‘Jihad cinta’: Undang-undang yang mengancam cinta lintas agama di India

‘Jihad cinta’: Undang-undang yang mengancam cinta lintas agama di India post thumbnail image
  • Soutik Biswas
  • Koresponden BBC di India

Setiap tahun, sekitar seribu pasangan lintas agama berkontak dengan kelompok sipil penyokong keberagaman yang berbasis di Delhi untuk mencari bantuan.

Pasangan beragama Hindu dan Muslim biasanya mengadu ke kelompok bernama Dhanak itu ketika keluarga mereka tak mengizinkan mereka menikah.

Berusia antara 20-30 tahun, pasangan itu ingin kelompok tersebut berbicara dengan keluarga mereka atau membantu mereka mencari bantuan hukum.

Di antara pasangan yang datang ke Dhanak, 52% adalah perempuan Hindu yang berencana menikah dengan pria Muslim; dan 42% adalah perempuan Muslim yang berencana menikah dengan pria Hindu.

“Keluarga Hindu dan Muslim di India dengan keras menentang pernikahan beda agama,” Asif Iqbal, pendiri Dhanak, mengatakan kepada saya.

“Mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Orang tua bahkan mencoreng reputasi putri mereka untuk menghalangi keluarga kekasihnya. Yang disebut ‘jihad cinta’ adalah senjata lain untuk mematahkan hubungan semacam itu.”

Momok “jihad cinta”, istilah yang diciptakan kelompok Hindu radikal untuk menuduh pria Muslim hendak menjadikan perempuan Hindu seorang mualaf melalui pernikahan, telah kembali menghantui hubungan antaragama di India.

Setidaknya, empat negara bagian lain yang dikuasai oleh partai nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata, merencanakan undang-undang serupa.

Juru bicara partai mengatakan undang-undang semacam itu diperlukan untuk menghentikan “penipuan dan intepretasi yang keliru”.

“Ketika seorang umat Hindu menikahi perempuan Muslim, itu selalu digambarkan sebagai romansa dan cinta oleh organisasi Hindu, sedangkan ketika yang terjadi sebaliknya digambarkan sebagai pemaksaan,” kata Charu Gupta, seorang sejarawan di Universitas Delhi, yang meneliti “mitos jihad cinta”.

Cinta lintas agama sulit – dan berbahaya – di sebagian besar wilayah India di mana patriarki, kekerabatan, agama, kasta, dan kehormatan keluarga memegang kendali.

Namun pria dan perempuan muda di seluruh pelosok menantang perlawanan sosial selama berabad-abad di desa dan kota kecil.

Dengan ponsel, data internet murah dan situs jejaring sosial, mereka bertemu dan jatuh cinta dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

Mereka melanggar apa yang penulis Arundhati Roy, dalam novelnya The God of Small Things, gambarkan sebagai “hukum cinta” yang “menetapkan siapa yang harus dicintai … dan bagaimana … dan seberapa”.

Pernikahan monogami dari pasangan heteroseksual dan dari komunitas yang sama menjadi pernikahan yang ideal – lebih dari 90% dari semua pernikahan di India merupakan hasil perjodohan.

Sementara, pernikahan beda agama jarang terjadi, dengan jumlah sekitar 2% dari seluruh pernikahan di India, menurut sebuah studi.

Banyak yang percaya bahwa momok jihad cinta dibangkitkan dari waktu ke waktu oleh kelompok-kelompok Hindu untuk keuntungan politik.

Kampanye melawan pernikahan lintas agama yang memiliki sejarah panjang dan berpetak-petak di India didokumentasikan dengan baik.

Dengan latar belakang meningkatnya ketegangan agama pada tahun 1920-an dan 1930-an, kelompok nasionalis Hindu di beberapa bagian India utara melancarkan kampanye melawan “penculikan” perempuan Hindu oleh pria Muslim.

Sebuah kelompok Hindu didirikan di United Provinces (sekarang Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India) untuk mencegah Muslim dari tuduhan penculikan perempuan Hindu.

Pada tahun 1924, seorang birokrat Muslim di kota Kanpur dituduh “menculik dan merayu” seorang gadis Hindu dan memaksa menjadikannya mualaf. Sebuah kelompok Hindu menuntut “pemulihan” perempuan itu.

