Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjelma lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjelma lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD post thumbnail image

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membuktikan bakal menambah tiga wilayah baru di Papua sehingga ke ajaran terdapat lima provinsi.

Jadwal pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Kepala MPR Bambang Soesatyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta peserta TNI-Polri di Gedung MPR/DPR MENODAI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah “amanat lantaran undang-undang” 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi serupa akan dilakukan, atau penegasan kepada pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan menjelma 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang, ” perkataan Mahfud kepada wartawan.

Dalam melahirkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua untuk melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas mengenai berbagai isu itu dengan pemerintah, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang serupa, Ketua MPR Bambang Soesatyo berargumen bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Isu soal pemekaran daerah yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya ialah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia, ” kata Bambang Soesatyo.

Berawal dari kedatangan 61 orang Papua di Istana

Saleh Sangadji, satu diantara dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan klub wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, masyarakat Kabupaten Mappi, mengatakan saat tersebut perwakilan masyarakat Papua Selatan betul minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura.

Padahal, katanya terdapat perbedaan budaya antara masyarakat di Papua Selatan secara mereka yang tinggal di melahirkan.

Secara pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.

Taat menambahkan, ia yakin pemekaran wilayah akan membawa peningkatan ekonomi, serupa kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan tubuh masyarakat.

Sebulan setelah kedatangan 61 orang Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua iktikad yang masuk untuk pemekaran provinsi Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, daripada kedua kawasan itu, yang telah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Dengan jelas, Papua Selatan sudah setuju, ” kata Tito kepada kuli di Jakarta, 29 Oktober 2019.

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika gagasan pemekaran muncul, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak pernah mengusulkan atau dilibatkan oleh negeri pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Anak buah Papua — lembaga kultural dengan mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — memandang pemekaran wilayah bukan solusi buat meningkatkan taraf hidup masyarakat sah Papua.

“Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus sekadar, orang asli Papua tetap menderita, ” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar dalih sejumlah akademisi dalam menentang gagasan pemekaran wilayah di Papua.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, pra jauh membentuk pemerintahan daerah segar yang bakal menyedot anggaran negeri, pemerintah seharusnya lebih dulu melaksanakan secara rinci peta jalan pendirian Papua.

“Yang paling mendesak adalah tingkah laku pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi pemerintah sesudah dana otsus selesai? ” logat Robert, Oktober 2019 lalu.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sentosa, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya begitu pelik sehingga pemekaran dianggap solusi, mampu saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Dari segi regulasi, sekapur Robert Endi Jawang, pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan karena susunan pelaksana UU 23/2014 tentang independensi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua peraturan pemerintah itu tidak boleh tersedia pemekaran. Papua dianggap khusus, akan tetapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di asing rancangan, hal serupa nanti wajib berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tahun 2008, pemerintah melakukan pemekaran kepada Kabupaten Nduga, yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, era ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua.

Nduga, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), juga ialah satu dari 10 kabupaten pada Papua dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kekurangan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau dengan tertinggi di Indonesia, menurut data BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan dengan nasional rata-rata berada di nilai 9, 41.

Related Post

George Floyd: Presiden AS Donald Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menetapkan itu sesekali diperlukan

George Floyd: Presiden AS Donald Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menetapkan itu sesekali diperlukanGeorge Floyd: Presiden AS Donald Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menetapkan itu sesekali diperlukan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mendukung penghapusan teknik tekan leher untuk menahan simpulan dalam penangkapan polisi. Namun dia menegaskan bahwa teknik itu sesekali diperlukan. Beberapa kesatuan polisi dalam