Myanmar: Militer ambil alih kekuasaan, situasi darurat diberlakukan, ‘warga dilarang muncul rumah, antrean panjang di gardu sembako’

1 Februari 2021

Diperbarui 36 menit dengan lalu

Militer Myanmar telah mengambil alih kekuasaan & memberlakukan kondisi darurat, Senin (01/02),   setelah  melakukan penahanan kepada sejumlah pemimpin politik Myanmar, termasuk  Aung San Suu Kyi, kepala partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).  

Rekaman video dengan disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama satu tahun.

Disebutkan pula bahwa adikara telah diserahkan kepada panglima sempurna militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Dalam pernyataan terbarunya, penguasa militer Myanmar menyatakan mereka akan mereformasi Komisi Pemilihan Ijmal dan memeriksa daftar pemilih.

Seperti dikutip dari laman sah militer, mereka mengklaim akan menyelenggarakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan dalam partai pemenang.  

Militer Myanmar mengatakan penahanan terhadap sejumlah kepala politik Myanmar untuk merespons manipulasi pemilu.

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional buat Demokrasi (NLD) yang memerintah Myanmar, telah ditangkap oleh militer, sekapur juru bicara partai tersebut.

‘Warga sempat panik, antrean panjang di depan bank dan supermarket’

Rina , warga Indonesia tinggal di pinggiran kota Yangon, Myanmar

Sejak Senin (01/02) pagi, warga berduyun-duyun memadati anjungan tunai mandiri (ATM), supermarket, dan toko sembako.

Saya bicara dengan beberapa orang yang juga antre di depan bank. Mereka mengatakan, ‘kami sangat tidak baik pagi ini kenapa sampai terjadi seperti ini. ‘

Tadi pagi kami sempat keluar untuk tarik uang dari ATM. Walau di jalan-jalan terlihat cukup tenang, antrean panjang sekali.

Supermarket, dan juga toko obat dan juga warung-warung kecil dengan jual beras dan minyak tersebut semua antrenya panjang sekali.

Warga nampaknya mengalami kepanikan untuk membeli barang-barang ( panic buying ), karena kekhawatiran jalan-jalan akan ditutup.

Di wilayah tempat saya tinggal, belum terlihat ada pengerahan tentara dalam jalan-jalan. Namun, saya tidak tahu situasinya di pusat kota.

Jalan daripada kota menuju bandara Yangon International Airport sudah ditutup sejak memukul delapan pagi. Saya kebetulan susunan di dekat bandara.

TV dan Radio sudah dipadamkan. Internet lewat operator sudah tak bisa digunakan. Saya hanya mampu mengakses internet dari jaringan wilayah lokal nirkabel (wifi) rumah, & tidak tahu sampai kapan internetnya bisa diakses.

Seluruh warga saat tersebut diperintahkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

Pihak NLD sudah menyingkirkan pernyataan yang meminta warga untuk tetap tenang, dan mereka akan mencoba negosisasi.

( Seperti dituturkan kepada wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, melalui sambungan penerapan telepon Whatsapp, Senin, sekitar pukul 12. 00 WIB ).

Barang apa reaksi China, AS & Australia?

Pemerintah China meminta semua pihak di Myanmar supaya “menyelesaikan perbedaan mereka” setelah militer merebut kekuasaan dan menahan Aung San Suu Kyi.

“China adalah tetangga yang bersahabat bagi Myanmar dan berharap berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat di bawah kerangka konstitusi dan hukum untuk melindungi kemantapan politik dan sosial, ” introduksi juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam jumpa pers.

Sementara, Australia menuntut militer Myanmar agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para majikan lainnya.

Mereka memperingatkan bahwa militer “sekali lagi berusaha untuk merebut kendali” negara itu.

“Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah, ” kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah maklumat, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

“Dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah, ” tambahnya.

Tengah, mengutip dari kantor berita Reuters, Amerika Serikat menyatakan menolak di setiap upaya untuk mengubah hasil penetapan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.

