India: Cerita dari ‘kepulauan surga’ yang terancam proyek infrastruktur

  • Geeta Pandey
  • BBC News, Delhi

dua jam yang lalu

Kepulauan Lakshadweep di India kini menjadi surga yang terancam.

Terdiri sebab 36 pulau – 10 sudah dihuni – kepulauan ini terletak sejauh 200 mil dari lepas miring sebelah barat daya India di Laut Arab.

Untuk kebutuhan pokok, penduduk di wilayah itu selama ini mengandalkan pasokan daripada Negara Bagian Kerala, India bagian selatan.

Ternama akan pasir pantai, minuman laut yang biru lurus, dan terumbu karang nan indah, Lakshadweep digambarkan jadi “kepulauan surga” atau “kepulauan zamrud” oleh brosur-brosur wisata. Wilayah itu selama itu jarang sekali diberitakan.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, para warga setempat menarik menggubris media massa setelah melancarkan protes atas apa dengan mereka sebut, “serangan bagi identitas, kebudayaan, agama dan wilayah kami. ”

Tengah masalahnya terletak pada pejabat setempat yang baru ditunjuk, Praful Khoda Patel, sebanyak proposal kontroversial yang tempat gulirkan, naiknya kasus Covid-19, serta kasus dugaan makar yang menjerat seorang cara populer merangkap aktris & sineas.

‘Protes dengan belum pernah terjadi sebelumnya’

Pada Senin lalu, para warga menggelar aksi “hari hitam. ” Mereka mengibarkan bendera hitam di rumah masing-masing, seraya berpakaian serba-serbi hitam.

Pekan lalu, taat pemberitaan setempat, “seluruh penduduk” di sana ikut mengikuti dalam aksi mogok mamah sehari penuh.

Para juru foto mempotret para pemrotes di rumah-rumah itu. Ada yang berdiri di atap, bahkan sampai menyelam di laut sambil membentangkan poster menuntut “keadilan. ”

“Aksi-aksi protes ini belum pernah terjadi dalam cerita Lakshadweep, ” kata Dr Mohammed Sadique, koordinator Save Lakshadweep Forum (LSF), kelompok dari enam partai kebijakan yang berada di garda depan aksi protes tersebut.

Para pemrotes selalu mendapat dukungan dari atasan Partai Kongres pimpinan Rahul Gandhi, yang menuding “orang-orang fanatik bodoh yang berkuasa” telah “menghancurkan permata India di lautan”.

Dia juga telah menulis surat pada Perdana Menteri Narendra Modi untuk mencabut perintah dengan digambarkan sebagai “serangan yang disengaja atas tatanan adat dan agama masyarakat setempat. ”

Sumber gambar, Aisha Sulthana

Apa saja rencana kontroversial itu?

Keprihatinan memutar besar di kalangan penduduk setempat adalah munculnya dasar kebijakan soal alih kepemilikan lahan yang memungkinkan negeri mencaplok lahan di kepulauan itu untuk proyek infrastruktur.

Sebagai pejabat gres, Patel menyatakan sudah punya sejumlah rencana besar buat mengubah kepulauan yang tenang itu menjadi surga wisata seperti Maldives alias Maladewa.

Dia mengeklaim rencana itu akan memperbaiki taraf hidup dan keselamatan penduduk setempat. Namun Sadique dari SLF menyebutnya ‘upaya untuk mencaplok wilayah. ”

Forum itu menyatakan bahwa kebijakan tersebut bisa berujung pada pengusiran atas penduduk setempat dengan membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Maka SLF menuntut Patel untuk mencabut rencana peraturan itu.

“Kami tidak menolak pembangunan, namun itu harus lah menyimpan penduduk setempat, juga kebiasaan dan wilayah mereka, ” kata Sadique. “Kami kendati bukan anti-nasional, kami pula warga negara India, yang hanya memperjuangkan hak-hak & tanah kami. ”

Melarang daging sapi namun larangan alkohol dicabut

Sejak memerintah Desember lalu, Patel serupa telah melarang penyembelihan sapi, anak sapi, banteng & kerbau. Dia pun menanggalkan larangan penjualan dan konsumsi minuman alkohol yang aci sejak 1979.

Kebijakan-kebijakan itu mengundang kecaman daripada pihak-pihak yang merasa kalau langkah tersebut menggambarkan cara pemerintah nasionalis Hindu pada India untuk menerapkan dengan paksa ideologi mereka pada 70. 000 orang di kepulauan itu – 96% adalah umat Muslim.

