Membalas sanksi atas penyiksaan orang Uighur, China larang sejumlah anggota parlemen Inggris dari wilayahnya

6 jam yang lalu

Sumber gambar, Getty Images/UK Parliament/PA Mass media

China menjatuhkan sanksi kepada sembilan warga negara Inggris – termasuk lima anggota parlemen — dengan alasan mereka menyebarkan apa yang disebutnya sebagai “kebohongan dan disinformasi” tentang negara itu.

Sembilan orang tersebut termasuk mereka yang paling selbstlaut mengkritik China.

Sanksi itu menjadi pembalasan atas sanksi oleh pemerintah Inggris pada hari Senin (22/03) atas pelanggaran hak dasar manusia terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.

Menteri luar negeri Inggris mengatakan jika China ingin “membantah secara kredibel” klaim pelanggaran tersebut maka mereka harus memberikan akses kepada PBB untuk memasuki Xinjiang.

Orang-orang yang menjadi sasaran oleh China and taiwan termasuk mantan pemimpin Partai Konservatif Inggris, Sir Iain Duncan Smith, seorang pengacara dan seorang akademisi.

Sir Iain mengatakan yakni dia menerima sanksi itu sebagai “tanda kehormatan”.

Langkah China terhadap Inggris menyusul sejumlah sanksi serupa yang dijatuhkan kepada Uni Eropa. Blok regional tersebut merupakan bagian dari salahsatu tindakan terkoordinasi yang disampaikan pada Senin (22/03) bersama dengan Inggris, Amerika Serikat dan Kanada.

Cina menahan warga Uighur di kamp-kamp di wilayah barat laut Xinjiang, dimana tuduhan penyiksaan, kerja paksa serta pelecehan seksual telah muncul.

China membantah tuduhan penyiksaan dan mengklaim kamp-kamp itu adalah fasilitas “pendidikan ulang” yang digunakan untuk memerangi terorisme.

Sembilan warga Inggris yang dijatuhi sanksi adalah:

  • Anggota parlemen dari Partai Konservatif Sir Iain, Nusrat Ghani dan Tim Loughton, serta dua awak parlemen lainnya yang bergelar, Baroness Kennedy dan Master Alton. Mereka adalah awak Aliansi Antar Parlemen tentang China.
  • Awak parlemen dari Partai Konservatif Tom Tugendhat dan Neil O’Brien, yang memimpin Grup Riset China.
  • Pengacara Sir Geoffrey Nice QC, ketua Tribunal Uighur, yang menyelidiki dugaan kekejaman terhadap kelompok minoritas itu.
  • Akademisi Universitas Newcastle Jo Smith Finley yang sedang meniliti soal orang Uighur.

Mereka semua akan dilarang masuk China and taiwan, Hong Kong dan Makau. Properti mereka di Tiongkok juga akan dibekukan serta warga serta institusi-institusi China and taiwan akan dilarang melakukan marketing dengan mereka.

Friend Iain mengatakan: “Ini adalah tugas kami, untuk menyerukan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China di Hong Kong dan genosida mereka terhadap orang-orang Uighur.

“Kita yang hidup bebas di bawah supremasi hukum harus berbicara untuk mereka yang tidak memiliki suara. Jika hal itu membuat China melampiaskan kemarahannya kepada saya, maka saya maka akan mengenakannya sebagai tanda kehormatan. ”

Sementara itu, Ghani mengatakan kepada program Nowadays Radio 4 BBC: “Ini adalah seruan untuk sepenuhnya negara demokratis dan para pembuat hukum, bahwa kami tidak akan dapat mengerjakan tugas sehari-hari kami tanpa dijatuhi sanksi oleh The far east hanya karena kami mencoba untuk mengungkap apa yg terjadi di Xinjiang serta penyiksaan yang terjadi terhadap orang Uighur. ”

“Saya tidak akan terintimidasi. Ini sekarang membuat saya semakin bertekad untuk mengangkat suara saya tentang orang Uighur, ” tambahnya.

