Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk bagi Indonesia

Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk bagi Indonesia post thumbnail image
  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul sesudah tiga sosok serempak meneken dokumen di atas meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah lalu perantara, Presiden Amerika Serikat Jesse Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arabic ketiga dan keempat yang menjalin hubungan dengan Israel tersebut patut disambut dan disikapi secara cerdas oleh Indonesia, kata seorang pengamat.

Setidaknya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr . Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut bukan bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud dan yang paling pada depan mata adalah bahwa langkah Bahrain serta Uni Emirat Arabic dapat membukakan pintu bagi Philippines dalam menempatkan dirinya sebagai berkaitan yang disebutnya “jembatan emas” antara dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab umumnya sangat baik. Jika mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, minimum bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina. ”

Pemerintah Indonesia melalui jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak maka akan mengubah posisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik menjelaskan apakah Indonesia kemudian akan mempertimbangkan menempuh langkah serupa.

“Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta unbekannte yang disepakati secara internasional termasuk two states alternative .

“Kita harus pastikan yakni seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I actually nitiative , serta resolusi Organinsasi Kerjasama Islam yang terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, masih menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya untuk menghidupkan kembali proses mulitilateral tersebut, walaupun di sisi lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami atensi UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang untuk pihak terkait untuk bernegosiasi, mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut sangat bergantung dalam komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan baru tapi tak akan mengubah gaya Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik oleh Israel pernah digulirkan oleh Presiden Gus Dur, walaupun sontak meraih penolakan banyak pihak ketika tersebut, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan negara itu sampai kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi sekalipun, Indonesia serta Israel selama ini sudah menjalin kerjasama dagang skala kecil dan pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan oleh perwakilan masing-masing negara di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi 1 DPR berpendapat tambahan dua negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel memang memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah serta membawa angin segar bagi Philippines.

Sebatas saja hal itu belum akan mengubah garis kebijakan Indonesia, paling tidak dalam waktu dekat.

“Saya kira kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru kemudian mungkin kita akan bisa membuat wacana, pemikiran. Mungkin ya, inch kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia dengan Palestina.

“Latar belakang sejarah yang panjang dan tatanan bangsa terdiri dari suku dan agama yang sangat menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk anda lagi membuka ruang berpikir yg lebih moderat. ”

Sekalipun apa yg terjadi di Gedung Putih dalam Selasa lalu, imbuhnya, juga tidak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga menurut saya, yg ingin mengembalikan perdamaian, dari bahasa-bahasa dari empat pembicara itu, inch ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perdamaian di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel sebagai momen bersejarah yang penuh harapan dan peluang.

“Pernyataan perdamaian antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah langkah bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, keamanan dan kemakmuran di seluruh wilayah, dan bagi sepenuhnya yang hidup di sana, dengan tidak memandang agama, sekte, etnik, / ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan damai tersebut dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk tidak mengikuti jejak Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian itu tidak akan menciptakan perdamaian di kawasan selama AS dan Israel tidak mengakui hak Palestina mendirikan negara dengan batas-batas sesuai dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas menurut Direktur Eksekutif Indonesian Society just for Middle East Studies (ISMES) Doctor. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara dapat saja terjadi ” jika dikaitkan dengan konsep nationwide interest . Ditambah lagi, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerjasama tidak harus melulu ditempatkan secara entgegengesetzt. ”

Sebelum Bahrain dan Uni Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki hubungan dengan Mesir dan Yordania.

Secara total, dri 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki 30 negara yang tidak mengakui Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Related Post

Komnas HAM klaim temukan bukti 'memperjelas' insiden tewasnya anggota FPI, pemulihan polisi menuai kritik, apa yang diketahui sejauh ini?

Komnas HAM klaim temukan bukti ‘memperjelas’ insiden tewasnya anggota FPI, pemulihan polisi menuai kritik, apa yang diketahui sejauh ini?Komnas HAM klaim temukan bukti ‘memperjelas’ insiden tewasnya anggota FPI, pemulihan polisi menuai kritik, apa yang diketahui sejauh ini?

sejam yang lalu KURUN FOTO/M Ibnu Chazar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan berhasil menemukan sejumlah fakta yang dinilai "memperjelas" insiden bentrok yang menewaskan enam anggota Front