Kudeta Myanmar: ‘Kami tak bakal kembali ke masa kelam di bawah diktator, ‘ kata anak-anak muda dalam jantung aksi protes

enam Maret 2021, 08: 41 WIB

Anak-anak muda di Myanmar mengatakan itu “tak mau kembali ke masa gelap di bawah diktator”, dalam aksi penolakan menentang kudeta militer yang disebut pengamat bisa bertambah parah dari kerusuhan Indonesia pada Mei 1998.

Semangat menentang kudeta tentara mereka tunjukkan dengan tetap turun ke jalanan di dalam Jumat (05/03), dua keadaan setelah Myanmar menyaksikan hari paling berdarah, dengan 38 orang meninggal terkena peluru tajam aparat.

Semenjak korban jiwa mulai berjatuhan pada Minggu (28/02), jumlah total korban meninggal telah lebih dari 50 karakter.

Gelombang protes besar-besaran mulai muncul beberapa hari sesudah militer melancarkan kudeta & menahan Aung San Suu Kyi serta pemimpin sipil lain pada 1 Februari.

Anak-anak muda ini menyuarakan pesan yang sepadan, mereka akan berjuang biar bisa hidup di daerah demokrasi.

Ma Thandar termasuk di antara ribuan anak muda di Yangon yang turun ke timah. Nama-nama dalam laporan itu bukan nama sebenarnya buat menjaga keamanan.

“Alasan aku bergabung adalah karena aku termasuk orang yang menderita di bawah diktator semenjak saya lahir. Kami sudah memiliki demokrasi dan kami tidak bisa membayangkan kenangan berulang. Saya tak mampu membayangkan kembali ke masa gelap. Saya tak mau generasi berikutnya hidup seolah-olah kami, ” kata Ma Thandar kepada BBC News Indonesia.

Pemerintahan biasa di Myanmar baru dimulai pada 2011, mengakhiri hampir 50 tahun pemerintahan tentara.

Dalam pemilu mula-mula Myanmar pada 2015, Gabungan Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai pimpinan Aung San Suu Kyi, menang gembung dan demikian pula halnya pada November 2020 berarakan, kemenangan yang tak diterima oleh kubu militer.

Junta militer Myanmar tidak melayani seruan Perhimpunan Negara Asia Tenggara, ASEAN, dan negara2 lain untuk menahan muncul setelah puluhan korban lepas akibat peluru tajam.

Kusukuan sangat kuat, kecurigaan antaragama tinggi

Pengamat masalah hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan jalan di Myanmar dapat bertambah parah dibandingkan kerusuhan di Indonesia pada Mei 1998.

“Dalam perkembangan terakhir, sudah ada isu bahwa tentara sebenarnya sudah tidak stabil, sudah terbentuk faksi-faksi, makanya faksi yg kuat memastikan untuk lebih keras memakai senjata, ” kata Dinna, praktisi dan pengajar Hubungan Internasional dari Synergy Policies, kepada wartawan BBC News Indonesia, Endang Nurdin.

“Tetapi karena NLD belum jadi menguasai satupun faksi militer tersebut, risikonya adalah pertumpahan darah yang saya khawatirkan lebih buruk daripada Indonesia tahun 1998. Mungkin malah lebih buruk daripada Nusantara 1965, ” imbuh Dinna yang pernah menjadi pengantara Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dari 2016-2018.

Demo pembaruan mahasiswa 1998 berkembang menjelma kerusuhan besar di sejumlah kota besar termasuk Jakarta, Medan dan Solo. Saat itu menurut kepolisian, total korban yang meninggal dalam Jakarta saja mencapai 200 orang.

Namun, Dinna mengatakan kondisi di Myanmar jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia dulu.

“Di Myanmar belum terbangun konsensus nasional tentang identitas negara, sedang sangat kuat kesukuannya & partai-partainya pun berbasis suku, kecurigaan antar agama masih sangat tinggi, dan tersedia negara-negara asing yang investasinya diuntungkan oleh kubu militer, katanya lagi.

Negara diktatorial, ekonomi buruk

Dalam satu video yang dikirimkan ke BBC News Indonesia oleh seorang demonstran di Myanmar, tampak anak-anak muda menggunakan tripleks tipis sebagai perisai & topi plastik yang natural digunakan pekerja bangunan di dalam menghadapi aparat.

Aparat menggunakan peluru karet, gas air mata, dan peluru intelek dalam membubarkan massa.

U Aung Tun, yang mengirimkan video tersebut, sempat dikejar aparat namun berhasil balik ke rumahnya dengan terlepas.

“Kami tak mau berkecukupan di bawah kediktatoran. Sebagian besar generasi kami & yang berada di akan kami, tahu persis bagaimana buruknya. Inilah peluang terakhir kami. Bila kami beristirahat sekarang, hidup akan kacau balau, ” kata U Aung Tun yang susunan di Yangon.

Cecep Yadi, WNI yang tinggal pada pusat kota Yangon, menyaksikan demonstrasi ini setiap hari dalam beberapa pekan belakang.

“Saya berkomunikasi dengan teman-teman saya yang warga Myanmar dan ikut berdemonstrasi, segenap memberi jawaban yang dekat sama, mereka ingin demokrasi, mereka tidak mau lagi hidup bernegara di lembah diktator militer, ” cerita Cevep.