Penculikan perempuan Hindu bahkan diperdebatkan di parlemen di India kolonial. Kongres Nasional India, sekarang partai oposisi utama, mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa “perempuan yang telah diculik dan menikah paksa harus dikembalikan ke rumah mereka; perpindahan agama massal tidak memiliki signifikansi atau validitas dan orang harus diberikan setiap kesempatan untuk kembali ke kehidupan pilihan mereka”.

Ketika India dibagi menjadi dua negara bagian yang terpisah pada bulan Agustus 1947, satu juta orang meninggal dan 15 juta mengungsi karena Muslim melarikan diri ke Pakistan, dan Hindu dan Sikh menuju ke arah yang berlawanan.

Perempuan sering kali menanggung beban kekerasan, menciptakan garis trauma yang dalam.

Belakangan ini, kelompok-kelompok nasionalis Hindu telah mengangkat momok “jihad cinta” menjelang pemilihan umum untuk mempolarisasi pemilih. Salah satu contohnya adalah saat pemilihan lokal di Uttar Pradesh pada tahun 2014.

Profesor Gupta mengatakan kelompok-kelompok Hindu meluncurkan “kampanye propaganda yang diatur”, menggunakan poster, rumor dan gosip, melawan “dugaan penculikan dan perpindahan agama perempuan Hindu oleh pria Muslim, mulai dari tuduhan pemerkosaan dan pernikahan paksa, hingga kawin lari, cinta, pemikat dan konversi”.

Corong-corong dari tokoh nasionalis Hindu sayap kanan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sumber ideologis BJP, memuat cerita-cerita tentang “jihad cinta” dan mendesak orang-orang untuk mengangkat slogan “cinta untuk selamanya, jihad cinta tidak pernah!”.

Bukan hanya stereotip laki-laki Muslim yang ada dalam narasi itu. Tapi juga rumor tentang “konspirasi Islamis global” untuk memikat perempuan Hindu.

Pria Muslim diduga menerima dana dari luar negeri untuk membeli pakaian mahal, mobil, hadiah, dan bahkan menyamar sebagai orang Hindu untuk merayu perempuan Hindu.

Semua ini adalah “upaya mobilisasi politik dan agama atas nama perempuan”, menurut Prof Gupta.

Ada kesamaan mencolok antara kampanye ‘jihad’ cinta’ di masa lalu dan sekarang, kata para pakar. Namun seiring waktu, kampanye tersebut menjadi lebih kuat karena dipimpin oleh BJP yang berkuasa.

“Sebelum kemerdekaan, kampanye semacam itu terkubur di halaman-halaman dalam surat kabar. Tidak ada partai atau pemimpin arus utama yang memicu ketegangan seperti itu.

“Sekarang ini menjadi subjek halaman depan dan negara secara kritis terlibat dalam penegakan hukum ini. Media sosial dan layanan pesan adalah digunakan untuk menyebarkan pesan bahwa pria Muslim secara paksa mengubah perempuan Hindu [sebagai mualaf] untuk menikah,” kata Prof Gupta.

Banyak yang mengatakan perpindahan agama terjadi ketika pasangan memilih pernikahan agama untuk “melarikan diri” dari Undang-Undang Pernikahan Khusus India, yang mengizinkan pernikahan beda agama hanya setelah pemberitahuan sebulan kepada pihak berwenang yang berisi detail pribadi pasangan tersebut.

Jadi pasangan takut keluarga mereka akan turun tangan untuk mencegah pernikahan.

Banyak yang percaya bahwa memperkenalkan undang-undang untuk membatasi pilihan orang dewasa lintas agama tentang pasangan mereka sekarang memperkenalkan “budaya ketakutan” yang dapat digunakan oleh orang tua dan pihak berwenang untuk memperingatkan kaum muda.

Di sisi lain, semakin banyak pria dan perempuan yang juga menantang kasta dan agama dan memisahkan diri dari keluarga.

Banyak yang menemukan tempat berlindung di rumah persembunyian yang dikelola negara pada saat negara sendiri mencoba untuk menekan serikat seperti itu.

“Cinta itu rumit dan keras di India,” kata Iqbal, pendiri Dhanak.

Related Post