Ketentuan Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, ‘keberpihakan hakim untuk pelaku atau objek pandemi? ‘

2 jam yang lalu

Sumber gambar, Antara Foto

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dianggap lebih bersimpati pada eks Menteri Sosial Juliari Batubara ketimbang penerima bansos yang terdampak pandemi Covid-19, menurut pakar hukum.

Sepanjang sejarah peradilan dalam Indonesia, kata pakar asas, hakim tidak pernah memakai cercaan masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman.

Namun KPK menghargai hakim telah bersikap faktual karena mengakomodasi permintaan jaksa dan Juliari.

Sementara tersebut, seorang mantan terpidana manipulasi menganggap pertimbangan hakim itu ganjil karena citra negatif selama ini memang dekat pada pelaku kejahatan ini.

Dalam prospek hukum, kata pengajar kemahiran hukum di Fakultas Patokan Universitas Andalas, Feri Amsari, seorang terdakwa bisa mendapatkan keringanan hukuman jika menyelenggarakan perbuatan positif bagi karakter lain atau membantu mengaduk-aduk suatu perkara.

Feri menghargai pertimbangan majelis hakim meringankan vonis terhadap Juliari galang. Menurutnya hakim justru bertambah mempedulikan nasib politikus PDI Perjuangan itu ketimbang imbas untuk menjatuhkan vonis mengandung.

Padahal, kata Feri, hakim memiliki opsi memberikan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bahkan pidana tewas terhadap pelaku korupsi pada masa bencana.

“Apa juru bicara ukur hakim bahwa terbuka melakukan penghinaan kepada tersangka? Seberapa banyak yang melabrak dan berapa yang membela? Kalau hanya berbasis perasaan dan asumsi hakim, itu tidak pas, ” sekapur Feri via telepon, Selasa (24/08).

“Pelaku bukan cuma tidak amanah, tapi menjemput keuntungan dari bantuan untuk warga yang terdampak pandemi. Kenapa hakim malah peduli kepada pelaku, bukan umum yang telah dikhianati serta uangnya dicuri?

“Orang tertib curiga, hal meringankan itu dicari-cari untuk membenarkan balasan yang lebih ringan dipadankan pemberatan yang diatur peraturan, ” ujar Feri.

Sumber gambar, Antara Foto

Pada sidang pembacaan putusan Senin (23/08), majelis hakim mendera Juliari dengan penjara selama 12 tahun.

Vonis ini lebih tinggi mulia tahun dari tuntutan jaksa KPK, tapi tidak bertemu dengan harapan pegiat antikorupsi yang menganggap Juliari tertib dihukum lebih berat.

Juliari juga dihukum membayar dam sebesar Rp500 juta serta uang pengganti sebanyak Rp14, 5 miliar. Dia selalu divonis tidak boleh memakai hak politik selama empat tahun.

Namun dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menganggap cacian publik terhadapnya sopan meringankan hukuman Juliari.

“Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina sebab masyarakat, ” kata bagian majelis hakim, Yusuf Pranowo saat membacakan berkas putusan.

“Terdakwa divonis masyarakat sudah bersalah padahal secara norma belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ” ujar Yusuf.

Feri Amsari menganggap hakim tidak jelas mengukur kerugian yang diterima Juliari akibat cercaan publik. Dia menilai hakim serupa abai membaca keresahan umum terhadap korupsi, apalagi di dalam masa bencana non-alam seperti pada era penularan Covid-19.

“Kalau pertimbangan itu benar, setiap pelaku kejahatan akan mendapat keringanan, ” sekapur Feri.

“Kasus korupsi penuh diprotes publik. Setelah penguasa diberikan kewenangan tapi ternyata mereka korupsi. Publik tetap kecewa, sedih, kesal, makan dan mengeluarkan berbagai maklumat.

“Sikap antikorupsi itu kenapa malah menjadi alasan untuk meringankan hukuman? ” perkataan Feri.

