Hukuman Uni Eropa terhadap China terkait ‘pelanggaran HAM’ terhadap Muslim Uighur: Empat penguasa dibekukan aset dan dikenakan larangan perjalanan

19 Maret 2021

Diperbarui 3 jam dengan lalu

China menghadapi banyak kritikan terkait perlakuan terhadap Uighur.

Sumber gambar, Getty Images

Uni Eropa menerapkan sanksi atas empat penguasa China, termasuk pejabat keamanan, terkait pelanggaran hak pokok manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, sanksi prima terhadap Beijing dalam bertambah 30 tahun.

Para menteri luar negeri Uni Eropa menyepakati larangan perjalanan dan membekukan aset kepada empat pejabat termasuk kepala polisi di Xinjiang serta drektur biro keamanan terbuka, Chen Mingguo.

Uni Eropa mengatakan Chen bertanggung jawab atas “pelanggaran serius hak asasi manusia. ”

China menyanggah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang dan mengutarakan kamp di provinsi itu ditujukan untuk pelatihan & diperlukan untuk memerangi ekstremisme.

Tuduhan Amnesty International

Keluarga Uighur

Sumber gambar, AFP

Pekan lalu, organisasi HAM Amnesty International menuduh China memisahkan secara paksa anak minoritas Muslim Uighur secara mengambil anak-anak dan menempatkan mereka ke panti-panti asuhan pemerintah.

Dalam laporan pertama yang dikeluarkan Amnesty, institusi ini menyerukan China mengembalikan anak-anak yang saat tersebut berada di panti-panti asuhan tanpa izin orang gelap mereka.

Kasus-kasus pengambilan anak secara paksa ini tersibak setelah Amnesty berbicara dengan orang-orang Uighur yang mencuaikan China untuk menyelamatkan diri.

Sejumlah organisasi HAM membuktikan pemerintah China menahan lebih dari satu juta awak Muslim Uighur di Xinjiang.

Pemerintah China menghadapi dakwaan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti kerja paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan diyakini dilakukan oleh aparat terhadap Muslim Uighur & anggota etnis minoritas asing.

Tuduhan ini dibantah & Beijing mengatakan yang mereka lakukan adalah “mengirim itu ke kamp-kamp reedukasi” pada upaya memerangi terorisme.

Karena akses ke Xinjiang sangat dibatasi, Amnesty mengumpulkan bukti dari orang-orang Uighur yang meninggalkan kawasan itu pra represi meningkat pada 2017.

Kesaksian tersebut antara lain didapat dari Mihriban Kadet dan Ablikim Memtinin.

Mereka menyelematkan diri ke Italia pada 2016 setelah menerima perlakuan buruk dari petugas. Saat itu, polisi antara lain memaksa mereka menganjurkan paspor.

Empat anak Mihriban Kader-Ablikim Memtinin dititipkan ke kakek dan nenek itu. Amnesty mengatakan, yang terjadi kemudian sang nenek dikirim ke kamp reedukasi tengah sang kakek diinterogasi penjaga.

“Keluarga kami yang asing tak berani merawat anak-anak kami setelah kejadian yang menimpa wali kami, ” kata Mihriban kepada Amnesty.

“Mereka takut mereka akan dikirim ke kamp [jika berani mengambil anak-anak kami]. ”

‘Ditangkap polisi’

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di pesawat pencari lain

Di dalam November 2019, Mihriban & Ablikim mendapat izin dibanding pemerintah Italia untuk meneruskan anak-anak mereka, namun pada perjalanan anak-anak ini ditangkap oleh polisi dan ditempatkan di panti asuhan negeri, kata Amnesty.

“Sekarang anak-anak kami berada di lengah pemerintah China… saya tidak tahu apakah kami bisa menemui mereka lagi, ” kata Mihriban.

Kesaksian serupa didapat dari Omer & Meryem Faruh, yang menyelamatkan diri ke Turki di dalam 2016. Dua anak terkecil mereka dititipkan ke kakek-nenek karena tak punya paspor, kata Amnesty.

Kemudian Omer dan Meryem mendapat informasi bahwa wali mereka ditangkap dan sejak itu tak pernah tahu nasib dua anak mereka.

Amnesty meminta agar China membuka akses tak terbatas bagi para pemantau HAM, peneliti independen, dan wartawan ke Xinjiang.

Baca pula:

Protes di Istanbul

Sumber gambar, Reuters

Mereka juga mendesak supaya anak-anak Uighur yang diambil paksa ini dikembalikan ke pihak keluarga.

“China menerapkan kebijakan yang kejam di Xinjiang yang menyekat keluarga… anak-anak dilarang melupakan [panti asuhan]. Orang gelap menghadapi persekusi dan penangkapan jika mereka pulang & mengambil anak-anak ini, ” kata Alkan Akad, peneliti Amnesty International untuk masalah China.

China membantah sudah melakukan pelanggaran HAM kepada minoritas Muslim Uighur pada Xinjiang.

Namun sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda menyatakan China melakukan genosida terhadap warga Uighur.

Legislasi serupa dengan diusulkan di Inggris ditolak oleh parlemen.

Related Post