Omnibus Law: Empat organisasi buruh siapkan uji UU Cipta Kerja ke MK, Kemnaker: ‘Silakan gugat, tapi inilah titik kompromi paling maksimal’

Omnibus Law: Empat organisasi buruh siapkan uji UU Cipta Kerja ke MK, Kemnaker: ‘Silakan gugat, tapi inilah titik kompromi paling maksimal’ post thumbnail image

4 dari tujuh organisasi buruh dengan terlibat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan membabatkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstutusi (MK).

Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) dan Pakta Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mencatat setidaknya ada 12 pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.

Belasan pasal tersebut mencakup soal pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.

Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap digugat dan bahan menerima apapun putusan MK.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya segera mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) begitu peraturan itu ditandatangani presiden dan dinomorkan.

Dari Undang-Undang berjumlah 812 halaman itu, katanya, setidaknya ada 12 pasal bermasalah yang mengatur tentang pesangon, sistem kontrak, pekerja alih daya, dan pengupahan.

“Kami telah dapat dokumen yang 812 halaman dan kami optimis menang. Telah kita pelajari dan tinggal menunggu nomor di-undangkan, ” ujar Elly Rosita Silaban kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (15/10).

Karyawan bisa dikontrak seumur hidup

Juru bicara Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo, mengatakan, dalam Pasal 59 soal pekerja untuk waktu terbatas atau kontrak, tidak mengatur batasan berapa lama.

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja mampu dikontrak paling lama dua tahun dan diperpanjang satu tahun.

Tujuan adanya pembatasan itu, menurut Kahar, biar ada kepastian jangka waktu order dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Pasal di UU Ketenagakerjaan itu habis, kalau begitu dampaknya karyawan mampu dikontrak berulang-ulang seumur hidup, ” jelas Kahar S Cahyo pada BBC News Indonesia saat dihubungi lewat telepon, Kamis (15/10).

Pekerja alih gaya bisa menempati semua posisi

Presiden Liga Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menjelaskan Pasal 66 dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas menerangkan jenis order yang bisa diserahkan kepada kongsi alih daya.

Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan, setidaknya ada lima jenis pekerjaan yang bisa dialih dayakan seperti sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas pertambangan.

“Dampaknya pekerja alih daya sanggup digunakan untuk melaksanakan kegiatan topik atau kegiatan yang berhubungan secara proses produksi. Ini yang saya kritisi sehingga nantinya tidak ada tanggung jawab perusahaan pemberi kerja, ” imbuh Elly Rosita.

Pem upah minimum kota merugikan

Pasal 88C dan 88D yang mengatur tentang upah dalam Undang-Undang Cipta Kegiatan, kata Elly, menghilangkan aturan mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral.

Tengah penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten bisa dilakukan dengan syarat.

“Upah sektoral itu kita ingin tetap tersedia, karena itulah yang membedakan pelaku yang di perusahaan risiko luhur dan rendah, ” jelas Elly.

“Lalu gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Itu artinya tidak mengikat atau bisa tidak dikerjakan. Ini yang kita kalau kita tidak teliti bisa terkecoh. ”

Formula pengupahan juga menurutnya, merugikan pasal komponen hitungannya hanya satu sekadar antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan, besar komponen itu masuk dalam me besaran upah.

Besaran pesangon mengecil

Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang pesangon menghilangkan frasa “paling sedikit”. Sehingga perusahaan, kata Elly, bisa mengurangi besaran pesangon dengan semestinya diterima buruh.

“Perubahan ini mengandung makna buruh tidak teristimewa mendapat hak pesangon melebihi lantaran apa yang diatur pada perkara 156. ”

Selain itu, ia selalu mencatat, dihapusnya pasal 162 sampai 167 mengakibatkan buruh yang dianggap melakukan pelanggaran tanpa ada keterangan oleh perusahaan, bisa diberhentikan tanpa mendapat pesangon.

Persoalan lain, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang penggantian hak. Pun, praktisi yang diberhentikan akibat merger tak mendapat pesangon dua kali upah tapi hanya satu kali.

“Kemudian pekerja yang diPHK akibat adanya efisiensi tidak lagi mendapat pesangon dua kali ketentuan, tapi hanya satu kali. ”

“Yang meninggal selalu tidak mendapat ketentuan dua kali upah, tapi satu kali. ”

“Pekerja pensiun juga tidak mendapat 32 kali upah, tapi hanya 25 kali upah. ”

“Bahkan, buruh yang perusahaan pailit tidak mendapat pesangon. ”

UU MK yang mutakhir bisa menurunkan daya berat hakim konstitusi’

Pakar Hukum Metode Negara dari Sekolah Tinggi Dasar Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ada dua jenis yakni formil dan materil.

