Mandalika: Pembangunan proyek termasuk sirkuit dituding melanggar HAM, ‘Hak belum dipenuhi tapi pendirian jalan terus, ini pemaksaan’

5 jam yang berarakan

Sumber gambar, Jarang Foto/Aprillio Akbar

Proses pembebasan tanah mega-proyek pembangunan pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditunding melanggar hak asasi manusia (HAM) penduduk lokal.

Kuasa kaidah salah satu warga yang dirugikan atas pembangunan itu mengatakan, pelanggaran HAM berlaku karena tidak terpenuhinya sah warga dan terus dilakukannya pembangunan dengan melibatkan petugas penegak hukum.

Sebelumnya, tudingan akan adanya pengingkaran HAM di lokasi yang akan dibangun Sirkuit MotoGP itu juga disampaikan sebab sejumlah pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM.

Spesialis tersebut menyampaikan bahwa pada proses pembangunan itu telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada substitusi rugi.

Polda NTB membantah tudingan itu dan menjelaskan proses penyelesaian dilakukan secara humanis, menjunjung tinggi budaya lokal dan mengedepakan proses hukum.

Situasi senada juga diungkapkan sebab Perutusan Tetap Republik Nusantara (PTRI) PBB yang mengecap bahwa para ahli PBB itu salah mengartikan kasus sengketa hukum terkait penjualan tanah dan memasukannya ke dalam narasi palsu & hiperbolik.

Bank Investasi Infrastruktur Asia (The Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) yang mendanai proyek itu pula menegaskan telah mematuhi norma lingkungan dan sosial mengikuti merespon “dengan cepat” keluhan yang muncul.

“Laporan akhir tidak menemukan fakta dugaan pemaksaan, penggunaan kekerasan langsung, dan intimidasi terkait dengan pembebasan tanah serta pemukiman kembali, ” pada sebuah pernyataan AIIB dilansir dari Reuters.

‘Pemaksaan’ pembangunan

Sumber gambar, Dwi Sudarsono

Pemerintah menargetkan pembangunan gelanggang MotoGP sepanjang 4, 32 kilometer dan fasilitasnya di Mandalika akan selesai di Juli mendatang.

Tetapi hingga kini, proses penanggalan lahan dan pemenuhan sah warga lokal disebut sedang bermasalah.

Bahkan, seorang kuasa hukum dari warga lokal yang tanahnya “dirampas” menyebut terjadi dugaan pengingkaran HAM.

“Terjadi pelanggaran PEDOMAN yaitu pemaksaan untuk membentuk sirkuit MotoGP, padahal pemenuhan hak warga belum sempurna dan mereka masih status di lahan itu, ” kata Dwi Sudarsono Kuasa Hukum Sibawaih, warga yang mengklaim belum mendapatkan uang dari pembebasan lahan Sirkuit Mandalika kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Selasa (06/04).

Karenanya, warga yang tidak cakap pindah kemana harus kehilangan mata pencaharian akibat bentang alam yang rusak karena dibangun jalan sirkuit yang bakal mengelilingi Kawasan Ekonomi Istimewa (KEK) Mandalika.

Kemudian, akses pendidikan bagi bani mereka menjadi terganggu, dan juga memunculkan gangguan kesehatan akibat polusi pembangunan.

“Ini kan semacam pemaksaan buat membangun dengan menggunakan negara, pihak kepolisian dan serupa aparat lain untuk mendesak masyarakat pindah padahal persoalannya belum selesai, menurut aku ini pelanggaran HAM, ” kata Dwi yang menyuarakan setidaknya ada dua zona yang ditinggali warga lokal di lokasi pembangunan tersebut.

Dugaan pelanggaran juga muncul karena tidak tersedia kebebasan warga untuk menjajakan atau tidak tanah dengan mereka miliki, tambah Dwi.

“Harga ditentukan oleh bagian Mandalika. Kalau masyarakat tidak mau menjual tanah secara harga yang mereka inginkan, pihak Mandalika bisa mengajukan ke pengadilan yang membatalkan penetapan harga tanah & warga terpaksa menerima itu padahal mereka sebenarnya menegasikan, ” katanya.

Dwi pun meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tanah dengan warga lokal buat kemudian dapat melanjutkan pembangunan.

Pakar PBB: intimidasi, intimidasi hingga pengusiran paksa

Sumber gambar, GARY MEENAGHAN

Tudingan senada juga diungkapkan oleh sejumlah pakar untuk HAM PBB terkait terkaan pelanggaran HAM di kedudukan proyek pembangunan yang diprediksi menghabiskan biaya sekitar Rp43, 5 triliun.

Dalam keterangannya, proyek tersebut telah mendatangkan perampasan tanah yang garang, penggusuran paksa terhadap kelompok adat Sasak, intimidasi serta ancaman terhadap pembela sah asasi manusia.

“Para petani dan nelayan terusir dari tanah yang itu tinggali, serta rumah, pendapatan, sumber air, peninggalan adat serta situs religi itu mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) bakal menjadikan Mandalika sebagai ‘Bali Baru’, ” kata Olivier De Schutter, Pelapor Istimewa PBB untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi pribadi.

“Sumber terpercaya menyatakan bahwa masyarakat setempat menjadi bahan ancaman dan intimidasi, dan diusir secara paksa sebab tanah mereka tanpa memperoleh ganti rugi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum menunjukkan itikad baik untuk membayar ganti rugi atau menyelesaikan sengketa tanah, “kata para ahli PBB tersebut.

