Kesaksian jurnalis BBC yang diusir dari China: ‘Realitas suram peliputan di China yang mendepak saya keluar’

  • John Sudworth
  • BBC News

3 April 2021, 15:26 WIB

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Sampai akhir, saya diingatkan akan realitas suram peliputan di China.

Ketika keluarga saya bergegas ke bandara – dengan tergesa-gesa dan kurang persiapan karena mengepak barang di menit-menit terakhir – kami diawasi dari luar rumah oleh polisi berpakaian preman, yang kemudian mengikuti kami ke bandara dan membuntuti kami selama check-in.

Sampai akhir, mesin propaganda China bekerja dengan kecepatan penuh, membantah bahwa saya menghadapi risiko di China, tapi sekaligus membuat risiko itu menjadi sangat jelas.

“Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa Sudworth diancam,” kata Global Times yang dikendalikan Partai Komunis, “kecuali bahwa ia mungkin akan digugat oleh individu-individu di Xinjiang atas laporan fitnahnya.”

Efek mengerikan dari pernyataan semacam itu terletak pada realitas sistem pengadilan yang dijalankan – seperti halnya media – sebagai perpanjangan tangan dari Partai Komunis, dengan ide tentang peradilan independen dianggap sebagai “gagasan Barat yang keliru”.

Kementerian Luar Negeri China melanjutkan serangan pada konferensi pers hariannya pada Kamis (01/04) untuk mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “berita palsu” BBC.

Klaim ini kemungkinan besar tidak benar, tentu saja, mengingat sebagian besar warga China tidak dapat mengakses laporan kami, yang sudah lama diblokir.

Dan ini adalah bagian dari pertempuran besar yang dilancarkan China atas ruang global untuk ide dan informasi.

Media menjadi medan pertempuran

“Kebebasan ekonomi menciptakan kebiasaan akan kebebasan,” kata mantan Presiden AS George W Bush dalam pidatonya untuk mendesak agar China dimasukkan sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Dan kebiasaan akan kebebasan menciptakan ekspektasi akan demokrasi,” lanjutnya.

Asumsi penuh harapan itu – bahwa ketika China semakin kaya, negara itu akan menjadi lebih bebas – masih sering terdengar dalam analisis berita dan diskusi akademis tentang China ketika saya pertama kali mulai bekerja di sini pada tahun 2012.

Tetapi kedatangan saya tahun itu bertepatan dengan perkembangan yang membuat prediksi tersebut tampak sangat naif – pengangkatan Xi Jinping ke posisi paling kuat di negara ini, yakni sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis China.

Sumber gambar, EPA

Sementara pergeseran pola perdagangan dunia selama beberapa tahun terakhir tak diragukan lagi telah mengubah China – perubahan ekonomi dan sosial yang pesat – harapan akan demokrasi itu tampak semakin jauh dari sebelumnya.

Presiden Xi menggunakan sistem politik China yang kaku untuk memperketat kontrol atas hampir setiap aspek masyarakat, dan dalam 10 tahun masa jabatannya, lanskap media telah muncul sebagai medan pertempuran yang menentukan.

“Dokumen Nomor 9” – dilaporkan sebagai kebocoran tingkat tinggi – diidentifikasi pada awal sasaran utama dalam pertarungan itu, di mana di dalamnya terdapat “Nilai-nilai Barat”, termasuk kebebasan pers.

Dan, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman BBC, setiap media asing yang mengungkap kebenaran tentang situasi di Xinjiang, mempertanyakan penanganan China terhadap virus corona dan asal-usulnya, atau menyuarakan penentang rencana otoriternya untuk Hong Kong, sekarang berada di garis depan.

Merongrong debat demokrasi

Namun, seiring dengan serangan propaganda China yang terus berlangsung setelah kepergian saya, patut dicatat bahwa jaringan media sosial asing juga digunakan secara luas untuk menggemakan pesan itu.

Sumber gambar, Twitter

Ironisnya, tentu saja, bahwa pada saat yang sama ketika ruang bagi media asing kian menyusut di China, Partai Komunis secara besar-besaran berinvestasi pada strategi medianya di luar negeri, mengambil keuntungan dari akses yang mudah terhadap media yang bebas dan terbuka.

Propaganda media pemerintah menerbitkan dan mengunggah konten mereka di luar negeri tanpa batasan, sementara di dalam negeri, China tanpa ampun menghentikan peliputan independen, menyensor siaran dan situs web asing, dan memblokir jurnalis asing dari jaringan media sosialnya sendiri.

Sumber gambar, Twitter

Dalam konteks ini, kepergian saya dapat dilihat sebagai satu bagian kecil dari pertempuran terbaru dan sangat asimetris untuk mengontrol gagasan.

Itu bukan prospek yang menyenangkan untuk arus informasi yang bebas, baik, dan akurat.

Membatasi akses akan mengurangi kemampuan kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di China, sementara pada saat yang sama, negara itu memanfaatkan kekuatan institusi pers bebas untuk merongrong perdebatan demokratis di mana-mana.

Meskipun tidak ada jawaban yang mudah, dan idealisme yang diprediksi Presiden Bush telah lama menguap, masih ada ruang untuk harapan.

Banyak informasi yang telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir tentang apa yang benar-benar terjadi di Xinjiang didasarkan pada – meskipun China membantahnya dan menyebutnya “palsu” – dokumen internal dan laporan propagandanya sendiri.

Dalam menjalankan sistem penahanan massal, sebuah negara adidaya modern dan digital mau tidak mau akan meninggalkan jejak di internet, dan upaya jurnalistik untuk mengungkapnya akan terus berlanjut dari jauh.

Saya bergabung dengan semakin banyak koresponden asing yang sekarang dipaksa untuk meliput berita China dari Taipei, atau kota-kota lain di Asia dan sekitarnya.

Dan tentu saja, meski jumlahnya semakin sedikit, ada anggota pers asing di China yang berani dan tetap berkomitmen untuk melaporkan berita.

Yang paling luar biasa, di tengah kontrol politik yang semakin ketat, ada juga segelintir warga China luar biasa yang, meskipun menanggung risiko, menemukan cara untuk mengakali penyensoran demi melakukan pekerjaan terpenting dalam jurnalisme di manapun – menceritakan negara mereka dengan kata-kata mereka sendiri.

Banyak dari hal yang kita ketahui tentang hari-hari awal lockdown di Wuhan berasal dari para jurnalis warga ini, yang harus membayar mahal untuk keberanian mereka.

Saya bisa meninggalkan polisi berpakaian preman, untuk terakhir kalinya saya harap, di aula keberangkatan bandara Beijing.

Dalam pertarungan ide baru di arena global, kita tidak boleh lupa bahwa warga China-lah yang terus menghadapi risiko terbesar untuk mengungkapkan kebenaran.

Related Post

George Floyd: Presiden AS Donald Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menetapkan itu sesekali diperlukan

George Floyd: Presiden AS Donald Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menetapkan itu sesekali diperlukanGeorge Floyd: Presiden AS Donald Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menetapkan itu sesekali diperlukan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mendukung penghapusan teknik tekan leher untuk menahan simpulan dalam penangkapan polisi. Namun dia menegaskan bahwa teknik itu sesekali diperlukan. Beberapa kesatuan polisi dalam