Kalau uji materil, maka organisasi buruh harus menguraikan sejumlah pasal dengan dinilai bermasalah itu kemudian mendalilkannya pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok 1945.

“Misalnya pasal mengenai pesangon menyalahi hak untuk penghidupan yang layak seperti di pasal 27 UUD 1945. ”

Dalam uji materil pula, katanya, hakim MK akan meneliti asas pemohon, keterangan saksi ahli, & pembuktian di persidangan.

Namun begitu, hakim bisa memutus uji materil itu tanpa perlu menghadirkan bukti ahli atau pembuktian sehingga persidangan tidak memakan waktu lama.

Sedangkan uji formil mendasarkan gugatan di dalam proses legislasi yang melanggar urusan 20 UUD 1945 di mana pembentukan undang-undang harus partisipatif.

Patuh Bivitri, jika melihat proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, maka mampu dipastikan tidak cukup partisipatif serta terburu-buru dalam proses pembahasan.

“Ada dua fraksi yang tidak akur saja itu sudah cacat prosedural. Ada perubahan draf sampai dikirim ke presiden, itu bisa jadi dasar uji formil. ”

Hanya saja Bivitri menyimpan sedikit keraguan pada hakim konstitusi dalam memutus pasal ini setelah disahkan Undang-Undang MK yang baru di mana hakim bisa menjabat sampai 15 tarikh.

“Dengan adanya Undang-Undang MK ini bisa menurunkan daya kritis hakim. Akan tetapi peluang menang atau kalah, faktornya banyak. Apakah pembuktian baik ataupun tidak, apakah ahli yang dihadirkan bisa meyakinkan hakim atau tidak, ” jelasnya.

Pemerintah: ‘Kami jadi kalau MK putuskan dibatalkan’

Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan pihaknya akan menjalankan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dilayangkan sejumlah organisasi buruh.

Ia mengeklaim, pasal-pasal dengan tertuang dalam UU Cipta Kegiatan merupakan “titik kompromi paling maksimal” yang bisa diupayakan kementerian.

“Yah kita akan sesuaikan. MK sebagai pengambil keputusan tertinggi kalau bilang batalkan atau ubah, kita lakukan, ” ujar Dita Indah Pati kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/10) lewat sambungan telepon.

Kendati begitu, ia meminta tujuh organisasi pekerja yang terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tetap menimbrung serta dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Aturan bani dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, katanya akan ada empat hal di antaranya mengenai pengupahan, penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan, dan tenaga kegiatan asing.

“Proses pembahasan PP tanpa diabaikan, justru nanti akan mendatangkan masalah baru karena tidak terinformasikan perkembangannya. Jadi silakan ke MK, tapi dialog pembuatan PP dijalani juga. ”

“Supaya tidak timbul lengah paham lagi, nanti menganggap pemerintah tidak akomodatif padahal teman-teman menolak dialog. ”

Empat PP itu, sirih dia, ditargetkan rampung pada minggu pertama November mendatang. Sejumlah kalangan mulai dari akademisi, organisasi buruh, pakar, akan diundang.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Oktober lalu telah diserahkan ke Presiden Jokowi pada Rabu (14/10) untuk kemudian di-nomorkan agar makbul sebagai undang-undang yang berlaku.

Masa pembahasan, UU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari kelompok buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dinilai merugikan pekerja dan merusak lingkungan.

Tapi Presiden Jokowi menepis sangkaan itu dan menyatakan undang-undang ini mendorong tumbuhnya investasi dan menyediakan lapangan kerja.

Related Post

Muslim Uighur: Amerika Serikat blokir sebagian ekspor China produksi dari Xinjiang karena dugaan pelanggaran HAM, China sebut AS 'bully'

Muslim Uighur: Amerika Serikat blokir sebagian ekspor China produksi dari Xinjiang karena dugaan pelanggaran HAM, China sebut AS ‘bully’Muslim Uighur: Amerika Serikat blokir sebagian ekspor China produksi dari Xinjiang karena dugaan pelanggaran HAM, China sebut AS ‘bully’

Diperbarui 16 September 2020, 19: 07 WIB Sumber gambar, Getty Images China menuduh Amerika Serikat melanggar peraturan perdagangan internasional setelah negara itu memblokir sebagian ekspor China yang berasal dari