi hawa yang terjadi.

Penyelidik lembaga Walhi, Khalisah Khalid, adalah salah satu penuntut.

Ia mengaku semakin terdorong mengajukan gugatan sebab anaknya, yang berusia 10 tahun, kerap mengalami alergi dan mimisan sejak mungil.

Oleh sebab tersebut, menurut Khalisah, udara terang tak bisa ditawar-tawar, baik bagi anaknya maupun anak-anak lain, yang disebutnya ikatan rentan.

“Ini yang melatarbelakangi. Saya ingin bani saya bisa hidup bertambah sehat, mendapatkan udara dengan bersih dan sehat.

polusi

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Saya yakin semua orang tua, semua ibu, ingin anaknya bisa tumbuh dan berkembang, bukan seadanya, tapi dengan kualitas lingkungan dengan bersih dan sehat, ” ujar Khalisah.

Tengah itu, peneliti kesehatan bangsa, Irma Hidayana, mengatakan ada korelasi antara udara yang kotor dengan kesehatan.

Penelitiannya itu dipaparkan era ia menjadi saksi pakar dalam persidangan.

“Di tempat-tempat yang polusi udara tinggi, tingkat kesehatan pokok dan anaknya lumayan hina, jadi korelasinya terbalik, ” ujar Irma yang serupa penggagas Platform Lapor Covid-19 itu.

macet

Sumber tulisan, JARANG FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Berdasarkan data Air Quality Life Index yang disajikan Energy Policy Institute, Universitas Chicago, tahun 2020, Indonesia ialah negara paling tercemar kesembilan di dunia.

Patuh laporan itu, polusi udara dapat memperpendek harapan tumbuh rata-rata orang Indonesia sebanyak dua tahun, dan pada wilayah paling tercemar sebesar tujuh tahun.

Di Jakarta, tingkat polusi dikenal enam kali lipat daripada pedoman WHO, dan jika hal itu terus terjadi, angka harapan hidup masyarakat Jakarta bisa berkurang sebesar 4, 8 tahun.

Pihak penggugat berharap sanggup memenangkan perkara ini biar pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang menjamin perlindungan kesehatan warga Negara.

Parameter PM 2, 5 tenggat uji emisi

Di sisi lain, pemerintah melalui Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi udara.

Salah satunya, pemerintah memasukkan PM dua, 5 sebagai salah satu patokan pencemaran udara dalam Sistem Pemerintah nomor 22 tarikh 2021, ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian, Sigit Reliantoro, dalam pernyataan tertulis pada BBC Nusantara.

Udara Jakarta

Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KLHK, katanya, juga sudah membuat baku mutu emisi yang baru untuk pembangkit listrik thermal, kendaraan bermotor, pabrik pupuk, semen.

“Dari segi transportasi penggunaan busway dan regulasi transportasi listrik juga sudah disiapkan. Pengawasan terhadap implementasi peraturan selalu sudah dilaksanakan, ” ujarnya.

Pihak tergugat lainnya, yakni pemprov DKI Jakarta juga mengatakan sudah mengarahkan sejumlah kebijakan.

uji emisi

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono Supalal, mengatakan Pemprov secara gencar melakukan uji emisi kendaraan bermotor, juga langsung mengawasi polusi pabrik-pabrik yang ada.

Ia mengeklaim tren positif dari kebijakan tersebut.

“Jadi keterangan hasil pemantauan, kami kan setiap hari mengukur dan mengevaluasi. Tren dari 2018 sampai 2021 ini [polusi udara] menurun di DKI Jakarta, ” perkataan Yusiono.

Ia memasukkan pihaknya akan melakukan inventarisasi sumber-sumber polusi di Jakarta dalam upaya pengurangan polusi udara.

Apakah pemerintah akan menjalankan putusan pengadilan?

Sebelumnya, sejumlah aktivis pernah menggugat pemerintah dalam kejadian kebakaran hutan di Kalimantan, yang juga menggunakan mekanisme citizen lawsuit.

Meski demikian, beberapa poin dari gugatan itu belum dijalankan pemerintah.

POLUSI

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pengajar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Mulia Wardana menjelaskan beberapa problematika dalam citizen lawsuit, salah satunya adalah karena metode itu dilakukan dengan carik perdata.

“Dalam situasi citizen lawsuit, yang oleh karena itu tergugat adalah negara, mampu presiden, kementerian, gubernur. Ketika mereka dinyatakan kalah serta diminta harus melakukan sesuatu, permasalahan timbul karena logika perdata tidak masuk, di dalam hal ini ke situasi administrasi negara.

“Ada sama dengan blind spot (titik buta) sehingga menyebabkan gugatan-gugatan citizen lawsuit yang banyak dimenangkan, seperti dalam kasus Palangkaraya, eksekusinya lambat karena kepala eksekutorial yang dikeluarkan PN hingga MA belum mampu memaksa putusan itu dikerjakan oleh negara, ” ujarnya,

Meski kadang dianggap sebagai “kemenangan di arah kertas”, menurut Agung, kemenangan bisa menjadi secercah harapan yang menunjukkan negara sudah gagal dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

“Dan itu termanifestasi dalam putusan hukum, ” ujarnya.

Dalam hal pemerintah lambat melaksanakan eksekusi meja hijau, Agung mengatakan penggugat bisa meminta pengadilan memanggil tergugat.

Di sana, ujarnya, pengadilan bisa membuat tergugat membuat rencana atau timeline pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi kewajiban mereka.

Related Post