KPK – ‘Persoalan 75 pegawai yang tak lolos TWK akan selesai jika pemimpin punya niat baik’

3 jam yang lalu

Sumber gambar, ANTARA MEMOTRET

Puluhan personel KPK yang diberhentikan sebab tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terus mencari jalan menentang program yang itu anggap ‘janggal dan tak relevan’ itu.

Mereka menyambangi kantor Komnas PEDOMAN di Jakarta, Kamis (27/05), untuk melengkapi berkas aduan dugaan pelanggaran hak pokok dalam program tes paham kebangsaan.

Salah satu pegawai KPK itu menilai pemberhentian mereka dari komisi antirasuah sebenarnya bisa dibatalkan jika Presiden Joko Widodo pro-pemberantasan korupsi.

Namun menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kesimpulan pemberhentian berada di lengah pimpinan KPK.

Baca juga:

Rasamala Aritonang adalah satu dari 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lulus TWK. Sudah bekerja selama 13 tahun di KPK, jabatan terakhirnya adalah kepala bagian perancangan dan produk hukum.

Dalam beberapa minggu terakhir, Rasamala tak sedang berkantor seperti biasa. Tempat sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan, sebagaimana diwajibkan pimpinan KPK kepada para-para pegawai yang tidak lolos TWK.

“Bagaimana aktivitas kami, belum ada kejelasan, ” kata Rasamala via telepon.

“Tadinya kami berharap sesudah presiden mengeluarkan pernyataan, tulisan keputusan penyerahan tugas hendak dicabut, lalu kami dilantik, tapi ternyata jauh, keputusannya tidak cocok dengan ucapan presiden, ” ucapnya.

Sebanyak 51 dari 75 personel KPK yang tidak lulus TWK dinyatakan harus beradu dari lembaga itu.

Adapun, sisanya dapat pasti bekerja di KPK dan menyandang status aparatur sipil negara (ASN). Syaratnya, mereka harus mengikuti program pembinaan seperti bela negara serta wawasan kebangsaan.

Keputusan tersebut diambil pimpinan KPK beserta sejumlah lembaga, antara asing Badan Kepegawaian Nasional serta Kementerian PANRB.

Sumber tulisan, DETIKCOM

Rasamala menyebut kesimpulan ini bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi, “Bahwa proses alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK”.

Bukan cuma berpengaruh pada para pegawai secara personal, menurutnya pemberhentian tersebut juga akan menggoncang pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

“Merujuk UU yang baru, KPK ada di eksekutif atau di bawah kepemimpinain presiden. Artinya, presiden punya kewenangan memberi instruksi dan kaidah.

“Presiden bilang hasil tes itu tidak bisa digunakan untuk memberhentikan pegawai. Tapi kalau ternyata kesimpulan pimpinan memberhentikan kami, bermanfaat tidak sesuai perintah kepala.

“Presiden bisa jiplak langkah untuk perbaiki keputusan itu. Ini masalah rencana baik dan ikhtiar membantu pemberantasan korupsi.

Sumber gambar, DETIKCOM

Para personel KPK yang dinyatakan tak lolos TWK, satu perkataan tidak bersedia mengikuti rencana pembinaan agar diberi kedudukan ASN.

Sikap itu mereka nyatakan walau hingga zaman ini pimpinan KPK belum mengumumkan, siapa yang diberhentikan dan siapa yang tetap berpeluang bekerja di tip antikorupsi.

Rasamala berkata, minus TWK, para pegawai ini telah membuktikan kinerja dan integritas mereka.

Sebagian telah bekerja belasan tarikh di KPK.

Kurang di antara mereka mampu mengungkap kasus korupsi besar dan membangun sistem pencegahan patgulipat berskala nasional.

“Mereka ini aset. Mengumpulkan kekayaan seperti mereka bukan order singkat, yang dicari langsung dapat. Pengetahuan, mentalitas, & independensi mereka sudah tertempa, ” ujar Rasamala.

“Ada yang bilang, ‘memang mereka tidak bisa digantikan? KPK kan bersandar dalam sistem, bukan individu’.

