KAMI: Dubes Palestina hadiri deklarasi klan pengkritik pemerintah – ‘Kami tak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia’

KAMI: Dubes Palestina hadiri deklarasi klan pengkritik pemerintah – ‘Kami tak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia’ post thumbnail image
  • Abraham Utama
  • BBC News Indonesia

dubes palestina

Kedutaan Gembung Palestina di Jakarta menyatakan “tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia” setelah Dubes Zuhair al-Shun tampak menghadiri deklarasi pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Nusantara atau KAMI, Selasa (18/08).

Di dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, Kedubes Palestina menjelaskan kalau Dubes Zuhair memenuhi undangan Keyakinan Syamsuddin dengan pemahaman bahwa agenda tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan RI.

Di sisi lain, dalam pesan kepada BBC News Indonesia pada Rabu (19/08), Din Syamsuddin mengirim salinan undangan yang dengan jelas menyebut deklarasi pembentukan KAMI. Namun, menurutnya, “ada kesalahpahaman”.

Eksistensi Dubes Zuhair dalam acara deklarasi KAMI ramai diperbincangkan di media sosial. Cuitan salah satu motor KAMI, Adhie Massardi, yang menampilkan foto keberadaan Dubes Zuhair telah dicuitkan ulang sedikitnya sebanyak 1. 100 kali hingga Rabu (19/08) pukul 14. 00 WIB.

Sebagian warganet memaknai kehadiran Dubes Palestina sebagai wujud dukungan terhadap acara itu.

Bakal tetapi, pada Rabu (19/08), Kedubes Palestina merilis klarifikasi yang membuktikan sebaliknya.

Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina.

Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia & bukan yang lainnya. Kehadiran ana di acara tersebut hanya berlangsung selama 5 menit, ketika membawakan lagu kebangsaan Indonesia yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami di Palestina mengapresiasi dukungan & bantuan yang kami terima sebab Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, & dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua karakter mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjelma bagian dari kegiatan politik dalam Indonesia.

palestina

Sementara itu, dalam pesan terekam kepada BBC News Indonesia, Keyakinan Syamsuddin mengamini bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah tokoh/pejabat dan wakil besar untuk menghadiri acara keterangan pembentukan KAMI.

“Para dubes yang diundang adalah AS, Inggris, Australia, Rusia, Mesir, Saudi Arabia, Palestina, Iran, dan Negara-negara ASEAN. Sebagian menjawab tidak bisa hadir karena tidak berada di tempat, beberapa tidak ada jawaban. Dubes Palestina adalah satu-satunya dubes yang ada, dan beliau hanya hadir dalam dua acara pertama (Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan dan Hari Konstitusi 18 Agustus).

“Tadi saya sudah menelepon Dubes Palestina. Rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak baca seksama undangan, tapi begitu melihat nama hamba, beliau langsung berniat hadir selalu karena menganggap saya sahabat (sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina), ” papar Din kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.

Sebuah grup yang menamakan diri Koalisi Kelakuan Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan dalam Jakarta, Selasa (18/08).

Walau digagas sejumlah orang yang pernah mendukung calon presiden Prabowo Subianto pada pilpres sebelumnya, mereka membantah mempunyai motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.

Namun, menurut pakar ilmu kebijakan, kelompok ini tidak akan berpengaruh besar pada peta perpolitikan nasional. Kelompok ini disebut hanya hendak menjadi wadah mempertahankan eksistensi.

Beberapa karakter yang ikut mendirikan kelompok tersebut pernah mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada pula Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI dengan pernah mendapat dukungan untuk menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2019.

Walau berisi orang-orang dengan aktif dalam politik praktis, Refly Harun, satu diantara inisiator KAMI, menengkari kelompoknya tengah bersiasat untuk Pemilu 2024.

Politik

Refly, yang pernah diserahi jabatan komisaris istimewa perusahaan pelat merah pada tadbir Joko Widodo, menyebut KAMI disusun hanya untuk mengkritik kebijakan negeri.

“Gerakan ini ingin memberikan sumbangan aliran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara, ” kata Refly via telepon.

“Kelompok seperti ini pasti berkaitan secara aktivitas politik. Tapi apakah kami akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden)? Tidak. ”

“Saya belum mendengar pembicaraan ke arah kian. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung sesudah melihat bahwa perjuangannya nilai. Dengan dibangun sistem, ” ujarnya.

Pada deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, SAYA membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat antara lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, dan dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik negeri.

Politik

Kenapa tak bentuk partai?

KAMI bisa berdampak membangun bagi pemerintahan, jika melontarkan kritik yang berbasis data serta penyelesaian konkret, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

“Kami justru membutuhkan kritik. Jangan bertindak sebab dendam atau iri hati. Ana harap banyak tokoh yang memposisikan diri sebagai negarawan, bukan sebaliknya, ” ujar Djarot.

“Tidak akan oleh sebab itu masalah bagi pemerintah sepanjang tidak mengadu domba, menebarkan ujaran kesumat dan hoaks, ” tuturnya.

Politik

Namun Djarot ganjil para penggagas KAMI tidak mengambil mendirikan partai politik, apalagi bila tujuan akhir mereka adalah besar dalam pemilu.

Kalau benar untuk ancang-ancang tahun 2024, mengapa tidak menyusun partai politik? Pilar utama demokrasi kan partai politik, ” ucapnya.

Lupa satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa partai, membuktikan hanya akan menjadi gerakan adab.

Ahmad mengklaim kelompoknya tidak mau berubah menjadi organisasi masyarakat ataupun partai. Ia juga menolak jika kelompoknya disebut sebagai ‘oposisi pemerintah’.

“Kami tidak dalam kerangka politik. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka & kegiatan politik. Kami menjauhi itu, ” ujarnya kepada pers sudah deklarasi.

‘Kritikus abadi’

Pakar politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai kelompok baru tersebut tidak berpotensi memainkan peran tinggi dalam peta politik nasional.

Baik selama ini sudah sering membicarakan kebijakan pemerintah, Indria menyebut tindakan yang digagas oleh KAMI tak akan menjadi perbincangan utama kelompok.

“Yang membentuk KAMI itu para pengkritik yang abadi terhadap pemerintah. Dengan mereka sampaikan punya dasar, tapi pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh kritik mereka, ” ucapnya.

“Mereka sungguh vokal di media massa, tapi pengaruh mereka tidak sampai ke seluruh masyarakat, apalagi di akar rumput. ”

“Sepertinya ini tidak lebih dari upaya menjaga eksistensi mereka di perpolitikan, ” logat Indria.

Politik

Apa langkah setelah deklarasi?

Refly Harun menyebut belum ada agenda tertentu dengan akan KAMI gulirkan dalam zaman dekat. Meski begitu, ia berkata mereka akan muwujudkan kritik melalaikan mekanisme pengujian undang-undang di Majelis hukum Konstitusi.

“Beberapa kelompok sudah melakukannya, misalnya gugatan terhadap Perppu Penanganan Covid-19 oleh koalisi yang dipimpin Din Syamsuddin. Kami akan mendorong langkah-langkah seperti itu, ” kata Refly.

Juni lalu, MK menolak gugatan Keyakinan sehingga beleid itu tetap sahih sampai saat ini.

Related Post