“Melihat antusiasme serta semangat para demonstran pada Myanmar, membuat saya merasakan salut dengan orang Myanmar, terutama generasi mudanya. Itu menghadapi kudeta yang medium terjadi dengan tetap mengutamakan persatuan dan kemanusiaan. Mereka melakukan demonstrasi, orasi pada jalan secara besar-besaran, tapi berusaha tertib dan nyaman, ” imbuhnya.

Tekanan dengan dirasakan anak-anak muda ini sempat diamati oleh Eni Mulia, Direktur Perhimpunan perluasan media Nusantara, yang datang ke Myanmar sekitar perut tahun lalu.

“Teman-teman jurnalis muda yang saya temui mengatakan mereka sangat ingin bisa bekerja dengan tenang dan bebas. Pemerintah & aparat sudah mengontrol jalan dengan kekuasaan mereka semenjak lama sebelum kudeta. Independensi pers benar-benar di titik yang terendah. Itu masa saya berkunjung pada 2019.

“Apalagi sekarang, sejak kudeta terakhir ini, ” introduksi Eni.

Sementara pengamat hubungan global, Dinna Prapto Raharja, mengucapkan kondisi di bawah tekanan dengan perekonomian buruk mewujudkan anak-anak muda semakin gaya untuk melakukan protes.

“Saya tidak terkejut dengan kemajuan bahwa banyak anak bujang yang terlibat dalam aliran pembangkangan sipil di Myanmar. Sebenarnya protes mahasiswa sudah berkali-kali muncul sebagai bentuk kekecewaan mereka karena negara yang totaliter tetapi ekonominya buruk, pekerjaan tidak tersedia, lulusan sulit mendapatkan order.

“Kita masih ingat kejadian tersebut sebagai gerakan 8888 di tahun 1988 dengan ditumpas sangat keji sekaligus diakhiri dengan kudeta berbakat, ” kata Dinna.

Kurang sejak 72 jam setelah tentara melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari lalu, karakter Myanmar menumpahkan kemarahan & frustasi terhadap militer meniti media sosial paling populer, Facebook.

Pembangkangan sipil berangkat muncul di dunia siber dan menyatukan semua kalangan, mulai dari dokter, perawat, guru, aparat sipil negara dan bahkan polisi.

Ulah protes kemudian segera mencatat dari media sosial ke jalanan.

Lebih sebab dua minggu setelah kudeta, demonstrasi anti-kudeta terus tumbuh, sampai hari berdarah mula-mula pada Minggu, 28 Februari lalu.

Militer tidak hanya menggunakan peluru karet, meriam air dan gas cairan mata untuk membubarkan kawula, namun juga peluru intelek. Rabu (03/03) lalu, Myanmar menyaksikan hari paling berdarah dengan korban meninggal 38 orang dan secara total korban meninggal lebih sebab 50 orang.

Mereka dengan berada di jantung penentangan ini adalah Generasi Z, mereka yang lahir pada akhir 1990-an dan 2012. Generasi yang menolak kembali ke era militer setelah sempat merasakan singkat demokrasi.

Myanmar kembali ke tadbir sipil pada 2011, sesudah hampir 50 tahun berharta di bawah militer.

Pemilihan umum pertama di 2015 dimenangkan oleh Kelompok Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD pimpinan Aung San Suu Kyi. NLD balik menang besar pada pemilu November lalu, namun ditentang oleh militer.

Siapa Generasi Z Myanmar?

Sejarawan Myanmar, Thant Myint-U, menulis belum lama di Financial Times bahwa baik tentara dan Aung San Suu Kyi serta partai NLD patut disalahkan.

Ia mengutarakan generasi muda akan dapat mengubah arah negara.

Generasi Z Myanmar mencakup demografi yang pas luas, termasuk para dokter, perawat, seniman, banjir, para-para guru dan para pemrakarsa lain.

Mereka memiliki cita-cita berbeda. Para demonstran pula mendapatkan dukungan dari selebritas termasuk para aktor, musisi dan blogger.

Tatkala warga Burma yang tinggal di luar negeri juga memainkan peranan penting di mendukung protes melalui media sosial.

Kenangan buruk presentasi 1988

Keberanian yang ditunjukkan para demonstran ini muncul walaupun ada kenangan buruk dalam kebengisan selama kudeta militer dalam 1988.

Para pengunjuk mengecap menyadari bahwa militer sanggup melakukan penahanan semena-mena serta militer bahkan dilaporkan merencanakan untuk menerapkan “hukum keamanan siber”, sehingga menyulitkan demonstran mengatur protes melalui internet.

Sejak timbulnya korban dalam Minggu (28/02), militer menggunakan kendaraan lapis baja pada Yangon dan sejak itu jumlah demonstran di jalan-jalan agak berkurang.

Para spesialis mengatakan, gerakan yang berlaku di Myanmar sekarang ini serupa dengan protes dalam 1988.

Namun kemarahan sekadar tidak cukup.

Pengamat politik Min Zin, baru berusia 14 tahun saat bercampur dalam protes tahun 1988. Ia saat ini letak di pengasingan dan menjelma pengamat.

Belum lama, Zin mengutarakan kepada New York Times bahwa “tekanan publik selalu tidak akan membuka hidup bagi transisi politik”.

“Tanpa strategi yang dipikirkan mendalam untuk mencapai tujuan faktual, cepat atau lambat, awak akan selalu berakhir secara menghadapi represi, di bawah bentuk pemerintahan militer, ” katanya.

Related Post