“AS menentang segala jalan untuk mengubah hasil pemilihan umum baru-baru ini atau menghalangi pertukaran demokrasi Myanmar, dan akan menjemput tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan barang apa yang mereka lakukan, ” introduksi juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan.

‘Myanmar berada di jalur berbahaya’

Jadi, ini sudah resmi, militer Myanmar telah mengkonfrimasi bahwa mereka telah melakukan kudeta, perlawanan pertama mereka terhadap tadbir sipil sejak 1962, dan tersebut jelas-jelas melanggar konstitusi yang sudah dijanjikan mereka untuk menghormatinya, Sabtu kemarin.

Berbagai keluhan yang memicu ketegangan antara militer dan pemerintah sudah cukup diketahui. Partai yang menolong militer, USDP, tampil buruk di dalam pemilu November 2020 silam, namun NLD tampil lebih baik dibanding pemilu 2015 lalu.

Momen pengambilalihan kewenangan ini juga mudah dijelaskan. Minggu ini adalah acara sidang baru parlemen sejak pemilu bergulir, yang akan mengesahkan hasil pemilu untuk menyetujui pemerintahan berikutnya. Tapi, tersebut tidak akan terjadi.

Tapi rencana desain jangka panjang pihak militer tersebut yang sulit dipahami. Apa rancangan mereka tahun ini ketika melapangkan jalan mereka sendiri untuk mengambil alih pemerintahan?

Ini akan menimbulkan kemarahan publik atas pengambilalihan tadbir setelah hasil pemilu yang diikuti 70% pemilih di tengah pandemi telah memenangkan Aung San Suu Kyi.

Terkenal keras kepala, Suu Kyi tidak mungkin bekerja sama secara todongan pistol di kepalanya.

Sekutunya, Presiden Win Myint, adalah tunggal orang yang diberi wewenang bersandarkan konstitusi untuk memberlakukan keadaan penting. Dia telah ditahan bersamanya.

Saat ini, tindakan militer terlihat sembrono, & telah menempatkan Myanmar pada jalur yang berbahaya.

Dengan jalan apa sikap resmi Indonesia?

Pemerintah Nusantara menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan kebijakan di Myanmar.

Melalui laman Departemen Luar Negeri, Indonesia mengimbau biar Myanmar penggunaan prinsip-prinsip yang tersimpan dalam Piagam ASEAN, “di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan tadbir yang konstitusional. ”

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi “perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum barangkali dapat diselesaikan dengan mekanisme dasar yang tersedia”.

Kemenlu Indonesia juga “mendesak semua pihak di Myanmar membekukan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar sebab berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk. ”

‘Kami ingin mereka berlaku sesuai hukum’

Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah biasa dan militer, yang memicu kekhawatiran akan adanya kudeta.

Dalam pemilu pada November tarikh lalu, NLD memenangkan cukup kedudukan di parlemen untuk membentuk tadbir, namun militer menganggap pemungutan bahana itu curang.

Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (01/02).

Juru bicara NLD, Myo Nyunt mengatakan kepada kantor berita Reuters melalui sambungan telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para-para pemimpin lainnya telah “dibawa” dalam Senin (01/02) dini hari.

“Saya mau memberitahu orang-orang kami untuk tak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum, ” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia juga diperkirakan mau ditahan.

Merespon gerak laku penahanan para pemimpin politik Myanmar, Australia menuntut tentara Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya, menunjukkan bahwa militer “sekali lagi berusaha untuk merebut kendali” negara itu.

“Kami menyerukan kepada militer untuk meluhurkan aturan hukum, untuk menyelesaikan perubahan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua atasan sipil dan lainnya yang sudah ditahan secara tidak sah, ” kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah penjelasan, seperti dikutip dari kantor informasi AFP.

Sementara, mengambil dari kantor berita Reuters, Amerika Serikat menyatakan menolak setiap jalan untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.

“Amerika Konsorsium menentang segala upaya untuk mengubah hasilpemilihan umum belum lama atau menegah transisi demokrasi Myanmar, dan mau mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan, ” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pemberitahuan, menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan

Apa yang terjadi di Myanmar?

