Mengapa Twitter, Instagram dan Facebook, diblokir di Myanmar setelah kudeta tentara?

4 Februari 2021

Diperbarui 3 jam yang berserakan

Penguasa militer Myanmar memblokir akses situs media sosial Twitter dan Instagram, sesudah sebelumnya mereka memblokir akses Facebook.

Telenor, salah satu penyedia servis internet di Myanmar, telah mengonfirmasi bahwa mereka diperintahkan memblokir akses kepada dua situs media baik itu “sampai ada pemberitahuan bertambah lanjut”.

Sebelumnya, para pemimpin kudeta telah memblokir Facebook pada hari Kamis (04/02) demi “stabilitas”.

Pemblokiran ini berlaku di tengah semakin meningkatnya aliran perlawanan warga sipil atas pengurungan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Ratusan orang berunjuk rasa di kota terbesar di Myanmar, Yangon, Sabtu (06/02), buat memprotes kudeta militer.

“Diktator militer, bubar, gagal! Demokrasi, menang, menang! ” teriak massa. Ini merupakan protes terbesar yang terlihat sejak tentara mengambil alih kekuasaan.

Mereka menyerukan penyelamatan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan tokoh lainnya yang ditahan oleh tentara.

Sebelumnya, sejumlah dosen dan mahasiswa universitas juga berkumpul di Yangon, Jumat (05/02), untuk menunjukkan pertolongan kepada pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi, dan bagian senior lainnya dari partai Perserikatan Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Suu Kyi sedang menjalani tahanan rumah, menurut pengacaranya. Dokumen polisi menunjukkan dia dituduh secara ilegal mengimpor & menggunakan peralatan komunikasi – walkie-talkie – di rumahnya di Nay Pyi Taw.

Banyak warga Myanmar menyaksikan kudeta pada 1 Februari berantakan secara langsung melalui Facebook.

Facebook adalah sumber utama informasi dan berita di negara tersebut. Namun 3 hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter & Instagram menggunakan tagar untuk membuktikan penentangan mereka atas pemblokiran itu.

Pada pukul 22: 00 zaman setempat, Jumat (05/02), akses ke platform Twitter dan Instagram serupa telah diblokir.

Tidak ada keterangan resmi dari para pemimpin kudeta, namun demikian kantor berita AFP mengucapkan telah melihat dokumen pada kementerian terkait – yang belum diverifikasi – yang mengatakan bahwa perut situs media sosial tersebut digunakan untuk “menyebabkan kesalahpahaman di publik”.

Penyedia layanan telekomunikasi asal Norwegia, Telenor, menyatakan “keprihatinan mendalam” atas tindakan itu.

Itu mengaku telah “menentang kebijakan tersebut” dan menyoroti tindakan itu “bertentangan dengan hukum hak asasi pribadi internasional”.

Juru bicara Twitter mengatakan keputusan pemblokiran itu merusak “percakapan umum dan hak-hak setiap orang untuk bersuara, ” seperti dikutip Reuters.

Tengah, Facebook meminta otoritas Myanmar buat “memulihkan konektivitas sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, serta mengakses informasi penting. ”

Demi ‘menjaga stabilitas’

Sebelumnya, penguasa militer Myanmar telah memblokir akses Facebook, hanya beberapa keadaan setelah menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan akses ke Facebook diblokir sampai 7 Februari.

Patuh pihak berwenang, pemblokiran dilakukan buat menjaga “stabilitas”.

Sekitar 50% dari total penduduk Myanmar sebanyak 54 juta orang biasanya menggunakan Facebook dan kalangan aktivis membuat laman buat menggerakkan oposisi menentang kudeta.

Facebook mengatakan aplikasinya itu untuk masa ini digunakan tanpa biaya keterangan di Myanmar agar pengguna tidak perlu membayar mahal.

Diakui pula layanannya mengalami gangguan di Myanmar seiring secara pengumuman pemblokiran itu, dan mengutarakan, “Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghidupkan kembali konektivitas jadi rakyat Myanmar dapat berkomunikasi secara keluarga dan teman mereka serta dapat mengakses informasi penting”.

Perusahaan telekomunikasi Telenor Myanmar, bagian dari Telenor Group Norwegia, menyatakan akan mengindahkan perintah pemblokiran Facebook, tetapi pada saat yang sama juga menyiratkan bahwa langkah itu melanggar benar asasi manusia.

‘Kebebasan anak muda dibatasi’

Walaupun telah ada perintah pemblokiran, Facebook dilaporkan sempat bisa diakses secara sporadis.

Anthony Aung, dengan menjalankan bisnis perjalanan di praja terbesar, Yangon, mengatakan kepada BBC bahwa ia sempat dapat mengakses Facebook dengan menggunakan wifi namun tidak menggunakan data seluler.

Dikatakannya “orang-orang di sekeliling saya buru-buru mengunduh aplikasi alternatif dan VPN” awut-awutan jaringan privat virtual yang memungkinkan pengguna menyiasati pembatasan internet.

Tetapi kaum jam kemudian, kata Aung, Facebook sama sekali tidak bisa diakses.

Pemblokiran seperti itu semakin mempersulit awak menjalin komunikasi, seperti mahasiswa serupa, Min Htet di Yangon, sebab kegiatan kuliah tatap muka sudah dihentikan karena pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pemblokiran Facebook hari ini oleh karena itu kebebasan anak muda dibatasi tiba sekarang, ” ujarnya seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Kudeta arahan Panglima Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing, dilancarkan pada Senin (01/02) dengan alasan pemilu November berantakan yang dimenangkan oleh partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan.

Komisi Pemilihan Ijmal menegaskan tidak ditemukan bukti-bukti manipulasi.

Kepala Myanmar yang dipilih melalui pemilu, Aung San Suu Kyi, berhubungan Presiden Win Myint, ditangkap pada Senin.

Pada Rabu (03/02) Aung San Suu Kyi dikenai sejumlah perkara, di antaranya dakwaan memiliki peralatan komunikasi tidak sah berupa walkie-talkie yang digunakan oleh staf keamanannya.

Adapun Presiden Myint didakwa melanggar aturan Covid ketika berkampanye dalam pemilu November lalu.

Semakin banyak warga menyuarakan penentangan termasuk dengan cara memukul-mukul panci pada malam hari pada Yangon.

Demonstrasi skala kecil selalu digelar di depan universitas pada Mandalay, kota terbesar kedua. 4 orang dilaporkan ditangkap.

Setidaknya 70 bagian parlemen dari NLD menolak melalaikan wisma milik pemerintah di pokok kota, Nay Pyi Taw, serta menyatakan hal yang mereka tutur sidang parlemen baru, kata BBC Burma.

Pegawai di instansi negeri dan rumah sakit juga membuktikan penentangan dengan mengenakan pita atau bahkan berhenti bekerja.

Namun tampak pula aksi tandingan oleh ribuan pendukung militer, yang di Myanmar dikenal dengan nama Tatmadaw.

Pawai tersebut diadakan di Nay Pyi Taw, dan sebagian peserta mengusung spanduk bertuliskan “Tatmadaw cinta rakyat”.

Related Post