Kejadian Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut ‘hanya seremoni, menutupi mengecap marah rakyat’

Kejadian Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut ‘hanya seremoni, menutupi mengecap marah rakyat’ post thumbnail image

Korupsi

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun disebut pemerintah sebagai bukti kewajiban penegakan hukum.

Namun, pegiat antikorupsi menyebut hal itu sebagai langkah seremoni untuk menenangkan publik yang geram karena pemerintah tidak mampu menahan Djoko Tjandra.

Menteri Kaidah dan HAM, Yasonna Laoly, mengutarakan hasil koordinasi transnasional untuk ekstradisi Maria ke Indonesia menjadi meneladan keseriusan pemerintah.

Ketibaan Maria daripada Serbia pada Kamis (09/07) ditandai dengan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta dan dipimpin oleh Yasonna dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sementara, Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia (MAKI) mempertanyakan komitmen negeri yang bisa menangkap koruptor dengan telah menjadi buron selama 17 tahun itu, tetapi gagal membaca keberadaan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, baru-baru ini.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ekstradisi Maria merupakan cara untuk menyimpan rasa malu Menteri Yasonna sesudah buron Djoko Tjandra mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, seperti yang diberitakan awal minggu ini.

Pada 2009, Djoko dijatuhi azab penjara selama dua tahun tempat kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali dan uangnya sejumlah Rp546 miliar di bank tersebut pun menjadi rampasan negara.

Djoko, sama dengan dikatakan oleh tim kuasa hukumnya, sempat berada di Indonesia, tercatat pada 8 Juni lalu era mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatann. Kini dia disebut tengah berobat di Malaysia.

Keberadaannya dalam negeri menuai kritik terhadap Kejaksaan Agung yang didesak untuk leveransir informasi soal buron ke bermacam-macam instansi pemerintah.

Menutupi rasa marah anak buah terkait Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria yang dibawa langsung ke Indonesia oleh Menkumham Yasonna sesudah Djoko Tjandra bisa masuk dan keluar Indonesia disebut Boyamin tidak cukup untuk menjamin keseriusan menjamin penangkapan buron. Malah, ia mengutarakan hal itu sebagai langkah untuk menenangkan rakyat.

“Harus golnya itu menjadi tertangkapnya Djoko Tjandra. Kalau di jejak ini hanya seremoni, melacak layang-layang putus seperti anak mungil. Itu aja , saya harus komentar itu.

“Kalau anak buah marah, terus tiba-tiba membuat kesibukan yang seakan-akan itu menutupi mengalami marah rakyat. Dan selalu begitu. Tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang betul-betul untuk keadilan bagi negara, ” tutur Boyamin kepada BBC News Indonesia menggunakan telepon, Kamis (09/07).

Korupsi

Ia menambahkan bahwa dengan ekstradisi Maria, yang telah 17 tahun lebih menjadi buron, justru menunjukkan pemerintah semestinya mampu lebih serius dalam upaya penegakan hukum.

“Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika pemerintah bakal serius maka akan bisa menangkap buron sehingga semestinya pemerintah akan bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya, ” kata Boyamin.

Maria, yang ternyata telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979, merupakan salah satu tersangka karakter pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp satu. 7 Triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Menurut data dengan dilaporkan Kompas. com , Maria termasuk diantara pelaku korupsi dengan nilai jarahan tersebar di Indonesia yang melarikan muncul.

Selain perempuan berusia 62 tarikh itu, ada pula nama Eddy Tansil, terkait kasus kredit tertahan Bapindo, dengan nilai jarahan Rp9 triliun; Eko Adi Putranto, terpaut kasus korupsi BLBI dengan biji jarahan Rp2, 659 triliun, Adrian Kiki Ariawan dengan nilai jarahan Rp1, 5 triliun; dan David Nusawijawa dengan nilai jarahan Rp1, 2 triliun, juga dari kejadian BLBI.

Secara akumulatif, nilai total dari kasus-kasus itu mencapai lebih dari Rp 14. 3 Triliun.

‘Proses panjang’

Menteri Hukum dan PEDOMAN, Yasonna Laoly, dalam temu pers di Bandara Soetta Kamis (09/07) mengatakan ekstradisi Maria adalah hasil proses yang panjang dari harmonisasi antara lembaga dan negosiasi hampir satu tahun. Salah satu alasannya adalah karena status Maria yang tidak warga negara Indonesia.

Korupsi

Maria ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 di bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003.

Pengacara yang mendampingi Maria di Serbia, kata Yasonna, berkali-kali melakukan jalan hukum untuk mencegah ekstradisi. Masa penahanan Maria bahkan hampir berakhir, sehingga pemerintah meningkatkan intensitas persetujuan, tambahnya.

“Jadi proses panjang tersebut tentunya harus kita penuhi awut-awutan proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai sudah, 1 Juli, maka dari introduksi bulan yang lalu kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi di bulan September, ” kata Yasonna.

Dia mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan high-level diplomacy untuk menunjukkan komitment pada urusan itu.

Kordinasi itu, jelasnya Yasonna, membabitkan Kementerian Luar Negeri, Polri, Jaksa Agung dan BIN. Lebih lagi, ia mengatakan bahwa pencapaian ekstradisi Maria akan menjadi contoh buat penanganan kasus koruptor buron yang lain.

“Pak Menkopolhukam udah menyampaikan kepada saya sebelum berangkat: Jalankan. Penegakan norma harus ditegakkan. Dan, sampaikan, jika ini berhasil ini menjadi mengikuti bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk lainnya, ” ujarnya.

Korupsi

Bagaimana upaya pemerintah ke depan?

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Meniti pernyataan video, Mahfud mengungkap hal itu seusai bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung pada kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi, ” ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (08/07).

Ia menjelaskan TPK itu akan beranggotakan arahan Polri, Kejagung dan Kemenkumham dan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Mahfud menambahkan pemerintah berencana memperpanjang payung hukum untuk mendirikan balik tim itu.

TPK dilaporkan terbentuk di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 secara tujuan menangkap koruptor, terutama dengan kabur ke luar negeri dan menyelamatkan aset negara.

“Kita optimis kalau Djoko Tjandra ini lekas atau lambat kita tangkap, ” kata Mahfud.

Related Post