Omnibus Law: DPR dan pemerintah bakal sahkan RUU Cipta Kerja di dalam Rapat Paripurna, aliansi buruh ancam gelar unjuk rasa serentak di puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’

Omnibus Law: DPR dan pemerintah bakal sahkan RUU Cipta Kerja di dalam Rapat Paripurna, aliansi buruh ancam gelar unjuk rasa serentak di puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’ post thumbnail image

Ratusan ribu orang yang terlibat dalam organisasi buruh, petani, serta mahasiswa dari 30 kota dalam Indonesia dijadwalkan akan menggelar macet nasional dan aksi unjuk mengecap serentak untuk menolak pengesahan Dasar Undang-undang Omnibus Law Cipta Kegiatan yang direncanakan bakal disahkan di Rapat Paripurna DPR, 8 Oktober mendatang.

Kelompok buruh menyebut kesibukan selama tiga hari ini ialah perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sementara itu, dalam Kerap Panitia Kerja DPR yang berlaku Sabtu (03/10) malam, tujuh bagian setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun dua fraksi, yakni Partai Demokrat dan Kelompok Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Dalam sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Peraturan Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Kamis, 8 Oktober nanti.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti rencana pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan imbalan menjadi 25 bulan.

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Risiko Minimum Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dikerjakan, ratusan ribu orang yang berisi dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak dalam depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota.

“Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak tersedia iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kematian pekerjaan karena PHK. Kita dalam bahaya, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Sementara itu, Direktur Pusat Menuntut Konstitusi dari Universitas Andalas, Perahu Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Bangsa Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan sebab DPR dan pemerintah.

“Kami akan menilai ke MK walaupun RUU ini seperti sudah terencana matang. Akan tetapi bagi kami tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu jalan yang paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan tumbuh demi mendatangkan investor dan pelalaian atas prosedur pembentukan undang-undang.

Kendati dalam pembentukannya, menurut Feri, kurang formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal dalam UU 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan langgam penggabungan. Yang ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu peraturan tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu peraturan. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung pada DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Kelompok Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Penulis Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kegiatan, Ledia Hanifa, mengatakan rapat yang berlangsung panjang dan maraton tersebut masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau segera nanti ada yang terlewat. Sebab kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item istimewa ini saya khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu yang sangat cepat ini, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya melanggar tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan balik.

“Ini fungsi pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap tersedia. ”

Kemudian terkait pembentukan Lembaga Tata Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara penyeliaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti benar cuti hamil, melahirkan, menyusui, & menstruasi untuk pekerja dikembalikan laksana aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika menunjuk pada aturan sebelumnya, pesangon dikasih sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan rencana 19 kali ditanggung pengusaha & enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya di dalam RUU Cipta Kerja juga menggelar peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan pabrik.

Lalu, kata Leida, pemberlakuan Upah Kecil Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku dalam tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota mampu diterapkan jika ada persetujuan lantaran gubernur dengan hitungan merujuk dalam pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal dalam beberapa kota/kabupaten nilai upahnya malah lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan terjadi di Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Kerap Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi bila pemerintah menarik beleid tersebut.

Tapi situasi itu, katanya, mustahil terjadi, pokok pembahasan sengaja dipercepat agar mampu dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.

Ia juga berkata, kalau beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir jelas disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi dengan menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, membicarakan RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan di 8 Oktober nanti.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat gede untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kegiatan akan mendorong reformasi regulasi serta debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan terang, dengan adanya penerapan Norma, Penumpil, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) & penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di program Cagaran Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak terlanjur haid dan cuti hamil.

Tengah kepada pengusaha, RUU Cipta Kegiatan akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kesenangan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kesibukan usaha yang lebih luas buat dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Gagasan melaksanakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula kemudahan mencari jalan, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Medan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf serta Surpres RUU Cipta Kerja di 12 Februari lalu. Namun sejak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.

Related Post