Omnibus Law: Demo tolak UU Membikin Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran’

Omnibus Law: Demo tolak UU Membikin Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran’ post thumbnail image

omnibus

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (YLBHI) menyatakan polisi “telah melaksanakan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menggarap aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini mencetak tindakan kekerasan oleh aparat petugas terjadi di 18 provinsi serta dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di beberapa wilayah ditangkap selama tiga hari rangkaian aksi protes.

unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu

Belasan orang yang kebanyakan mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan luka-luka.

Tapi Mabes Polri berdalih apa yang dikerjakan jajarannya saat menghadapi pengunjuk rasa “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani laku unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi secara cara ditangkap sebelum melakukan aktivitas.

“Apa yang terjadi hari ini banget menggambarkan Telegram Kapolri yang akibatnya menimpa korban sangat banyak, ” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (08/10).

Polisi di Surabaya

“Banyak massa aksi ditangkapi dalam jalan-jalan, di stasiun, bahkan pada jembatan, ” sambungnya.

Asfin menyebut bila merujuk pada Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Anarki, kepolisian bisa mengecewakan massa jika terjadi kericuhan.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan, katanya, penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan ketika kawula sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan massa, tapi orang yang membuat kekacauan. ”

unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta

YLBHI menilai kepolisian sebagai negara sudah menjadi “alat pemerintah agar Omnibus Law diberlakukan. ”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima informasi adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Kejadian itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma itu, para pembantu hukum di beberapa daerah tidak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

pelajar diamankan

‘Dua mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, terluka parah’

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setidaknya enam mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa terluka saat berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan industri Jababeka pada Rabu (07/10).

Humas Universitas Pelita Marga, Nining Yuningsih, bercerita, dari enam anak didiknya yang dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika, besar di antara mereka mengalami luka serius.

“Kalau yang empat orang telah boleh pulang karena luka rendah di kaki dan pelipis yang harus dijahit, ” ujar Nining Yuningsih kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Kamis (08/10).

unjuk rasa di Bekasi

Nasrul Firmansyah, prawacana Nining, mengalami luka cukup parah di bagian kanan kepala.

Mengutip dokter, tengkoraknya retak dan harus menjalani operasi karena mengalami pendarahan.

Sementara seorang lagi bernama Roy, terluka di bagian kiri kepala dan harus dijahit. Namun kondisinya, menurut Nining, tak seberat Nasrul.

Hingga saat ini, ia tidak tahu pasti apa penyebab luka enam orang itu. Sebab, jalan yang dituturkan para saksi timbil tak menjelaskan detail peristiwa di Rabu siang itu.

unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta

Kendati, pihak kepolisian belum mendatangi universitas untuk menjelaskan insiden tersebut.

“Kalau menurut anak-anak itu, mereka diblokade oleh polisi saat pergi ke lokasi demonstrasi. Anak-anak ini harus berputar lagi, tapi karena mendesak menerobos mungkin di situ terjadinya, ” ujar Nining.

“Nasrul sendiri zaman saya tanya kena apa, dia bilang tidak lihat karena perkara sangat cepat, ” sambungnya.

Pihak universitas, kata Nining, sangat menyesalkan peristiwa ini karena apa yang dilakukan mahasiswanya hanya menyampaikan aspirasi. Catatannya, sekitar 300 mahasiswa ikut aktivitas unjuk rasa.

“Sangat menyesal berlaku insiden begini, kita juga sesalkan dan kecewa. Tapi kami tidak bisa menyalahkan kedua pihak. ”

Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja

Dalam Parepare, polisi ‘persulit’ visum

Di Parepare, Sulawesi Selatan, 12 mahasiswa yang bernaung di bawah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), merasai luka beragam seperti bocor di kepala, lebam di dada, serta terpapar gas air mata.

Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan, Ahmad Sirajul Munir, 12 mahasiswa ini dilarikan ke RSUD Andi Makkasau.

“Jadi betul kami sayangkan bahwa tindakan represif polisi, ” ujar Ahmad Sirajul Munir kepada BBC News Indonesia.

Dengan membuat kecewa, klaimnya, kepolisian menentang ketika diminta melakukan visum.

unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja

“Kata polisi, korban kalau mau visum harus datang ke kantor penjaga, tapi bagaimana kan mereka sedang di rumah sakit. Kan membawa, ” lanjutnya.