Akademisi Smith Finley mencuit: “Saya tidak menyesal telah berbicara, dan saya tidak akan dibungkam. ”

Lebih lagi, Lord Alton juga mengutarakan: “Pemberlakuan sanksi tit-for-tat (pembalasan) ini adalah upaya kasar untuk membungkam kritik, ” sambil menambahkan bahwa “tugas pertama anggota parlemen adalah menggunakan suara mereka atas nama mereka yang suaranya dibungkam”.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, juga sempat angkat bicara.

“Ini melimpah menjelaskan bahwa, sementara Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak dasar manusia, pemerintah China memberikan sanksi kepada para pengkritiknya.

“Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, mereka harus memberikan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akses penuh untuk memverifikasi kebenaran, ” tutur Raab.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa keputusan Inggris untuk menjatuhkan sanksi “secara jelas melanggar hukum internasional dan norma-norma mendasar yang mengatur hubungan internasional, sangat mencampuri urusan dalam negeri China, dan sangat merusak hubungan China-Inggris”.

Dia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri China telah memanggil duta besar Inggris untuk China guna “mengajukan pernyataan yang serius, menyatakan oposisi yang tegas dan kecaman keras”.

Hubungan ‘akan semakin memburuk’

Tindakan pembasalan oleh pemerintah China ini tidak mengejutkan.

Sejak Inggris pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China dalam awal pekan ini, tanggapan dari Beijing sudah tidak terhindarkan.

Namun, bukan berarti langkah saling memberi sanksi ini tidak penting. Hal ini justru memastikan bahwa hubungan Inggris dengan China yang sudah buruk ini hanya akan jadi semakin memburuk.

Lalu itu menjadi sesuatu yang penting karena pemerintah sedang berusaha untuk mencapai suatu keseimbangan dalam hubungannya dengan Beijing.

Dalam tinjauan kebijakan luar negeri baru-baru ini, Inggris menggambarkan The far east sebagai “pesaing sistemik” serta “ancaman terbesar yang berbentuk negara bagi keamanan ekonomi Inggris. ”

Tapi Inggris juga membahas tentang upaya untuk mengembangkan “hubungan perdagangan dan investasi yg positif”, serta bekerja sama dengan China dalam perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Semua itu sekarang akan menjadi sedikit lebih sulit lagi untuk dicapai.

Selain menjatuhkan sanksi terhadap sembilan warga negara Inggris, China juga menyasar empat kelompok terkait. Mereka adalah Grup Riset China and taiwan, Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, Tribunal Uighur, dan kantor para pengacara Essex Court Chambers.

Seorang pengacara senior di Essex Court Chambers sebelumnya telah mengutarakan pendapatnya bahwa ada sebuah “kasus yang sangat kredibel” bahwa pemerintah Tiongkok melakukan genosida terhadap kelompok Uighur.

Seorang juru bicara Aliansi Antar Parlemen tentang China mengatakan: “Keputusan tuk memberikan sanksi kepada lima anggota parlemen kami adalah sebuah serangan nyata terhadap hak-hak anggota parlemen tuk menjalankan tugas mereka.

“Kami akan membuat pernyataan mendesak kepada para menteri dan pihak berwenang di parlemen untuk memastikan bahwa mereka dilindungi dari bahaya sebagai akibat dari intimidasi partai komunis. ”

Sesudah sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris kepada pihak Cina diumumkan pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut penyiksaan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang sebagai “salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di zaman kita”.

Lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas lainnya diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Xinjiang terletak di China barat laut serta merupakan wilayah terbesar pada negara itu.

Seperti halnya Tibet, Xinjiang adalah sebuah wilayah otonom, yg artinya – secara hukum – wilayah itu memiliki sejumlah otoritas atas pemerintahan sendiri.

Namun di dalam praktiknya, kedua wilayah itu menghadapi pembatasan besar dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, orang Uighur yang tinggal di wilayah tersebut memanfaatkan bahasa yang berbeda, yg mirip dengan bahasa Turki, dan menganggap diri mereka dekat secara budaya dan etnik dengan negara-negara Asia Tengah.

Di sisi lain, pemerintah China dituding melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur dan memisahkan anak-anak dari keluarga mereka.

China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp, sebelum kemudian mengklaim keberadaannya sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan terorisme.

China and taiwan membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilontarkan kepada mereka.

Related Post