Orang tua murid non-Muslim ‘gelisah’ SKB Tiga Menteri terkait kudung dicabut, pemerintah diminta terbitkan instrumen hukum lain

13 menit yang lalu

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Keluarga pengikut non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul penghapusan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB Tiga Menteri) yang mengatur seragam anak oleh Mahkamah Agung.

Menurut aktivis Sah Asasi Manusia dari Human Rights Watch (HRW), putusan itu bisa menjadi ikutan pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada siswa dan membuat praktik intoleransi merata.

Pemerintah disarankan untuk segera menerbitkan peraturan segar, yang mengatur apa yang diatur SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan di dalam daerah Nanggroe Aceh Darussalam, yang sebelumnya dikecualikan daripada aturan.

Pemerintah sekitar ini mengatakan masih menunggu putusan lengkap pengadilan pra mengambil langkah selanjutnya.

Pemohon tes materiil SKB Tiga Gajah, Lembaga Kerapatan Adat Zona Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, dalam permohonannya mengatakan SKB Tiga Menteri itu tak sesuai adat.

‘Tak akan sekolah jika dipaksa pakai jilbab’

Elianu Hia, orang tua dari siswi non Muslim, di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah saat mengindahkan SKB Tiga Menteri dicabut oleh Mahkamah Agung.

SKB Tiga menteri, yang ditandatangani Menteri Pendidikan, Gajah Dalam Negeri, dan Menteri Agama, Februari lalu, menyusun, antara lain, larangan sekolah buat mewajibkan penggunaan pakaian serupa dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pada kausa tahun 2021, Elianu Hia sempat viral setelah merekam video yang menunjukkan ia dipanggil ke sekolah sebab anaknya menolak menggunakan jilbab, lalu mengunggahnya ke jalan sosial.

“Memang ada kegelisahan karena baru kami tahu tadi pagi [Minggu 09/05]. Kami juga belum tahu, saya tanya serupa sama pengacara, apa dengan diwajibkan hanya untuk Muslim atau non-Muslim.

“Kita tunggu dulu keputusan lengkapnya. Anak saya hidup atau mati dia nggak suka pakai jilbab. Kalau diwajibkan [pakai jilbab], dia nggak mau sekolah di situ, ” ujar Elianu.

Dia mengingat kembali perihal putrinya diminta mengenakan kudung oleh pihak sekolah.

Saat itu, Elianu berkisah, guru-guru anaknya meminta putrinya itu memakai jilbab. Kalau dia menolak, orang sampai umur akan dipanggil.

“Terganggu jam belajar dia. Keputusannya saya, pengampu, dipanggil, ” ujar Elianu.

Kasus itu kemudian ramai dibicarakan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bahkan menyebut peristiwa itu tak hanya melanggar undang-undang (UU), melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

SKB tiga menteri datang tak lama setelah kasus itu mencuat.

Elianu mengatakan, putrinya tak teristimewa diminta mengenakan jilbab.

Ia menambahkan sejumlah bagian pun memberi dukungan dan kekuatan pada anaknya, mematok putrinya yang sempat ” down ” itu kembali kuat.

Disebut ‘tak sesuai adat’

Namun, SKB itu diuji oleh Lembaga Kerapatan Kebiasaan Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Mulia, dengan alasan aturan tersebut tak sesuai dengan adat di wilayah itu, pula UU yang berlaku.

Dalam salinan permohonan dengan diterima BBC, pemohon mencantumkan pentingnya penggunaan pakaian Muslimah, di antaranya seperti menghindari siswi dari digigit nyamuk demam berdarah, menghapus jurang antara yang kaya & miskin, hingga menghindari rani dari pelecehan seksual.

Namun, mereka tidak menutup pernyataan itu dengan data atau dokumen pendukung.

Hakim Mahkamah Agung, dengan ketiganya adalah laki-laki- Yulius, Is Sudaryono, dan Irfan Fachrudin- kemudian mengabulkan gugatan uji materiil atas SKB itu.

Sejauh tersebut, salinan lengkap putusan itu belum diumumkan dan dikasih ke kementerian terkait.

Yang baru disebarkan bagian Mahkamah Agung baru amar putusan saja.