Sumber gambar, Antara Menjepret

Namun Juru Cakap KPK, Ali Fikri, menyuarakan majelis hakim telah mengesahkan seluruh tuntutan jaksa terhadap Juliari. Walau enggan menanggapi pertimbangan yang meringankan, menurutnya hakim bersikap adil di dalam menjatuhkan vonis.

“Hakim memiliki pertimbangan sehingga salah satunya mengakomodasi yang disampaikan tersangka dalam nota pembelaannya, ” kata Ali.

“Secara normatif, putusan hakim tentu mempertimbangkan dua pihak, baik jaksa maupun terdakwa.

“Dari aspek keadilan, hakim telah tepat mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan dan dalil dari kedua bagian, ” ujarnya.

Dalam pleidoinya, Juliari menyebut perkara bansos membuat partainya dihujani hujatan.

“Saya sadar bahwa sejak perkara ini lahir, badai hujatan dan cemoohan datang silih berganti diperuntukkan kepada PDI Perjuangan, ” ucapnya dalam sidang tanggal 9 Agustus lalu.

Di dalam nota pembelaannya tersebut, Juliari mengeklaim tidak berniat korupsi. Dia juga menyangkal menjemput keuntungan dari anggaran bansos.

Dua hal itu lalu menjadi hal yang patuh majelis hakim dapat menjadi alasan pemberat hukuman terhadap Juliari.

Sumber gambar, Antara Memotret

Bagaimanapun, hinaan klub semestinya tidak menjadi dalil yang meringankan hukuman koruptor, kata Wa Ode Nurhayati, politikus yang pernah divonis bersalah dalam kasus suap dana penyesuaian infrastruktur kawasan.

Wa Ode divonis enam tahun penjara pada perkara itu. Dia sunyi tahun 2017.

Menurut Wa Ode, setiap terdakwa manipulasi selama ini selalu mendapat cercaan dari masyarakat. Ciri buruk itu, kata tempat, bahkan terus melekat walau mereka telah keluar dari penjara.

“Saya tidak putus cacian menurunkan hukuman. Masukan untuk mantan menteri baik itu sangat dramatis. Sumpah tidak hanya di peristiwa korupsi bansos tapi penuh kasus yang lain, ” ujarnya saat dihubungi.

Wa Ode menilai, citra yang begitu negatif terhadap orang yang terjerat korupsi justru dibentuk KPK.

Tempat bercerita, anaknya dirundung teman sekolah soal ibunya dengan pernah mendekam di penjara.

“Sejak itu hamba siapkan mental anak beta. Saya mengedukasinya dengan cara saya. Itu yang memutar berat bagi napi manipulasi, terutama yang seorang ibu, ” ujarnya.

Citra tersebut juga mengiringi Wa Ode yang kini berupaya masuk lagi ke politik.

“Di suatu pilkada, saya sudah dukung satu pasangan, akan tetapi kandidat itu langsung diserang bahwa mereka didukung koruptor, ” kata Wa Ode.

“Korupsi menjadi penopang yang empuk untuk menghajar kami. Moral masyarakat sudah terbentuk sedemikian rupa. Benar, KPK berhasil melakukan itu, ” tuturnya.

Sumber gambar, AFP

Satu hari setelah vonis dijatuhkan, Juliari belum memutuskan apakah akan mengajukan banding terhadap putusan hakim.

Selain Juliari, kasus bansos juga menjerat bawahannya pada Kementerian Sosial, yaitu Lazim Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Adi dituntut tujuh tahun penjara, sedangkan tuntutan KPK untuk Matheus adalah delapan tahun penjara.

Indonesian Corruption Watch mendesak KPK mengungkap berbagai dugaan kejelekan lain dalam proyek bansos ini. Mereka menduga penuh aktor lain yang belum terungkap dalam penyidikan KPK.

KPK menyebut akan meneruskan investigasi mereka jika menjumpai fakta hukum baru di putusan majelis hakim terhadap Juliari.

Related Post