Kompleks pariwisata terintegrasi Mandalika ini rencannya akan dibangun sirkuit MotoGP, taman, hotel dan resor mewah yang sebagian besar dibiayai oleh AIIB.

“Proyek Mandalika ini menguji komitmen baik Nusantara terhadap tujuan pembangunan terus-menerus (SDGs) serta kewajiban hak asasi manusia yang mendasarinya. Pembangunan pariwisata berskala mulia yang menginjak-injak hak dasar manusia ini secara dasar bertentangan dengan konsep pendirian berkelanjutan, ” kata De Schutter.

Polda NTB: Tidak ada pelanggaran HAM

Sumber gambar, Antara Foto/Aprillio Akbar

Terkait tudingan terjadinya pengingkaran HAM, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto membantah hal tersebut.

“Tidak benar sama sekali, pada prinsipnya kami daripada Polda NTB telah melangsungkan upaya-upaya yang bersifat humanis dan menjunjung tinggi adat lokal, ” kata Artanto.

Artanto menambahkan, pada proses penyelesaian permasalahan desa juga telah dibentuk tim verifikasi yang terdiri sebab gabungan Polda NTB, Pemprov NTB, Korem 162 Hero Bhakti NTB, Kejati NTB, Pengadilan Tinggi NTB dan Badan Pertanahan Nasional mengikuti pihak lainnya.

Tim tersebut bertugas untuk mensosialisasikan kegiatan program nasional itu dan melakukan konfirmasi mengikuti konsultasi kepada warga yang mengklaim tanah tersebut.

“Saat mereka menunjukan bukti-bukti surat, kami memberikan muka legalitasnya dan proses kaidah. Kami juga mengarahkan mereka untuk melakukan upaya norma ke pengadilan supaya mendapat proses hukum.

“Namun sebagian besar dari mereka tidak melaporkan ke meja hijau setelah kami verifikasi karena kami ada perwakilan lantaran BPN, seperti suratnya telah tidak berlaku lagi, tulisan tidak sah, dan sebagainya. Tapi ada juga dengan ke pengadilan dan mendapatkan uang konsinyasi dan semasa ini prosesnya pun tepat diawasi Komnas HAM, ” kata Artanto.

Artanto memasukkan, hingga kini sebagian besar tanah yang ada dalam KEK Mandalika sudah mendapatkan kepastian hukum dan tinggal menunggu proses pembayaran.

“Jadi prinsipnya, semua berjalan bertemu dengan aturan dan hak-hak warga terpenuhi. Kalau namanya pengusuran, pengusiran, tidak dibayar, itu tidak benar, ” katanya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengakui masih adanya permasalahan pembebasan lahan kawasan turisme KEK Mandalika seluas 1. 175 hektare.

“Kalau tanah memang iya, kalau cakap alas hukum kan sedang ada perdebatan, oleh karena itu diupayakan segenap cara supaya ada persuasi, percakapan, dan lain sebagainya. Akan tetapi sejauh ini bagus, ” katanya.

Indonesia tolak permintaan pakar PBB

Sumber gambar, Antara Foto/Aprillio Akbar

Pemerintah Indonesia menolak klaim ahli HAM PBB yang membicarakan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam proyek Mandalika.

Pemerintah Republik Indonesia menolak rilis pers oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Istimewa, yang berjudul “Indonesia: Spesialis PBB menandai keprihatinan tempat proyek pariwisata senilai US$3 miliar” pada 31 Maret 2021, ” kata Perwakilan Tetap RI (PTRI) buat PBB dalam websitenya.

Indonesia menjelaskan, pernyataan ahli HAM PBB tersebut telah salah mengartikan kasus perkara hukum yang terkait dengan penjualan tanah dan memasukannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik.

“Kurangnya kemauan dari pihak pemegang mandat yang relevan buat melakukan dialog yang positif dengan negara yang bergandengan tentang suatu masalah yang ingin mereka soroti, ” katanya.

Sementara itu, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang mendanai proyek itu menegaskan telah mematuhi norma lingkungan dan sosial beserta merespon “dengan cepat” keluhan yang muncul.

“Laporan akhir tidak menemukan petunjuk dugaan pemaksaan, penggunaan kebengisan langsung, dan intimidasi terkait dengan pembebasan tanah serta pemukiman kembali, ” dalam sebuah pernyataan Kamis malam, dilansir dari Reuters.

BUMN pengembang dan pengelola negeri pariwisata KEK Mandalika seluas 1. 175 hektare, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC memastikan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 2, 35 kilometer menuju kawasan Gerupuk di zona timur The Mandalika akan selesai sesuai target.

“Di pusat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, kami memastikan order pembangunan infrastruktur di The Mandalika terus berjalan serasi rencana untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Salah satunya adalah penyelesaian akses tiang ke Dusun Gerupuk pada Kuartal III tahun ini, ” Kata Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan proses pengerjaan Gelanggang Mandalika telah mencapai nilai 70%.

Indonesia menargetkan penerapan Sirkuit dan fasilitasnya selesai pada Juli mendatang. Proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Istimewa Mandalika adalah satu daripada 10 destinasi prioritas ataupun “Bali Baru” Indonesia, selain Pulau Morotai, Maluku Memajukan, Dana Toba, Sumatera Utara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara serta lainnya.

Related Post