Bagian SMKN 2, Padang, Sumatera Barat, tidak merespons kala ditanyai soal implikasi putusan ini pada aturan madrasah mereka.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Sementara itu, Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, menyorot putusan itu dan dampaknya dalam kemudian hari.

“Kalau tidak diatasi segera bakal makin massal pemaksaan budak perempuan, perempuan dewasa, instruktur sekolah negeri untuk mematuhi jilbab.

“Sekarang saja [kasusnya] sudah cukup besar. Sekarang 24 dari 34 provinsi [ada kasus pemaksaan]. Namun, ada kantong-kantong sekolah negeri yang tak melakukan pemaksaan, ” ujarnya.

HRW sebelumnya pernah melakukan wawancara, antara asing pada 140 siswa dan guru perempuan di kira-kira sekolah negeri di praja di Sumatera, Jawa serta Sulawesi.

Sebagian besar dari mereka mengalami tekanan psikologis, bahkan dilaporkan ada yang berusaha bunuh diri akibat diskriminasi karena tak berhijab.

Apa dengan bisa dilakukan pemerintah?

Menanggapi itu, Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hendarman, mengatakan pihaknya menghormati putusan itu dan masih menunggu salinan lengkapnya.

“Bagi kami upaya menumbuhkan serta menjaga semangat kebinekaan, pemaafan, moderasi beragama, serta menyampaikan rasa aman dan enak warga pendidikan dalam mengemukakan kepercayaan dan keyakinannya di dalam lingkungan sekolah jati, merupakan hal mutlak dengan harus diterapkan… ” tambahnya.

Terkait itu, peneliti HRW Andreas Harsono, menyarankan pemerintah untuk segera mendatangkan peraturan yang serupa dengan SKB Tiga Menteri tersebut, dengan perluasan ke kawasan yang sebelumnya tak diatur, yakni Nanggroe Aceh Darussalam.

Sumber gambar, ANTARA

Hal senada diutarakan Sulistyowanti Irianto, guru besar antropologi dasar dan pendiri mata belajar Gender dan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nusantara.

“Harus ada perabot hukum yang lain sebab ini sudah gawat darurat kalau dibiarkan… karena anak-anak akan jadi orang masa yang memimpin kita, ” ujarnya.

“Bagaimana jika mereka dididik dalam kebiasaan intoleran? ”

Ia mengajukan juga pemerintah menggelar eksaminasi publik dengan membeberkan masukan hukum hakim.

Walaupun tak berkekuatan hukum, situasi itu dirasanya penting.

“Ini bisa menjadi literasi publik agar publik mengetahui apa yang salah lantaran putusan itu, ” ujarnya.

‘Resah, risih dan risau’

Di sisi lain, pemohon Uji Materiil daripada Lembaga Kerapatan Adat Dunia Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Sayuti, mengatakan sangat bersyukur dengan keputusan itu.

Ia mengatakan SKB tersebut telah membuat banyak bagian di wilayahnya merasa “resah, risih, dan risau”.

“[SKB itu] bertentangan dengan kearifal lokal Sumatera Barat, di sini kan matrilineal sistem, sudah ada sejak dulu orang Minangkabau itu diajarkan oleh ibu bapak, ninik mamak, jika laki-laki berpeci dan berkain sarung, kalau perempuan baju kurung dan kerudung.

“Semua itu kan menguncup aurat, itu bukan Islam, tapi kearifan lokal dan kearifan lokal itu dilindungi oleh undang-undang, ” introduksi Sayuti seperti dilaporkan wartawan Febrianti pada BBC News Indonesia.

Sumber tulisan, Reuters

Ia berkukuh kalau putusan Mahkamah Agung itu tak akan membuat intoleransi di wilayahnya, seraya mengucapkan non-Muslim tak akan dipaksa memakai jilbab.

“Setiap agama kan menginginkan anaknya beretika kalau berpakaian. Yang Katolik silakan mereka sepakati pakaiannya dengan komite-komite sekolah. Tapi kalau mereka mau pakai [jilbab] ya silakan.

“Tapi kalau siswa Muslim harus wajib pakai. Yang non-Muslim kalau mereka mau memakai baju kurung basiba [adat Minangkabau] atau belakang punya pakaian seragam sendiri, ” ujarnya.

Related Post