“Logikanya bukan semacam itu. Bentuk yang bagus kalau tak ditopang orang-orang yang baik, tidak akan berjalan, ” ucapnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Beberapa pegawai yang tidak lolos TWK serta jabatan terakhir mereka:

  • Harun Al Rasyid – Kepala Satuan Tugas/Kasatgas penyelidik
  • Andre Nainggolan – Kasatgas Penyidik (salah satu yang ditangani adalah kasus Bansos)
  • Novel Baswedan berantakan Kasatgas Penyidik (tangani urusan sejak 2004, dari perkara suap di Bank Nusantara hingga e-KTP)
  • Ronald Paul – Pemeriksa KPK (tangani kasus Harun Masiku)
  • Ambarita Damanik – Kasatgas penyidik (pegang kasus benih lobster, pernah tangani perkara Bank Century dan e-KTP)
  • Rizka Anungnata kacau Penyidik (tangani kasus baka lobster, pernah pegang peristiwa suap komisioner KPU serta Harun Masiku)
  • Yudi Purnomo – Pemeriksa (pegang perkara benih lobster)
  • Giri Suprapdiono – Direktur Sosialisasi serta Kampanye Anti-Korupsi
  • Sujanarko – Penasihat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (Bersama Giri menginisiasi kenaikan dana parpol untuk cegah korupsi dalam kalangan partai)

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Namun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut keputusan soal pemberhentian pegawai KPK ini tidak berada di tangan Jokowi.

Moeldoko berkata, cuma pimpinan KPK yang mampu membatalkan pemberhentian tersebut.

“Pemerintah memiliki kewenangan tertentu akan tetapi tidak seluruhnya terhadap jalan pembinaan internal di KPK, ” ujarnya dalam bukti tertulis.

“KPK jadi pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan itu, ” kata Moeldoko.

Moeldoko juga menampik tudingan perkara pimpinan KPK yang melalaikan arahan Jokowi.

“Untuk melaksanakan arahan Presiden, di antaranya Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, serta LAN telah berkoordinasi secara pimpinan KPK dan menyampaikan arahan presiden dengan meluluskan opsi pembinaan sebagai solusinya, ” ucapnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Bagaimanapun, pemberhentian puluhan pegawai ini adalah rentetan dari hambatan KPK mengatasi korupsi, kata Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sulistyowati berkata, sejak KPK didirikan, orang-orang yang bekerja pada dalamnya silih berganti digoncang permasalahan.

“Negara lain dengan punya lembaga antikorupsi pula mengalami situasi yang sama, ada tekanan politik & teror terhadap pegawainya, ” kata Sulistyowati.

“Antasari Azhar dulu mengalami persoalan, berserakan ada kasus Cicak versus Buaya dan sekarang tersedia dampak negatif revisi UU KPK.

“Siapapun presidennya, KPK mengalami hal dengan sama. Tapi dibutuhkan target politik besar untuk mengembalikan persoalan sekarang, ” ujarnya.

Menurut Sulistyowati, akhir sebab persoalan pemberhentian pegawai KPK ini nantinya akan menetapkan citra Jokowi di depan publik.

“Kalau jokowi bisa membuat terobosan baik di kasus ini, dia bakal meninggalkan warisan baik, ‘oh ternyata presiden kami gagah tegas’.

“Tapi kalau tak, dampaknya akan luas, dalam tingkat birokrasi manapun, pada lembaga manapun, ‘tidak apa-apa korupsi karena KPK telah jinak’, ” ujarnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Taat data KPK, total terdapat 1. 351 pegawai yang menjalani TWK. Hasilnya, satu. 274 pegawai dinyatakan lulus sementara sisanya, 75 karakter, gagal.

Mereka yang tidak lolos TWK secara otomatis tidak dapat menyandang posisi ASN.

Merujuk UNDANG-UNDANG KPK terbaru, sebagaimana ditegaskan ulang oleh Badan Kepegawaian Negara, mereka yang tidak berstatus ASN hanya dapat bekerja di KPK mematok 17 Oktober mendatang.

Related Post