Selain ada korban luka, PMII juga menyebut ada puluhan anggotanya yang ditangkap. Kendati malam harinya dibebaskan dengan ancaman asalkan tidak melakukan aksi demonstrasi teristimewa.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung Rabu (07/10) setidaknya tersedia 1. 000 lebih orang dengan berkumpul di depan gedung DPRD Parepare.

Aksi demonstrasi yang berlangsung damai berubah ricuh ketika pengikut dan polisi dorong-dorongan.

unjuk rasa Sukoharjo

‘Kami tidak boleh mendampingi orang dengan ditangkap’

Di Semarang, Tim Advokasi Kemandirian Berpendapat Jawa Tengah, menyebut setidaknya ada 200an orang yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menegasikan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di gedung Gubernur Jawa Tengah.

Perwakilan dari Tim Advokasi, Etik Oktaviani, bercerita sebelum menangkap ratusan orang tersebut, polisi menembakkan gas air lengah untuk membubarkan massa yang mulai ricuh lantaran tak digubris pihak pemprov maupun DPRD.

“Pukul 16. 00 WIB itu massa sudah mulai panas dan akhirnya ada saling lempar baru. Bukan cuma pengikut tapi polisi juga (melempar batu), ” ujar Etik Oktaviani kepada BBC News Indonesia.

Unjuk rasa Semarang

“Saat ditembak udara air mata polisi mengejar-ngejar, datang menyisir jalan-jalan. Bahkan ada karakter yang lagi makan ikut ditangkap, ” sambungnya.

Dari pantauan tim, kata Etik, ratusan orang yang ditangkap itu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan mengenai “siapa dalang aksi ricuh”.

Hanya sekadar, ketika pihaknya ingin melakukan pendampingan ditolak kepolisian dengan dalih sedang mendata identitas mereka.

Sepanjang pantauannya, interpretasi dan penahanan itu berlangsung delapan jam. Selama itu pula, tertib pendamping maupun keluarga tidak diperbolehkan masuk.

Unjuk rasa Semarang

“Makin malam, keluarga orang-orang yang ditangkap makin banyak yang datang dan mulai resah serta menangis karena tidak boleh mendalam. ”

“Baru pukul 03. 00 WIB esoknya sebagian yang ditahan alhasil dilepas. Itu jumlahnya sekitar 170-an orang. ”

“Ketika keluar itu, awak lihat ada yang jalannya pincang, kemudian ada kepalanya diperban. ”

Had Kamis (08/10) sore, katanya, setidaknya ada 10 orang yang masih ditahan di Polrestabes Semarang.

Awak Advokasi pun saat ini sedang mendata ulang korban aksi represif kepolisian untuk menyiapkan upaya adat.

Unjuk rasa Semarang

Apa kata polisi?

Polda Metro Jaya menangkap setidaknya 1. 000 karakter dalam aksi unjuk rasa menumpukan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku hingga Kamis (08/10) malam.

Ujung Bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, mengatakan ribuan yang ditangkap itu berusia remaja dan diduga melakukan tindakan kericuhan di bermacam-macam tempat di Jakarta.

“Itu ialah ‘anarko-anarko’, perusuh-perusuh, ” ujar Yusri Yunus seperti dikutip dari Tribunnews. com.

unjuk rasa Jakarta

Sementara tersebut, Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiyono, mengatakan apa yang dilakukan anggota di lapangan sudah serasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tarikh 2009 tentang Penggunaan Kekuatan di Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Mengenai Penanggulangan Anarki.

Ia mengklaim tindakan penembakan gas air mata dan konon air dilakukan karena massa sudah bertindak anarki sehingga harus dibubarkan.

“Selama demo berjalan damai, dilihat tunggal mana ada polisi mukulin kalau damai. Tapi kalau polisi dilemparin pastilah bergerak, pastilah menembakkan gas air mata untuk membubarkan, ” tambahan Awi Setiyono kepada BBC.

unjuk rasa Jakarta

Awi juga mengaku, korban kericuhan tidak cuma dari kelompok pendemo tapi selalu kepolisian.

Adapun mengenai penangkapan pendemo, klaimnya, dilakukan karena sudah berbuat kriminal.

“Masa dibiarkan. Jadi jangan dibolak-balik polisi dibilang represif, ” katanya.

Related Post