Omnibus Law: Apa konsekuensi jika rancangan yang disepakati DPR dan pemerintah ‘diubah’ dan ‘tak sesuai prosedur hukum’?

Omnibus Law: Apa konsekuensi jika rancangan yang disepakati DPR dan pemerintah ‘diubah’ dan ‘tak sesuai prosedur hukum’? post thumbnail image

Pimpinan DPR membantah telah menukar draf UU Cipta Kerja setelah rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu. Perbedaan jumlah halaman di draf omnibus law yang berputar di masyarakat, klaim mereka, sekadar akibat penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Namun barang apa sebenarnya konsekuensi hukum jika draf UU diubah setelah disetujui DPR? Dan selain menggugat ke Majelis hukum Konstitusi, proses hukum apa teristimewa yang dapat ditempuh penolak UU Cipta Kerja?

Mengubah atau menambahkan satu kata pun dalam sebuah UNDANG-UNDANG yang sudah disetujui DPR tak boleh dilakukan menurut teori serta ketentuan hukum, kata Feri Amsari, pakar hukum tata negara dalam Universitas Andalas, Padang.

Feri menyebut hidup atau berubahnya satu kata dapat mengubah makna UU. Sementara penggandaan pasal baru, kata dia, mencuatkan ketentuan yang tidak disepakati di bersama oleh berbagai fraksi pada DPR.

“Tidak boleh ada perubahan. Yang diketuk dalam rapat paripurna DPR adalah pasal-pasal yang akan disahkan menjadi UU, ” ujar Perahu via telepon, Selasa (13/10).

“Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki salah ketik, misalnya kurang, kelebihan atau salah huruf. Yang tidak diperbolehkan merupakan menambahkan kata, kalimat, menyusupkan bab dan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesalahan ketik, ” tuturnya.

Setelah disetujui menjadi UU oleh DPR, 5 Oktober lalu, empat draf kebijakan Cipta Kerja beredar di bangsa. Keempatnya memiliki jumlah halaman yang berbeda, yaitu 905, 1052, 1032, dan 812 halaman.

Berbagai versi rencana itu memuat sejumlah ketentuan bertentangan. Salah satunya, kata Feri, berselirat dengan aturan pelaksana UU Membuat Kerja.

“Yang heboh adalah pergantian sirih ‘dengan’. Kalimat ‘diatur dengan susunan pemerintah’ diganti menjadi ‘diatur dalam peraturan pemerintah’. Konsekuensinya adalah perut hal yang berbeda, ” perkataan Feri.

“Dalam draf awal yang penuh tertulis adalah ‘diatur dengan sistem pemerintah’ sehingga harus dibuat 474 peraturan pemerintah.

“Katanya ingin menyederhanakan, kok malah membuat banyak peraturan? Ketika dikritik, itu diubah menjadi ‘dengan susunan pemerintah’ sehingga mungkin cukup dibuat 11 PP karena ada 11 kluster, ” kata Feri.

Bantahan DPR

Tetapi Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut tak ada perubahan apapun dalam draf UU Cipta Kegiatan setelah disetujui di rapat paripurna.

Rekaman dan notulensi proses perbincangan RUU disebut Aziz bisa menjelma bukti bahwa DPR tidak menukar substansi UU Cipta Kerja.

Dalam bertemu pers, Selasa kemarin, Aziz cuma mengakui eksistensi dua dari 4 draf DPR yang beredar, yaitu yang 1035 dan 812 kaca.

Draf 1035 halaman, kata Aziz, menyusut menjadi 812 halaman karena Tata usaha DPR melakukan penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Terhormat berkata, draf 812 halaman yang itulah yang diserahkan ke Kepala Joko Widodo untuk disahkan menjelma UU dan dimasukkan ke Lembaran Negara.

“Saya jamin, sesuai sumpah lembaga, kami tidak berani menyelundupkan pasal. Itu merupakan tindak pidana, ” ujarnya.

“Pengetikan draf final, sebati aturan, harus menggunakan ukuran keras legal yang resmi. Versi 1035 halaman tidak diketik dalam kertas legal. Setelah pengetikan dan penyuntingan, jumlahnya menjadi 812 halaman, ” kata Aziz.

Bisa dipidana?

