Omnibus Law: Pasal ‘menyelundup’ ditakutkan bakal pendidikan ‘tambah mahal’, DPR: ‘Di KEK, komersialisasi pasti ada’

Omnibus Law: Pasal ‘menyelundup’ ditakutkan bakal pendidikan ‘tambah mahal’, DPR: ‘Di KEK, komersialisasi pasti ada’ post thumbnail image

Sebanyak pegiat pendidikan mengaku merasa dibohongi dengan lolosnya pasal mengenai perizinan pendidikan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mereka khawatirkan dapat ‘membuat pendidikan makin mahal’.

Mereka menyatakan pula jadi menguji undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, DPR telah melepaskan aturan klaster pendidikan dalam RUU itu, tapi pasal perizinan pelajaran tetap dimasukkan dan disahkan DPR, dengan dalih hanya akan valid di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

‘Praktik cari untung makin khas’

Dalam UNDANG-UNDANG Ciptaker yang disahkan Senin (05/10), disebutkan bahwa perizinan pada zona pendidikan di KEK dapat dilakukan sesuai aturan Izin Berusaha dengan dicantumkan dalam undang-undang yang kerap disebut Omnibus Law itu.

Pengurus Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan aturan itu akan membuat pendidikan makin mahal & tak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Padahal, merujuk pada Peraturan tentang Sistem Pendidikan Nasional  tahun 2003, lembaga penyelenggara pendidikan kudu bersifat nirlaba.

Lembaga pendidikan kendati tidak mengajukan Izin Berusaha, sebab bukan badan usaha yang melacak keuntungan.

“Yang sudah pasti saat ini ada keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan… Itu akan semakin kuat [dengan aturan dalam Omnibus Law] karena pendidikan itu izinnya sebagai badan usaha.

“Kalau badan usaha itu untuk mengaduk-aduk keuntungan sehingga praktik pendidikan sebagai bisnis akan semakin khas, ” ujarnya.

Ditambahkan Darmaningtyas, sebelum pelajaran diizinkan menjadi badan usaha sekadar, akses pendidikan, khususnya pendidikan mulia masih terbatas, baru mencapai pada bawah 40% bagi orang-orang yang berusia 18-23 tahun.

Fauzi Abdillah Perkumpulan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) melihat pasal itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka pekerjaan dan memberikan payung untuk komersialisasi pendidikan. ”

Mengapa masuk ke UU?

Sebelumnya, DPR sudah mencabut klaster pendidikan dalam aturan itu sebab penolakan dari sejumlah pegiat pelajaran.

Namun, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang partainya menolak pengesahan RUU itu, menjelaskan pasal soal perizinan pendidikan akhirnya tetap merembes dalam pengaturan soal Kawasan Ekonomi Khusus karena Indonesia sudah tergantung dengan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT.

Oleh karena itulah Darmaningtyas menyebut kalangan pegiat pendidikan “merasa dibohongi” sebab DPR dan mereka menyatakan siap untuk mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Tetapi Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, membantah DPR berbohong.

“Itu hak untuk berkomentar yang dilindungi undang-undang. Namun, kami sama seluruhnya tidak mau membohongi siapa pun karena ini komitmen, berdasarkan kemufakatan dengan pemerintah bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba.

“Ada pun yang dapat menggunakan izin usaha itu hanya yang di KEK. Yang lain mengacu pada ketentuan existing [yang ada], ” ujarnya.

Kawasan ekonomi khusus tersebut, kata Achmad Baidowi, tak bisa dilepaskan dari komersialisasi.

“Kita cakap semua Kawasan Ekonomi Khusus tersebut bicara bisnis, bicara ekonomi, karakter punya duit semua, orang kaya pada situ. Komersialisasi pasti ada dalam situ.

“Makanya kita gunakan klausul itu hanya untuk di Kawasan Ekonomi Khusus yang mendapatkan izin sejak pemerintah pusat. Jadi tidak mampu tiba-tiba badan usaha pembuat institusi pendidikan di KEK tanpa permisi pemerintah pusat itu, nggak bisa. ”

‘Aturan harusnya sama’

Dalih hanya akan berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus itu dikritik Anggota Badan Pengampu Nasional Pendidikan, Doni Koesoema.

Ia mengatakan yang tinggal di daerah itu juga merupakan anak-anak Nusantara yang harusnya dinaungi dengan kaidah yang sama secara nasional.

Ia merisaukan dengan aturan berbeda itu, madrasah asing dapat beroperasi dengan lebih mudah tanpa mengikuti standar nasional, hal yang bisa berdampak serupa pada gaji guru di kian.

“Sekolah-sekolah internasional yang datang ke sini harus dipastikan bagus, itu kalau dengan UU Ciptaker tidak bisa memastikan sekolah itu berkualitas ataupun tidak.

“Lalu kemudian ada daya diskiminasi juga pada guru-guru. Nanti kalau ada guru indonesia kegiatan di situ, dengan diatur memakai UU Omnibus Law mereka bisa mendapat diskriminasi gaji dan lain-lain, ” ujarnya.

Doni menambahkan peristiwa itu juga bisa menimbulkan persaingan yang merugikan bagi sekolah preman nasional dan sekolah negeri pada wilayah setempat.

Related Post