“Mengapa melarang daging sapi di wilayah yang didominasi umat Muslim? Mengapa Patel ikut campur atas barang apa yang kami makan? ” tanya Althaf Hussain, seorang politisi Partai Kongres & mantan ketua panchayat dalam Lakshadweep.

Muhammed Noushad, lengah seorang editor laman berita independen setempat, dweepdiary. com , mengucapkan bahwa penduduk mendukung pembatasan minuman beralkohol karena tersebut diharamkan dalam agama Agama islam.

Sumber gambar, M NOUSHAD

“Kepulauan ini benar aman bagi perempuan & anak-anak. Tapi kini menonjol kekhawatiran bahwa mendapat kanal minuman alkohol yang bertambah mudah bakal menyulut kecanduan dan ini berdampak untuk tatanan sosial masyarakat. ”

Sedangkan Patel, menurutnya, tak tahu soal sejarah ataupun budaya Lakshadweep.

“Belum pernah sebelumnya ada peraturan diberlakukan di sini secara tidak demokratis dan sepihak. Penduduk tidak dikonsultasikan dulu soal adanya perubahan aturan. Mereka itu warga negara, tidak budak. Situasi ini tak dapat diterima di kelompok beradab mana pun, ” lanjut Hussain.

Tempat pun menyatakan bahwa Patel “bisa membangun wilayah untuk turis di pulau-pulau asing ketimbang mengganggu ketentraman di wilayah kami. ”

Perbedaan pendapat diberangus

Masalah yang lain adalah rancangan aturan “undang-undang anti-sosial” yang akan menyetujui polisi menahan orang hingga satu tahun tanpa ada perwakilan hukum.

“Apa penyungguhan dari kebijaan ini arah wilayah yang tidak ada satu pun kejahatan mendalam selama 45 tahun terakhir? ” tanya Hussain.

Sedangkan Sadique menilai ini cara pemerintah buat membungkam kritik dengan adanya undang-undang itu.

Sumber gambar, [email protected]

“Mereka cakap akan ada protes tempat proposal kebijakan mereka, siap mereka akan menangkap para pembangkang dan menahan mereka di penjara. ”

Baik rancangan undang-undang itu belum disahkan, razia atas pihak-pihak yang mengritik pemerintah setempat telah dimulai.

Kejadian penghinaan

Pekan lalu, polisi mendakwa Aisha Sulthana, seorang model populer yang serupa aktris dan sineas, arah tuduhan makar.

Perempuan 26 tahun itu sempat mengutarakan Patel adalah “senjata biologis” saat acara debat di stasiun televisi berita petitih Malayalam.

Menurut Sulthana, kebijakan Patel yang melonggarkan karantina menyebabkan munculnya ribuan kasus baru Covid-19 dalam Lakshadweep. Kepulauan itu, yang sebelumnya tidak tercatat tersedia kasus hingga pertengahan Januari, kini mencatat 9. 297 penularan dan 45 janji.

Patel menolak dakwaan itu dan menyalahkan lonjakan kasus itu akibat “adanya varian baru dan pergerakan penduduk saat aktivitas ekonomi kembali berlanjut. ”

Sulthana bukan satu-satunya yang mengritik Patel. Banyak lagi dengan lainnya, termasuk anggota kongres lokal Mohammed Faizal, pula menyalahkan pemimpin itu tempat lonjakan kasus Covid di kepulauan tersebut. Namun seorang politisi senior Partai BJP setempat justru melaporkan Sulthana karena melontarkan kata-kata dengan tidak pantas.

Penjaga pun telah memulai pendalaman dan memanggil Sulthana untuk diperiksa pada hari Minggu.

Khawatir bakal langsung ditahan, Sulthana mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi Kerala untuk mendapat penangguhan. Di dalam Kamis, pengadilan mengabulkan permintaannya selama seminggu.

Sulthana tidak ingin menjelaskan secara rinci kasusnya itu karena telah masuk ke pengadilan. Tetapi dia mengaku bahwa “saya berjuang hanya demi negeri saya. ”

Temannya dengan pengacara, Faseela Ibrahim, mengutarakan bahwa kasus itu hanyalah “intimidasi. ”

“Pesan yang ingin mereka sampaikan ialah bila kalian bicara, oleh sebab itu akan ada akibatnya. ”

Related Post