Mengubah draf UU yang telah disahkan merupakan perbuatan pidana, menurut Feri Amsari. Tindakan itu mampu dijerat Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 264 itu memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap orang yang memalsukan akta otentik, surat utang, surat kredit, dan surat bukti bunga.

“Yang disahkan di DPR itu adalah dokumen yang disepakati. Tersebut termasuk akta otentik, ” ujar Feri.

“Mengubah dokumen itu sama dengan memalsukan dokumen negara, itu perangai pidana. Dokumen negara tidak boleh dipalsukan atau diganti-ganti, ” tuturnya.

Tersedia ancaman pidana itu juga diakui Aziz Syamsuddin. Namun sekali sedang, dia membantah DPR mengubah UU Cipta Kerja yang disepakati di rapat paripurna.

“Saya yakin integritas kawan-kawan di Baleg tidak mungkin memasukkan pasal, apalagi setelah diketok dalam tingkat I dan tingkat II, ” tuturnya.

Pada tahun 2009, sebuah ayat dalam RUU Kesehatan hilang setelah disetujui pada rapat lengkap. Badan Kehormatan DPR kala tersebut berdalih bahwa tidak ada kesengajaan terkait hilangnya ayat (2) Bab 113 dalam UU itu.

Tiga bagian DPR kala itu, Ribka Tjiptaning, Aisyah Salekan, dan Maryani Baramuli, diadukan ke kepolisian dengan dakwaan bertanggung jawab atas penghilangan bagian tersebut.

Sempat mengusut dugaan pidana dalam kasus itu, Polri belakangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) untuk tiga legislator tersebut.

Batal demi hukum?

Dalam kasus bagian tembakau, DPR mengembalikan ketentuan itu usai polemik ini ramai dibicarakan publik. UU Kesehatan itu pun tetap berlaku.

Menurut Feri Amsari, dengan dapat membuat sebuah UU batal demi hukum adalah pelanggaran metode yang dilakukan legislator.

“Batal menetapkan hukum berbeda dengan dibatalkan. Dibatalkan itu harus melalui proses peradilan. Batal demi hukum adalah perihal di mana terbukti ada kurang prosedural. Maka dianggap tidak sudah ada, ” tuturnya.

“Permasalahannya, kita selalu ingin membawa persoalan seperti ini ke pengadilan. Seharusnya publik secara luas cukup sepakat bahwa UNDANG-UNDANG itu cacat prosedural sehingga dianggap tidak pernah ada, ” introduksi Feri.

Selain menggugat ke MK, sebagaimana anjuran Presiden Joko Widodo serta pimpinan DPR, para penolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja disebut Feri mampu mempersoalkan legislasi ini ke Mahkamah Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, prawacana Feri, bukan prosedur atau substansi yang dapat digugat ke PTUN, melainkan tindakan pemerintah dan DPR yang diduga tak sesuai secara asas-asas umum pemerintahan yang cara.

“Yang diuji tindakan dan langkah-langkah mereka, misalnya dugaan menyembunyikan draf, rapat tengah malam, dan tidak membabitkan publik.

“Itu bertentanganan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di perkara 10 UU 30/2014. Kalau tindakannya dianggap cacat secara hukum tata laksana, maka produk yang dihasilkan selalu dianggap tidak sah, ” prawacana Feri.

Feri mengatakan, sepanjang sejarah belum pernah ada pembuat UU yang dipersoalkan ke PTUN.

Apa tahapan UU Cipta Kerja berikutnya?

Merujuk UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh UU 15/2019, RUU yang sudah disepakati pada pembahasan tingkat II alias rapat paripurna di DPR, harus disampaikan ke presiden paling lama tujuh hari setelah ketuk palu persetujuan.

Terhormat Syamsuddin menyebut tenggat penyerahan rencana omnibus law ke presiden ialah 14 Oktober.

Draf omnibus law itu wajib diteken presiden 30 hari setelah disetujui di DPR. Kalaupun presiden tak menandatangani draf tersebut, UU Cipta Kerja secara norma akan tetap sah.

Artinya, merujuk Kausa 73 ayat (2) UU 12/2011, UU Cipta Kerja wajib dimasukkan ke lembaran negara untuk memperoleh nomor.

Beleid itu akan tiba berlaku setelah remsi masuk kepingan negara dan diteken Menteri Dasar dan HAM.

Related Post