Saluran telepon dan koneksi internet terganggu pada kota-kota besar Myanmar, sedangkan jalan pemerintah Myanmar, MRTV , mengalami masalah teknis serta tidak dapat melakukan penyiaran.

“Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberi tahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan, ” kata Radio dan Televisi Myanmar dalam sebuah unggahan dalam halaman Facebook-nya.

Militer juga mendatangi vila sejumlah menteri utama di kurang daerah dan membawa mereka pergi, kata anggota keluarga.

Koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head, mengatakan ada banyak tentara di jalan-jalan ibu kota, Naypyitaw, dan kota pokok, Yangon.

Ia melukiskan apa yang terjadi di Myanmar terlihat seperti kudeta skala sempurna, meskipun minggu lalu militer berniat untuk mematuhi konstitusi yang dirancangnya lebih dari satu dekade semrawut.

Konstitusi itu memang memberi wewenang untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi membekukan para pemimpin politik seperti Suu Kyi adalah langkah yang evokatif dan sangat berisiko, yang jadi akan ditentang keras, kata Jonathan Head.

Pada hari Sabtu (30/01), angkatan bersenjata Myanmar berjanji untuk mematuhi konstitusi karena kekhawatiran yang menyusun bahwa mereka bersiap untuk melayani kudeta.

Apa dengan terjadi dalam pemilu?

NLD memenangkan 83% kursi parlemen dalam pemilu yang digelar 8 November 2020 pada apa yang disebut sebagai referendum atas pemerintahan sipil Suu Kyi.

Itu merupakan pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.

Namun tentara menolak hasil pemilu tersebut, serta mengajukan gugatan ke Mahkamah Luhur terhadap presiden dan ketua tip pemilihan.

Ketakutan akan kudeta meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam mau “mengambil tindakan” atas dugaan kecurangan pemilu. Namun KPU membantah dakwaan tersebut.

Siapakah Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi adalah putri pahlawan independensi Myanmar, Jenderal Aung San. Ayahnya tewas dibunuh ketika Suu kyi berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Suu Kyi sudah dianggap sebagai simbol hak asasi manusia – seorang aktivis berprinsip yang menyerahkan kebebasannya untuk menantang jenderal militer yang kejam dengan memerintah Myanmar selama beberapa dekade.

Di tahun 1991, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian, saat masih dalam tahanan rumah, dan dielu-elukan jadi “contoh luar biasa dari gaya yang tak berdaya”.

Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun di tahanan antara tahun 1989 dan 2010.

Pada November 2015, dia memimpin partai NLD mengambil kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan dengan terbuka selama 25 tahun.

Konstitusi Myanmar melarangnya menjadi presiden karena dia memiliki anak yang merupakan awak negara asing. Tapi Suu Kyi, yang kini berusia 75 tarikh, secara luas dipandang sebagai majikan de facto.

Namun, sejak menjadi advokat negara Myanmar, kepemimpinannya ditentukan sebab perlakuan terhadap etnis minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Muslim di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan represi militer yang dipicu oleh serangan mematikan di pejabat polisi di negara bagian Rakhine.

Mantan pendukung Suu Kyi di kancah internasional menuduhnya menutup mata terkait pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida yang dialami etnis Rohingya. Sebab, Suu Kyi menolak mengutuk militer atas tindakan mereka atau mengakui laporan kekejaman terhadap etnis itu.

Beberapa orang awalnya berpendapat bahwa ia adalah seorang politikus pragmatis, mencoba untuk memimpin negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks.

Namun pembelaan pribadinya atas kegiatan tentara di sidang Mahkamah Internasional pada tahun 2019 di Den Haag dipandang sebagai titik pulih yang melenyapkan sedikit yang tersisa dari reputasi internasionalnya.

Di negaranya sendiri, bagaimanapun, “Nyonya”, begitu Suu Kyi dikenal, tetap sangat populer pada antara mayoritas umat Buddha dengan memiliki sedikit simpati untuk etnis Rohingya.

Berita ini akan langsung diperbarui.

Related Post