Myanmar: Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu

Myanmar: Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu post thumbnail image

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengamankan mayoritas kursi di kongres Myanmar sehingga dapat membentuk pemerintahan selanjutnya, menurut hasil pemilu terkini.

Sejauh ini, NLD telah memperoleh 346 kursi di parlemen, bertambah dari 322 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Hasil pemilu ini keluar setelah partai pimpinan Aung San Suu Kyi tersebut mengklaim menang berdasar hasil pangkal pemilu.

Namun, oposisi yang dibantu oleh militer menuntut digelarnya pemilu ulang.

Sebelum pengumuman hasil pemilu hari ini, sejumlah pemimpin negara-negera di dunia, seperti India serta Jepang, telah memberikan selamat tempat kemenangan NLD.

Pemilu ini dipandang sebagai dukungan untuk NLD & Suu Kyi setelah krisis Rohingya.

NLD tetap populer di dalam kampung, tetapi mendapat kecaman keras dalam seluruh dunia terkait respons Suu Kyi menanggapi krisis tersebut.

Ratusan pengikut Muslim dari etnis Rohingya melarikan diri akibat tindakan keras militer – yang digambarkan oleh PBB sebagai pembersihan etnis – pada 2017.

Tentara di Myanmar mengatakan itu menargetkan milisi, sebuah tanggapan dengan dibela Suu Kyi.

Pencabutan hak warga Rohingya telah membuat pengamat mempertanyakan kredibilitas pemilu.

Apa hasil pemilu yang disengketakan?

Para pemilih Myanmar pergi ke tempat pemungutan suara pada Minggu (08/11). Pejabat pemilu belum menggunakan hasil resmi karena suara sedang dihitung. Adapun 64 dari 416 kursi masih belum diumumkan pemenangnya.

NLD mengklaim kemenangan segera setelah pengumpulan suara digelar pada Minggu, seraya mengatakan pihaknya memprediksi bakal memenangkan jumlah kursi yang lebih sejak cukup untuk membentuk pemerintahan.

Tetapi antitesis, yang didukung oleh militer Myanmar, menuduh pemerintah melakukan penyimpangan, walaupun hanya memberikan sedikit bukti.

Dalam sebuah konvensi pers pada Rabu (11/11), Union Solidarity and Development Party mengutarakan tidak mengakui hasil pemilu dan meminta pihak berwenang untuk membangun “pemilihan yang bebas, adil, tidak memihak dan bebas dari usaha yang tidak adil”.

Menjelang pemilu, militer juga mengatakan pemungutan suara pokok menunjukkan “kesalahan” dalam daftar pemilih dan “pelanggaran luas terhadap dasar dan prosedur”.

Sejauh ini militer tidak memberikan bukti, sementara pengamat lokal dan internasional mengatakan pemilu berlaku lancar.

Komisi pemilihan umum Myanmar menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemilu telah “dilakukan dengan adil dan bebas”, menambahkan bahwa itu tak bisa lagi “lebih transparan”.

Apakah pemilu itu kontroversial?

Para pengamat mempertanyakan kredibilitas pemilu karena adanya pencabutan hak pilih dari hampir semua etnis Rohingya.

Kausa tahun ini, enam dari setidaknya belasan orang Rohingya yang melamar sebagai kandidat dalam pemilu pula dilarang mencalonkan diri.

Kelompok etnis lain juga terdampak.

Pada Oktober, premi pemilu Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar negara bagian Rakhine – tempat pertempuran kurun militer dan Tentara Arakan, yang sebagian besar terdiri dari klan etnis Buddha Rakhine, telah membunuh puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Komisi juga membatalkan pemilu di beberapa negara bagian yang berada dalam konflik, termasuk Shan dan Kachin, dengan alasan kalau beberapa wilayah “tidak berada di dalam posisi yang bisa menggelar pemilu yang bebas dan adil”.

Pembatalan massal itu membuat marah partai-partai etnis minoritas dan berarti hampir perut juta orang telah dicabut haknya di negara dengan sekitar 37 juta pemilih terdaftar.

Bagaimana pemilu digelar di Myanmar?

Myanmar mengikuti sistem first-past-the-post , atau ‘mayoritas sederhana, ‘ yang berdasarkan pada proporsi.

Lebih dari 6. 900 pengikut dari 92 partai politik & calon independen mencalonkan diri di dalam pemilu di 1. 171 status, menurut Carter Center yang berbasis di AS.

Tapi seperempat dari segenap kursi parlemen dicadangkan untuk militer di bawah konstitusi 2008 dengan kontroversial yang disahkan selama pemerintahan junta militer.

Konstitusi juga memberikan lagam militer atas tiga kementerian istimewa – urusan dalam negeri, pertahanan, dan urusan perbatasan.

Related Post